Oleh: Sri Haryati

Korupsi, satu lagi bukti dalam sejarah bahwa sistem demokrasi membuktikan terjadinya pejabat yang korupsi. Di tengah pandemi, kehidupan ekonomi sedang berada pada level resesi. Di mana sebagian besar rakyat dalam keadaan yang meprihatinkan, permasalahan datang silih berganti. Ditambah, tega pula pejabat korupsi dana Bansos.

Apakah nalurinya sudah mati atau justru korupsi ini menjadi kebiasaan para pejabat demokrasi. Tidak tanggung-tanggung dana yang dikorupsi mencapai 17 milyar. Seperti dilansir detiknews.com (6/12/2020), KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan Corona. KPK menyebut total uang yang diduga diterima Juliari Batubara sebesar Rp 17 miliar.

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri uang sebesar 17 milyard itu di terima dalam 2 periode. Tahap pertama 12 milyar dan sisanya pada tahap ke dua. Bagi kami rakyat kecil tidak perduli berapa kali uang itu di terima tapi yang jelas itu merugikan negara dan juga telah mengambil hak rakyat kecil yang seharusnya di terima sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mengurangi beban hidup yang dirasakan pada saat pandemi ini.

Seharusnya Bantuan sosial itu bisa di salurkan secara utuh, tetapi malah di gunakan untuk kepentingan pribadi. Padahal rakyat yang akan menerima bantuan itipun belum bisa terbebas dari kemiskinan. Melainkan hal itu baru mengurangi sedikit beban yang mereka rasakan saat Ini karena pendapatan mereka yang menurun akibat pandemi ataupun adanya PHK. Apalagi, mereka belum juga mendapatkan pekerjaan yang baru.

Bahkan kalau kita teliti sejak awal boleh dibilang bantuan sosial ini terjadi adanya kesalahan administrasi, dan inilah yang membuat adanya celah untuk terjadinya korupsi. Yang terjadi di masyarakat itu diantaranya terjadinya bantuan yang tidak merata pada masyarakat ataupun wilayah sasaran. Bahkan terjadi masyarakat yang kondisinya sudah parah malah tidak tersentuh bantuan. Praktik semacam ini sangatlah mungkin kita temui.

Tidaklah heran kalau korupsi di negeri ini akan terjadi dan terus akan terjadi. Karena sistem Kapitalis Demokrasi memang sangat berpotensi untuk melahirkan pejabat yang korup. Mengapa demikian, karena sistem demokrasi itu berbiaya mahal. Selain itu hukum yang ada pada sistem demokrasi itu lemah. Hinggga pelanggaran demi pelanggaran ini terjadi. Jangankan ada upaya serius dari negara untuk meningkat pelayanan kepada rakyat, justru berbagai proyek pembangunan dan bantuan sosial untuk rakyat sangat rentan untuk dikorupsi.

Lalu bagaimana sistem Khilafah Membuat konsep dan membuat mekanisme pengadaan dan penyaluran Bantuan Sosial kepada rakyatnya? Serta bagaimana negara khilafah menghilangkan celah – celah korupsinya?
Perlu kita ketahui Islam adalah sebuah konsep hidup yang di turunkan oleh Alloh dan merupakan satu-satunya sistem yang layak untuk diterapkan. Terkait dengan pengadaan dan penyaluran bantuan sosial terdapat beberapa konsep dalam Islam yang sangat berbeda dengan konsep yang ada dan dijalankan dalam sistem demokrasi sekarang ini.

