Oleh : Shofiyah

Kasus Covid-19 melonjak tinggi dalam beberapa hari terakhir. Bahkan Kamis (3/12), kasus Covid-19 bertambah sebanyak 8.369 hanya dalam waktu sehari.

Data ini membingungkan publik. Sebab, data yang dilaporkan Kementerian Kesehatan berbeda dengan data yang disajikan pemerintah daerah. Misalnya, Papua, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kementerian kesehatan, Budi Hidayat, mengatakan, melonjaknya kasus Covid-19 nasional karena data yang dilaporkan dinas kesehatan daerah ganda. Selain itu, peningkatan terjadi akibat penumpukan data kasus Covid-19.
Budi mengelak jika peningkatan kasus kasus Covid-19 akibat kesalahan input data di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan. Dia justru menegaskan, data yang diterima Pusdatin telah melalui proses verifikasi berjenjang.
Mulai dari fasilitas kesehatan, dinas kesehatan kabupaten dan kota hingga dinas kesehatan provinsi. Artinya, Budi menilai, peningkatan kasus Covid-19 nasional terjadi akibat kesalahan pelaporan data dari dinas kesehatan daerah. (www.merdeka.com, 04/12/2020).

Saat ini yang menjadi pertanyaan adalah melonjaknya data kasu Covid-19 murni kesalahan pelaporan atau memang penanganan yang tidak serius ? Karena didapati di masyarakat riil, jumlah kasus meningkat tajam dan banyak daerah yang kembali melakukan pembatasan.
Saat menyoroti argumentasi pemerintah yaitu kesalahan input data maka perlu ada penjelasan lebih lanjut. Data yang disampaikan oleh dinas kesehatan daerah kepada pusat itu bukan perkara remeh, hal tersebut berkaitan dengan nyawa manusia. Data yang tersampaikan akan mempengaruhi pengambilan kebijakan menangani Covid-19. Input data yang tidak sinkron akan membuat penangan Covid-19 tidak tepat sasaran, efeknya pandemi tidak akan dengan mudah diselesaikan.

Kita ambil contoh terkait klaim angka kesembuhan Covid-19 yang tinggi, akibat overglorifikasi terhadap tingkat kesembuhan, membuat masyarakat merasa aman dan baik-baik saja. Kebijakan pemerintah pada akhirnya ala kadarnya, tidak ada upaya lebih. Meski kasus per hari menembus rekor berulang kali, hal itu seolah dianggap angin lalu bagi pemerintah. Akhirnya masyarakat makin lengah, abai, dan melupakan Corona begitu saja. Jika ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi episentrum di gelombang kedua Covid-19.

Kemungkinan selanjutnya adalah jumlah kasus Covid-19 meningkat, namun sengaja disamarkan untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam menangani masalah pandemi. Hal ini berdasarkan keterangan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang menyatakan kasus aktif Covid-19 di Indonesia meningkat dan diikuti dengan angka kesembuhan pasien Covid-19 yang juga menurun. Hal itu disampaikan Doni dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 secara virtual Minggu (13/12/2020).

Bukannya sibuk mengurusi pandemi, pemerintah justru sibuk dengan Pilkada serentak. Ditambah sibuk dengan klaim angka kasus Covid-19 yang tidak mengalami kenaikan. Tidak menyelesaikan masalah pandemic, justru sibuk pada perkara politik.
Mengagungkan tingkat kesembuhan Covid-19 tidak akan menyelesaikan masalah utama. Mengutip infografik kanal instagram Pandemictalks, penyebab utama tingginya kasus positif Covid-19 di Indonesia disebabkan tiga hal: (1) Testing dan tracing yang tidak akurat; (2) penyebaran virus semakin luas; (3) tingkat kematian masih tinggi.
Idealnya, peran negara mestinya menonjol di saat-saat kritis karena wabah. Negara seharusnya melakukan pengawasan terhadap sistem tata laksana penanggulangan Covid-19 dan memberikan sanksi tegas bagi penyalahgunaan wewenang di sistem kesehatan.

Kalaulah benar ada kesalahan input oleh dinas kesehatan daerah, meskipun itu juga bukan narasi yang tepat. Sejauh mana kontrol negara dalam mengupayakan penanganan dan pengawasan terhadap sistem dan layanan kesehatan? Jika benar ada daerah-daerah yang salah input, mestinya negara segera menindak, bukan malah saling melempar kesalahan lalu membuang muka dari pertanggungjawaban.

Kesehatan adalah hak dasar publik, maka setiap individu harus dipastikan dapat pelayanan yang baik, Dalam sistem demokrasi saat ini sangat sulit menemukan pelayanan kesehatan yang tepat dan cepat. Rezim justru sibuk klaim angka keberhsailan penangan Covid-19 untuk menjaga kekuasaanya daripada bertindak nyata untuk rakyat.
Sudah saatnya kita beralih pada sistem alternatif yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utamanya, sistem itu adalah sistem Islam dalam bingkai Khilafah.

Prinsip pelayanan kesehatan dalam negara Khilafah wajib memenuhi tiga unsur ihsan yakni sederhana dalam peraturan (tidak berbelit-belit); cepat dalam pelayanan; dan profesional dalam pelayanan, yakni dikerjakan orang yang kompeten dan amanah.

Sebagaimana pernah diriwayatkan bahwa Raja Mesir Muqauqis pernah menghadiahkan seorang dokter kepada Nabi Saw.. Beliau menjadikan dokter itu untuk melayani seluruh kaum muslim secara gratis. Khalifah Umar bin al-Khaththab, menetapkan pembiayaan bagi para penderita lepra di Syam dari baitulmal.

Semua ini merupakan pengejawantahan dari sabda Rasulullah Saw., “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Bukhari)**