Oleh : Ummu Taqqiyah (Aktivis Muslimah Kota Batam)

Adil adalah meletekkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan adalah sikap yang tepat meletakan sesuatu pada tempatnya, tidak berat sebelah, seimbang dan sesuai aturan. Keadilan di sistem demokrasi saat ini hanya ilusi belaka. Begitulah kalimat yang sering di dengar dari rintihan masyarakat kecil.
Hampir dua pekan sudah kasus tewasnya 6 tim pengawal laskar anggota Front Pembela Islam (FPI) di tol Jakarta – Cikampek bergulir, bahkan rekontruksi sudah dilakukan oleh pihak kepolisian tapi kenyataan jauh dari harapan.

Publik menilai rekontruksi yang telah di lakukan penuh kejanggalan, sangat berbeda dengan pengakuan saksi dan keluarga korban. Media pun banyak yang mempertanyakan rekonstruksi tersebut. Jatuhnya korban sipil akibat kecemasam dan kekhawatiran yang tidak masuk akal telah memakan korban rakyatnya sendiri. Miris sekali.

Disusul penangkapan HRS atas tuduhan melakukan pelanggaran kerumuman di petamburan, tetapi perlakuannya sungguh bak penjahat kelas kakap. Ulama yang semestinya diperlakukan dengan hormat dan menghargai itikad baik datang atas panggilan kepolisian, tetap tidak membuat mereka berbuat sesuka hati. Walaupun banyak masyarakat yang nengkritik cara mereka.

Dalam sebuah media dilansir, Pihak kepolisian mengatakan ada perbedaan kerumunan di Petamburan dan di Solo. padahal menurut Pakar Hukum Tata Negara, Prof Yusril ihza Mahendra seseorang tidak bisa ditahan hanya karena melanggar prokes covid-19, paling tinggi didenda dan itu sudah dilakukan IB HRS namun beliau tetap ditahan. (politik.rmol.id, 12/12/20).

Beberapa hari setelah kejadian HRS ditahan oleh pihak kepolisian, kita menyaksikan lucunya penegakan hukum negeri ini, kejadian serupa juga di alami Ustadz Haikal Hassan atau yang lebih akrab dipanggil Babe Haikal dipolisikan saat mmberikan ceramah dipemakaman 6 laskar FPI terkait mimpi bertemu Rasulullah, sungguh aneh tapi nyata mimpi pun sekarang dipolisikan, apakah tugas polisi mengurusi mimpi seseorang?.

Hanya bisa mengelus dada melihat kejadian ini. Dengan mudah mengkriminalisasi para ulama pewaris nabi yang harus kita hormati.
Demokrasi Hasilkan Ketidakadilan Hukum
Saat ini kita menyaksikan penegakan hukum yang penuh ketidakadilan. Seolah hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah terlebih jika yang melakukannya para ulama yang tegas menolak kezaliman di negeri ini.
Demokrasi dengan asas manfaatnya menjadikan standar baik dan buruk sesuai manfaat dan untung rugi.

Sebut saja seorang koruptor pun bisa bebas melenggang keluar negeri, membeli keadilan dengan fasilitas tahanan bintang lima asalkan memiliki sejumlah modal atau uang untuk membersihkan kasusnya. Sudah mnjadi rahasia umum para pemilik modal dapat mnyelesaikan kasus hukumnya dengan cepat. Sangat berbeda jika yang melakukan para ulama yang tegas melawan kezaliman, walaupun bukan kejahatan yang dilakukan tetap saja menjadi tersangka, mengharapkan keadilan dalam sistem demokrasi seperti katak merindukan rembulan. Seseorang harus siap kecewa jika berhadapan dengan para pemilik modal dan aparat penegak hukum saat ini.

Hukum Islam Solusi Keadilan indonesia

Syariat Islam yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Syariat Islam memiliki sebuah sistem yang khas di dalamnya seperti sistem uqubat (sistem sanksi) yang datang dari Allah Sang Pencipta manusia Maha Mengetahui aturan terbaik bagi seluruh manusia.

Dengan syariat Islam, di dalamnya untuk membuktikan seseorang bersalah tidaklah mudah harus ada empat orang saksi atau pengakuan pelaku, yang akan memberikan keadilan dan berfungsi sebagai penebus dosa serta pencegah seseorang melakukan kejahatan. Dengan sistem ini, qodhi ataupun pengadilan yang bertindak mengadili pelaku akan mengusut tuntas kasus tanpa tebang pilih. Tentu saja keadilan akan didapatkan, karena hukum yang digunakan adalah Islam. Dengan keimanan dan rasa takut kepada Allah adalah pondasi menegakkan keadilan di tengah masyarakat.

Hal ini sudah terbukti sejak Rasulullah menerapkan Islam di Madinah, bahkan saat itu rasul mengatakan jika Fatimah yang mencuri maka aku yang akan memotong tangannya, jadi jelas tidak ada diskriminasi antara kaya dan miskin, pejabat atau rakyat biasa. Hukum Islam dibangun atas dasar keimanan yang kuat kepada Allah sehingga akan menjadi kontrol sesorang dalam melakukan kemaksiatan, ditambah kontrol masyarakat dan peran negara yang menjalankan hukum Allah dengan adil. Sudah saatnya kita kembali kepada hukum Islam yang memberi keadilan dan kehidupan bagi masyarakat.