Oleh: Nur Rahmawati, S.H.
Penulis dan Praktisi Pendidikan

Pergelaran pesta demokrasi hari rabu 9 Desember 2020, yang dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia. Tak sedikit proses pemilihan dikakukan sudah dengan persiapan mengatasi persebaran virus corona. Tentunya salahsatunya dengan penerapan protokol kesehatan. Sehingga Pilkada diharapkan tidak menjadi tempat penularan virus korona atau Covid-19, segala kesiapapun telah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan Pilkada aman, lancar kondusif dan terhindar dari Covid-19, (9/12/2020).

Persiapan tersebut, memang diharapkan untuk dapat dipatuhi bersama, sehingga perlu ketegasan ekstra jika ada yang melanggarnya, karena akan berefek bagi keselamatan orang lain. Jangan sampai pemilihan kepala daerah menjadi ajang persebaran virus corona.

Selian itu pula, perlunya tanggung jawab bagi pihak penyelenggara dalam hal ini pemerintah, ketika berani mengambil keputusan untuk tetap melaksanakan Pilkada di tengah pandemi, maka siap dengan risiko yang akan dihadapi. Di mana tanggung jawab ini meliputi tindakan preventif dengan memastikan pencegahan virus corona dan tindakan represif yaitu pengobatan jika terbukti akan ada yang tertular atau timbul klaster baru.

Dengan demikian, tanggung jawab tersebut wajar diterima sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat, sebagaimana sistem Islam mencontohkan. Bagaimana negara Islam tidak akan lepas tangan atas keselamatan nyawa rakyatnya. Terlebih di masa pandemi maka dalam sistem Islam akan mengedepankan keselamatan dengan menunda pemilihan pemimpin, dan mengutamakan menyelesaikan permasalahan pandemi.

Seyogianyalah kita mencontohnya, karena memang nyawa manusia lebih berharga. Selain itu pula, memastikan keselamatan dan kesehatan rakyat lebih utama sebagai bentuk tanggung jawab negara atas warganya.