Pedoman yang kita pakai bahwa konsep Bantuan sosial dalam Islam ada 2 jenis.
Pertama : Bantuan untuk menyambung hidup,yaitu berupa pemenuhan kebutuhan pokok atau kebutuhan yang mendasar bagi rakyat seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan. Terkait dengan kebutuhan ini negara khilafah wajib menjamin terpenuhinya sampai individu per individu rakyat. Sehingga Bantuan sosial yang diberikan bukanlah untuk terpenuhinya satu kepala keluarga tapi di lihat jumlah anggota keluarga. Dan standar bantuannyapun harus memenuhi standar kelayakan sesuai dengan taraf hidup masyarakat setempat. Dan bantuan seperti ini akan terus di berikan kepala keluarga terkategori tidak mampu baik di karenakan sakit, cacat atau pada kondisi lainnya.

Sementara dalam kondisi terjadinya wabah seperti sekarang dan ketika negara mengambil kebijakan lock down syar’i bagi suatu daerah maka negara wajib untuk memenuhi seluruh kebutuhan pokok rakyat baik rakyat yang berkemampuan ataupun yang kekurangan. Dan kebutuhan pokok ini sepenuhnya di tanggung oleh negara.
Bantuan yang ke dua adalah bantuan yang berkaitan dengan bantuan modal usaha. Nah bantuan seperti ini di berikan kepada para petani, nelayan, pelaku usaha kecil menengah para peternak dan sebagainya yang membutuhkan.Dan bantuan seperti ini di berikan sesuai kebutuhan dari setiap kalangan atau pengusaha kecil tadi dan bantuan tidaklah memungut bunga ataupun riba.

Konsep kedua : Bahwa pemberian bantuan sosial ini merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab negara Sebagai pelayan dan pelindung rakyat. Karenanya mulai dari pengadaan barang sampai distribusi bantuan dilakukan sepenuhnya oleh negara.

Dan negara khilafah tidak akan menyerahkan kepada pihak lain seperti yang dilakukan dengan mekanisme tender dalam sistem demokrasi meskipun mekanisme ini di jalankan dengan alasan lebih akuntable dan transparan. Pada faktanya mekanisme ini justru sangat rentan dengan praktik korupsi di samping mengamputasi peran negara Sebagai penanggung jawab bagi seluruh urusan dan hajat rakyat.

Pendistribusian bantuan sosial akan semakin mudah dalam model kekuasaan yang di temukan di dalam sistem khilafah. Karena sistem khilafah memiliki sistem kekuasaan yang bersifat terpusat sehingga administrasi yang desentralisasi sampai kepelosok negeri. Sentralisasi akan mempercepat penyaluran bantuan karena perintah bersifat satu,sedangkan administrasi terdesetralisasi akan meratakan bantuan ke seluruh pelosok kepada kalangan yang berhak untuk mendapatkannya.

Konsep ke tiga: Seluruh anggaran untuk pengadaan Bantuan sosial di ambil dari Baitul Maal khilafah tanpa melibatkan pajak dari rakyat, apalagi hutang Luar negeri, bahkan dengan mekanisme baitul maal dalam Islam Bantuan sosial tidak akan membutuhkan baku anggaran tahunan yang memperlambat penanganan urusan rakyat yang membutuhkannya.

Konsep ke empat :Pejabat dalam khilafah adalah pejabat yang memiliki ketakwaan individu yang kuat karena di lahiran dari sistem pendidikan Islam yang berbasis akidah Islam dan bertujuan untuk melahirkan sumberdaya manusia yang berkepribadian Islam. Dan karakter seperti ini lah yang merupakan prasyarat mendasar bagi seseorang untuk menjadi aparat negara. Di tambah pula karena pejabat ini tinggal di dalam Sebuah sistem yang berdasar kepada Islam. Mengutamakan ketaatan kepala Alloh dan ketakutan kepada kemaksiatan dan melanggar aturan – aturan Alloh, sehingga pejabat – pejabat di dalam khilafah adalah pejabat yang amanah dan jujur, dan optimal di dalam melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat. Maka penyelenggaraan administrasi negara oleh pejabat manapun dalam negara khilafah akan di lakukan sebaik – baiknya mengutamakan pelayanan kepada rakyat.
Wallohu ‘alam bishawwab.