Oleh : Indri NR.


Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 semakin menunjukkan penguatan dinasti politik. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan Sistem Informasi dan Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (Sirekap KPU), sederet kandidat yang terafiliasi dengan pejabat dan mantan pejabat memenangi pesta politik lima tahunan tersebut.

Keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada dalam deretan tersebut. Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Teguh Prakosa unggul telak atas pasangan Bagyo-Supardjo di Pilwalkot Surakarta. Pasangan Gibran-Teguh mengantongi 87,15% suara berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika.

Menantu Jokowi, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rachman unggul atas pasangan Akhyar Nasution-Salman Al Farisi di Pilwalkot Medan. Pasangan Bobby-Aulia mengantongi 55,29% suara berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika.

Pemenang Pilkada 2020 lain yang masuk dalam kategori dinasti politik adalah Hanindhito Himawan Permana. Ia adalah anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Lalu, Pilar Saga Ichsan yang menjadi calon Wali Kota Tangerang Selatan mendampingi petahana Benyamin Davnie. Ia adalah kemenakan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan anak dari Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

Selain nama-nama yang telah disebutkan tersebut, masih ada 50 kandidat lain yang berkategori dinasti politik memenangi Pilkada 2020. Sehingga, total 55 kandidat atau setara 44% dari 124 kandidat berkategori dinasti politik yang bertarung dalam Pilkada tahun ini.(katadata.co.id, 12/06/2020)

Demokrasi Mengekalkan Politik Dinasti
Demokrasi hanya merupakan aspek prosedural namun abai terhadap nilai-nilai yang lebih substansial dalam mengurusi rakyat. Prinsip kesetaraan di dalam politik, hukum, pemerintahan, serta kesempatan yang sama dalam akses ekonomi telah dikorupsi oleh segelintir orang yang memiliki kepentingan pada usaha pertahanan kekayaan.

Demikian untuk kasus Indonesia,dominasi sentralistik dari negara terhadap sumber daya merupakan lahan basah untuk para oligarki mengakumulasikan kekayaannya. Alasannya, di setiap periode rezim berkuasa selalu terdapat relasi harmonis antara elite dengan para oligarki. Bisa kita temui, hasil penelurusan majalah Tempo.co yang melaporkan terdapat 45% pebisnis dalam komposisi 575 anggota legislatif 2019-2024.

Belum lagi ditambah barisan pengusaha kelas kakap dijajaran lembaga eksekutif. Demokrasi yang menjadi anak kandung kapitalisme tentu tak bisa dilepaskan dengan belitan uang. Hanya orang yang memiliki resource saja yang dapat bersaing didalam kontestasi politik, siapa lagi jika bukan dari dinasti penguasa. Hal ini yang mendorong adanya politik dinasti guna mempertahankan pengaruhnya didalam negeri.

Bahkan jika ada UU yang melawan dinasti politik, jika memungkinkan, para elite ekonomi akan tetap menemukan cara untuk memengaruhi proses politik. Larangan politik dinasti yang dituangkan dalam Pasal 7 huruf r UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, dibatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Apa sesungguhnya alasan dari 7 hakim MK untuk membatalkan pasal 7 ini?

Bagaimanapun juga para elite akan tetap mampu merubah aturan bernegara demi melancarkan ambisi mereka untuk berkuasa. Sekalipun hal tersebut mengorbankan kepentingan masyarakat.

Khilafah Pemutus Rantai Politik Dinasti

Sistem Islam memastikan mekanisme pemilihan pemimpin dengan sederhana dan akuntabel. Proses yang dijalankan cepat dan tidak memakan biaya. Pemilihan kepala negara atau Khalifah semua diatur oleh hukum syara’. Mekanisme pemilihan hanya dijalankan selama 3 hari, sesuai ijma’ sahabat. Hal ini akan meminimalisir kampanye hitam, politik uang serta tindakan curang lainnya dalam memilih pemimpin.

Di dalam khilafah orang yang menjadi calon Khalifah harus memenuhi syarat berikut :
Pertama, syarat in’iqad, yaitu syarat-syarat yang menentukan sah dan tidaknya akad Khilafah (Imâmah). Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka akad Khilafah tersebut dinyatakan tidak sah. Ketujuh syarat itu adalah, harus Muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, mampu melaksanakan amanat khilafah.

Kedua, mengenai syarat-syarat lain, seperti harus mujtahid, pemberani dan dari suku Quraisy, maka kalau semuanya tadi dinyatakan oleh dalil, statusnya hanya merupakan syarat keutamaan atau afdhaliyah.

Di lain pihak, perintah mengangkat Khalifah itu fardu kifayah bagi seluruh muslim, melalui akad pemilihan yang harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kebebasan memilih.

Keridaan kaum muslimin itu diperlukan untuk mengantarkan pada baiat atas Khalifah. Baiat adalah pernyataan setia untuk menaati Khalifah selama dia konsisten terhadap penerapan hukum Islam secara kaffah. Oleh karenanya tidak ada pemimpin pesanan atau keturunan dalam Khilafah. Bahkan saringan ketat pemimpin sudah dimulai sedari pemilihan calon. Allahu’alam bi showab