Oleh : Indri NR

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan negaranya terbuka untuk melakukan normalisasi diplomatik dengan Israel. “Kami selalu terbuka untuk normalisasi penuh dengan Israel, dan kami pikir Israel akan mengambil tempatnya di kawasan. Tapi agar hal itu terjadi dan berkelanjutan, kami membutuhkan warga Palestina mendapatkan negara mereka, kita perlu menyelesaikan situasi itu,” kata Pangeran Faisal saat berbicara di International Institute for Security Studies Manama Conference pada Sabtu (5/12), dikutip laman Al Arabiya.(repubika.co.id, 06/12/2020)

Normalisasi hubungan Israel-UEA dan beberapa negara Arab lainnya ternyata memberikan keuntungan yang cukup besar bagi Negeri Yahudi itu. Selain memudahkan jalan pendudukan Palestina, militer Israel juga dapat sokongan yang lebih kuat lewat normalisasi hubungan dengan UEA dan Bahrain. Tambahan keuntungan dari ‘perdamaian’ itu bagi Israel berhubungan dengan industri persenjataan milik Amerika Serikat (AS).

Tampaknya, industri artileri AS sedang merasakan ‘bulan madu’ setelah Israel berhasil meraih ‘kemenangan’ di Jazirah Arab. Sejak awal wacana normalisasi hubungan negeri Arab dengan Israel, AS senantiasa berada digaris terdepan untuk melancarkan agenda ini karena mengincar keuntungan materialistik yang besar dibaliknya. Pengkhianatan Negeri Muslim Negeri-negeri kaum muslim mulai membuka diri untuk menjalin hubungan dengan Israel, seperti Mesir dan Sudan.

Meskipun diberitakan media bahwa Arab Saudi tidak akan menerima kebijakan normalisasi dengan Israel sebelum kesepakatan damai Israel dan Palestina tercapai. Nyatanya Kerja sama rahasia Israel dan Arab Saudi dilaporkan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pergeseran kebijakan dilakukan oleh Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, yang melihat Israel sebagai mitra strategis dalam perang melawan pengaruh Iran di Timur Tengah. Pada 2018, Arab Saudi mengizinkan penerbangan langsung dari India ke Israel untuk menggunakan wilayah udaranya.

Mengurai Benang Politik Normalisasi Hubungan Saudi dengan Israel Masalah Saudi yang merupakan kawasan di Timur Tengah merupakan masalah yang terkait dengan Islam dan bahayanya bagi Barat. Terkait dengan letaknya yang strategis dan dominasinya terhadap transportasi antar benua dan kekayaan alam. Terkait dengan negara Yahudi yaitu Israel yang menjadi garis pertahanan terdepan dari Barat. Dan terkait pula dengan penjajahan serta hasil-hasil penjajahan, terutama minyak. Jadi masalah di kawasan Timur Tengah adalah masalah yang terkait dengan Islam, letak strategis, negara Yahudi, penjajahan, dan minyak.

Tidak diragukan lagi masalah ini sangat penting , tidak hanya untuk penduduk Timur Tengah dan kaum muslim saja, melainkan juga untuk seluruh dunia. Adapun Islam, ia telah dan senantiasa menjadi bahaya besar bagi AS. Kawasan Timur Tengah dapat dianggap tempat titik tolak yang alamiah untuk dakwah Islam keseluruh dunia. AS berusaha menjauhkan gerakan Islam politis dari kekuasaan. Bahkan George Bush telah mendeklarasikan Perang Salib Gaya Baru untuk menentang kaum muslim secara terang-terangan.

Sedangkan kaitan kawasan Timur Tengah dengan institusi Yahudi yang ditanam di Palestina yaitu Israel, maka negara itu menjadi poros masalah Timur Tengah dan menjadi penyebab ketidakstabilan. Israel telah mengkoordinasikan politiknya dengan kepentingan AS, dan mengintegrasikan diri secara total dengan kepentingan tersebut, khususnya pada era neo-konservatif dalam pemerintahan George W. Bush.

Israel juga mempertahankan kepentingan AS dengan tegas dan cepat. Maka AS pun menjaga posisi Israel sebagai negara regional yang besar di kawasan Timur Tengah, salah satunya menggunakan politik normalisasi hubungan dengan negara Arab. AS menganggap bahwa membela eksistensi Israel hakikatnya adalah membela AS itu sendiri. Israel akan tetap menjadi anak manja yang orang tuanya tidak ingin membuatnya marah.

Khilafah Institusi Pembela Islam

Masalah Saudi dan kawasan Timur Tengah adalah masalah yang teramat rumit dan kompleks. Hanya negara adidaya yang dapat menyelesaikannya yaitu Khilafah. Sistem pemerintahan (politik) Islam sangat jauh berbeda dengan sistem politik dan ideologi lainnya.

Dalam sistem Khilafah politik diartikan sebagai pengaturan urusan rakyat. Sehingga Top Priority bagi negara adalah kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya, bukan hanya elite tertentu. Serta hubungan luar negeri yang dibanguna hanya dengan dakwah dan jihad. Tidak ada unsur eksploitasi terhadap negara lain, melainkan seruan bergabung dalam naungan Khilafah yang membawa rahmah. Allahu’alam bishowab.