Oleh : Indri NR.


Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal perizinan reklamasi Pulau G. Alhasil, MA memerintahkan Anies untuk memperpanjang izin atas pemegang izin PT Muara Wisesa Samudra.

Kasus bermula saat PT Muara Wisesa Samudra menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 16 Maret 2020. PT Muara Wisesa Samudra meminta PTUN Jakarta menyatakan Surat PT Muara Wisesa Samudra Nomor 001/MWS/XI/19 tertanggal 27 November 2019 perihal Perpanjangan Izin Reklamasi Pantai Bersama terkait Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra secara hukum dianggap dikabulkan. (news.detik.com, 10/12/2020)

Pembatalan proyek reklamasi oleh Gubernur Anies Baswedan sebenarnya sudah memiliki alasan yang kuat. Keputusan tersebut diambil setelah Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi atas seluruh kegiatan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Proses verifikasi, kata Anies, menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan pengembang — antara lain dalam hal desain dan analisis dampak lingkungan (Amdal).

Menurut Executive Director Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja, seandainya keputusan ini digugat pun, Pemprov DKI ada pada posisi yang kuat.

“Misalnya di Pulau D, mereka belum punya izinnya kok tapi sudah mendirikan bangunan; berarti yang salah siapa? Atau misalnya di Pulau G, mereka sudah jual ke konsumen padahal pulau belum jadi, belum ada tata ruang, belum punya IMB,” tutur Elisa. (www.bbc.com, 27/09/2018)

Permasalahan reklamasi yang tidak kunjung usai akibat saling sandera kepentingan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Gubernur sebagai lembaga eksekutif tidak berdaya saat berbenturan dengan keputusan lembaga yudikatif yaitu MA, meskipun kebijakan Gubernur sudah memalui riset yang mendalam serta sesuai dengan aspirasi rakyat. Pembagian kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam demokrasi yang diklaim untuk menghindari otoriter justru salah satu sarana memastikan tercapainya kepentingan korporasi.

Kasus reklamasi ini adalah salah satu penegasan bahwa suara mayoritas dalam demokrasi tidak bisa mengalahkan suara segelintir korporasi. Suara rakyat hanya digunakan untuk kepentingan para pemilik modal untuk memuluskan penguasaan sumber daya di negeri ini. Suara mayoritas rakyat hanya diperhitungkan waktu Pemilu, setelah itu tidak didengarkan lagi.

Kekecewaan dan pengkhianatan terhadap rakyat berulang terjadi dalam sistem demokrasi, maka sudah saatnya kita beralih kepada sistem yang mengutamakan kepentingan rakyat bukan korporat. Sistem tersebut dapat kita temukan dalam Islam, yaitu Khilafah yang bersumber dari Sang Maha Pencipta, Allah SWT.

Proses legislasi hukum oleh Khilafah jauh berbeda dengan sistem demokrasi. Proses legislasi dalam khilafah ada di tangan khalifah. Khalifah adalah satu-satunya pihak yang berhak melakukan tabanni (adopsi/legislasi) hukum-hukum syara’. Hanya saja keistimewaan yang dimiliki oleh khalifah ini tidak berarti bahwa seluruh tabanninya tunduk pada hawa nafsu dan kemauan pribadinya. Dalam melakukan tabanni, khalifah harus terikat dalam dua perkara : Pertama, khalifah terikat dengan hukum syara’ dalam membuat UU atau kebijakan. Kedua, dalam pembuatan UU atau kebijakan khalifah terikat dengan apa yang telah diadopsinya. Ini lah yang membedakan dengan sistem demokrasi atau otoriter yang memberikan kebebasan kepada rakyat dan penguasa, sedangkan pada khilafah, khalifah tunduk pada hukum syara’, syara’ lah yang membatasi wewenang khalifah.

Dalam proses tabanni tersebut, boleh bahwa seorang khalifah meminta pendapat dari para ahli atau mujtahid. Hal ini bisa dilakukan melalui mekanisme syura’. Mekanisme syura merupakan hak seluruh kaum muslimin terhadap khalifah. Hak tersebut dapat dinyatakan secara langsung oleh kaum muslimin dapat pula diwakilkan kepada wakil-wakil kaum muslimin yang dipercaya untuk duduk di majelis umat. Dengan mekanisme pembutan kebijakan tersebut akan dapat menghindarkan adanya monopoli kebijakan untuk golongan tertentu saja. Allahu’alam bishowab.