Shafiyyah Fia, S.E (Aktivis Literasi Bangka Belitung)

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyetujui usulan pihak eksekutif untuk mengajukan pinjaman sekitar Rp 245 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Plt Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi mengatakan dana pinjaman tersebut guna menutupi APBD provinsi yang mengalami defisit murni sebesar Rp540.360.908.811,33, akibat penurunan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berimbas dari dampak pandemi Covid-19. (rakyatpos.com)

Budaya berutang yang dilakukan pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan apa yang telah menjadi program pusat. Sehingga budaya berutang ini tidak bisa dihindari. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Bank Dunia, Rabu (14/10/2020), Indonesia masuk dalam 10 besar negara berpendapatan rendah hingga sedang yang memiliki utang luar negeri terbesar. Dalam laporan itu, nilai utang luar negeri Indonesia pada 2019 mencapai 402,08 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.930 triliun. (kompas.com)

Paradigma terus berutang telah membuat negara ini masuk dalam perangkap utang yang sangat sulit (mustahil) untuk dibayar. Utang yang terus menggunung sangat membebani negara dengan pembayaran cicilan bunga dan pokok. Sebenarnya utang itu merupakan skenario penjajahan modern menggantikan penjajahan fisik. Caranya, utang dijadikan alat untuk mendikte kebijakan terutama politik dan ekonomi.

Seringkali, syarat pencairan utang seperti kebijakan, peraturan bahkan hingga UU harus diubah atau disesuaikan dengan keinginan (baca : perintah) pemberi utang, diantaranya kebijakan-kebijakan ekonomi kapitalisme seperti pencabutan subsidi dan kepentingan politik lainnya. Utang sesungguhnya adalah jeratan yang akan menghancurkan negara secara perlahan tanpa penguasa negara ini sadari. Utang menjadi salah satu cara menjerat negara untuk tetap ada di bawah kekuasaan mereka tanpa bisa lepas.

Negara akan kehilangan pengaruh politis dalam percaturan global sehingga negara sulit untuk menjadi kuat dan tidak mandiri. Selain itu, utang juga salah satu alat kafir penjajah untuk menanamkan mabda kufur mereka lewat tangan-tangan agennya di negeri-negeri jajahannya terutama negeri kaum muslimin. Di sisi lain liberalisasi ekonomi melalui privatisasi BUMN dan pengelolaan SDA oleh asing semakin massif terjadi. Dampaknya, negara kehilangan sumber pendapatan dari harta milik umum dan milik negara. Negara hanya mendapatkan sebagian kecil melalui pajak atau pembagian laba dari penyertaan modal. Penerimaan negara akhirnya makin besar bertumpu pada pajak yang artinya bertumpu pada pungutan rakyat. Kekayaan negeri ini lebih banyak dinikmati oleh asing, alhasil pribumi harus gigit jari menghadapi pahitnya kondisi ekonomi.

Akibat liberalisasi ini juga, negara harus terus mencabut dan mengurangi subsidi yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip liberalisasi termasuk subsidi untuk pelayanan kepada rakyat. Maka ketika pungutan atau beban kepada rakyat makin bertambah, sebaliknya pelayanan yang diterima rakyat dari negara justru terus berkurang. Rakyat pun dipaksa membiayai pelayanan untuk mereka sendiri, seperti pendidikan dan kesehatan.
Hal ini memang wajar terjadi karena sistem ekonomi kapitalis mengandalkan pendapatan dari pajak dan utang. Ketika pajak tidak mencukupi untuk biaya anggaran belanja negara maka langkah berikutnya yang diambil adalah utang. Uang yang dipinjamkan kelak haruslah dikembalikan dengan jumlah yang berlipat-lipat nominalnya. Lagi-lagi rakyat yang menjadi korban, menanggung beban utang yang menggunung.

Sangat mustahil Untuk lepas dari utang jika kita masih menjadi negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis, karena sistem inilah yang menjadi akar masalah negeri ini terjerat utang. Ketika kita ingin lepas dari masalah ini maka harus meninggalkan sistem kapitalis. Dan harus ada upaya membangun kesadaran umat bahwa utang tidak lain adalah jerat kapitalis yang merampas rasa aman, mencengkram negeri dan mengancam kedaulatan negara. Lalu apa solusinya agar negara bisa keluar dari jeratan utang?

Negeri Berkah Tanpa Utang

Mekanisme kebijakan fiskal baitulmal, sebuah sistem keuangan negara berbasis syariah. Sistem ini meniscayakan negara bisa keluar dari jeratan utang. Abdul Qadim Zallum dalam bukunya, Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah (Sistem Keuangan Negara Khilafah), dijelaskan bahwa ada tiga pos pendapatan yang sangat besar. Pendapatan ini tidak bersumber dari pajak dan utang sebagaimana keuangan negara kapitalis liberal.

Petama, Bagian Fa’i dan Kharaj. Bagian ini menjadi tempat penyimpanan dan pengaturan arsip-arsip pendapatan negara. Meliputi harta yang tergolong fa’i bagi seluruh kaum muslim.Fa’i adalah salah satu bentuk rampasan perang, dan kharaj adalah retribusi atas tanah atau hasil produksi tanah dimana para pemilik tanah taklukan tersebut membayar kharaj ke negara.

Kedua, Bagian Pemilikan umum. Yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang akan digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Seperti sumber daya alam yang melimpah ditetapkan Allah sebagai kepemilikan umum, yang dimiliki oleh seluruh rakyat, sebagaimana sabda Rasulullah, “Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal, padang rumput, air dan api.” (HR Sunan Abu Daud, no 3745). Negara tidak boleh memberikannya pada asing atau privatisasi. Negara hanya berhak mengelola dan hasilnya diperuntukan bagi kemaslahatan rakyat sepenuhnya. Bisa dalam bentuk biaya kesehatan, biaya pendidikan dan lain-lain.

Ketiga, Bagian Sedekah. Bagian ini menjadi tempat penyimpanan harta-harta zakat seperti zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat ternak unta, sapi, dan kambing. Pos ini hanya didistribusikan pada delapan asnaf sesuai firman Allah SWT. Skema pembiayaan ini menjadikan kas negara, yaitu baitulmal menjadi relatif stabil dan tidak mudah defisit.

Inilah sistem ekonomi Islam yang datang dari Allah SWT Zat yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana. Pengelolaan perekonomian negara dijalankan sesuai dengan Syariah Islam sebagai wujud ketakwaan. Andai sistem ini dijalankan niscaya seluruh rakyat akan merasakan kebaikan dan kesejahteraan. Kekayaan yang dikaruniakan Allah di negeri ini akan benar-benar menjadi berkah bagi penduduknya, muslim maupun non muslim. Allah SWT menjamin hal itu sebagaimana firman-Nya:
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (TQS al-A’raf [7]: 96)
Wallahua’lam [SF]