Karya: Warjianah
(Pemalang, Jawa tengah)

Provinsi yang terkenal dengan burung cenderawasi, kini keindahan surga dunia itu telah berlahan rusak. Semenjak kekayaannya di eksploitasi oleh negara asing. Kedatangan perusahaan korea bernama Korindo telah membawa malam petaka bagi bumi papua, sebuah Investigasi Visual yang di rilis pada Kamis (12/11) menunjukkan perusahaan itu secara sengaja menggunakan àpi untuk membuka hutan papua demi memperluas lahan sawit. Tentunya tindakan ini membuat jeritan salah satu masyarakat Suku Malind, kehilangan hutan adat yang menjadi tempat mereka bernaung.

Namun perusahaan Korindo membatah tudingan telah membakar hutan dengan menggunakan api. Menurut Penelitian Senior Forensic Achitecture, Samaneh Moafy,” jika kebakaran di konsensi korindo terjadi secara alami, kerusakan lahan tidak akan teratur, namun setelah di lacak dari pergerakan deforensi dan kebekaran dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa hal itu jelas terjadi secara berurutan kebakaran Yang mengikuti arah pembukaan lahan dari barat ke timur dan terjadi secara besar- besaran di dalam batas konsensi karindo”.

Salah satu pernyataan tokoh menindak tegas membuktikan perusahaan tersebut benar berbuat, yakni Kiki Taufik dari Greenpeace Indonesia Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang perkebunan di Indonesia, hal itu tidak di benarkan. Tidak di perbolehkan atau melanggar dari hutan apabila ada perusahaan menggunakan api, karena menggunakan api adalah cara termurah bagi perusahaan untuk land clearing. Dalam investigasi ini kami ingin menunjukkan bahwa mereka terbukti menggunakan api, dalam pembakaran hutan”.

Sseharusnya tindakan tegas tidak hanya sampai menunjukkan perusahaan itu bersalah. Namun peran pemerintah harus ada, yakni harus nengambil kembali kekayaan alam bumi papua dari tangan asing dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pembakaran hutan. Pengelolaan sumberdaya alam dalam islam itu menjadi milik umum, seperti yang di jelasakan dalam sabda Rasullah SAW,” dalam 3 hal: air, padang rumput, dan api” ( HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Syekh Taqiyudin An- Nabhani mendefinisikan kepemilikan umum sebagai izin allah (selaku pembuat hukum) kepada masyarakat untuk memanfaatkan benda secara bersama-sama. Yang termasuk fasilitas umum seperti: air, padang rumput,kayu-kayu bakar, energi listrik, garam, api, dll.