Oleh: Arni Lestari
Ibu Rumah Tangga

Meski masih dalam keadaan pandemi Covid-19, di tanah air akan diadakan Pilkada serentak. Tepatnya tanggal 9 Desember 2020. Nahasnya, 70 orang calon kepala daerah dilaporkan telah terinfeksi covid-19, bahkan 4 diantaranya meninggal dunia.100 penyelengara termasuk ketua KPU RI terinfeksi covid-19 (kabar 24.bisnis.com 28/11/2020)

Seperti kita ketahui Covid-19 sudah menyebar tak terkendali dari 34 provinsi di Indonesia. Namun ternyata tinggi kasus covid-19 di seantero negeri tidak menyurutkan keinginan pemerintah Indonesia untuk tetap mengadakan pemilihan kepala daerah serentak 2020.

Juru bicara Satgas penanganan covid-19, Prof.Wiku Adisasmito menyebut 45 kab/kota yang akan melaksanakan pilkada serentak pada Desember 2020 adalah zona merah Covid-19. Pilkada serentak sangat mungkin menjadi klaster baru penyebaran covid-19. Karena, bagaimanapun upaya menjalankan protokol kesehatan, ada ribuan titik kumpul masa baik saat persiapan prakampanye, kampanye, masa penyoblosan, dan masa perhitungan suara.

Beberapa kalangan telah mengusulkan agar pilkada serentak 2020 ditunda. Namun menanggapi usulan dan permintaan penundaan tersebut, Menko polhukam Mahfud MD mengatakan penundaan pilkada hanya bisa dilakukan melalui UU atau Perppu.

Kerapuhan demokrasi tidak bisa diperbaiki melalui penyelenggaraan pilkada serentak di masa pandemi yang tak tentu seperti saat ini. Juga semakin menunjukkan bahwa demokrasi berbiaya “mahal” baik dimaknai lugas karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit, juga bisa dimaknai “mahal” secara kiasan artinya sampai mengorbankan manusia demi keuntungan materi yaitu menang dalam pertarungan Pilkada.

Dari sini kita bisa menarik benang merah bahwa Demokrasi yang digadang-gadang oleh sebagian orang yang meyakini bahwa demokrasilah yang akan membawa perubahan kehidupan masyarakat yang kini kondisinya makin memprihatinkan, kenyataanya ibarat api jauh dari panggangnya atau nihil semata. Sejatinya demokrasi hanya mementingkan kekuasaan dan acuh terhadap penanganan pandemi yang sudah menyebabkan kematian ribuan orang. Sayangnya kematian akibat pandemi ini hanya dianggap sebagai angka statistik saja.

Berbeda halnya dengan sistem pemerintahan Islam. Islam menghargai nyawa manusia, Allah Swt. berfirman: “…Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya,..”(Qs-Al-Maidah ayat 5)

Syaik Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al-Afkar ad-siyasiyyah juga menyebutkan beberapa karakter seorang pemimpin yaitu:

  1. Berkepribadian kuat, orang lemah tidak pantas menjadi pemimpin.
  2. Bertaqwa, Sulaiman bin Buruidah, dari bapaknya menuturkan, “Rasulullah Saw. jika mengangkat seorang pemimpin pasukan atau suatu ekspedisi pasukan khusus senantiasa mewasiatkan takwa kepada dirinya (HR.Muslim).
  3. Memiliki sifat welas kasih. Ini diwujudkan secara konkret dengan sikap lemah lembut dan bijak yang tidak menyulitkan rakyatnya.
  4. Penuh perhatian kepada rakyatnya. Maqil bin Yasar menuturkan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda, “siapa saja yang memimpin pemerintahan kaum muslim lalu dia tidak serius mengurus mereka, dan tidak memberikan nasehat yang tulus kepada mereka, maka dia tidak akan mencium harum aroma surga,”(HR.Muslim).

Jika semua karakter pemimpin terwujud pada pemimpin negeri ini, rakyat dapat hidup tenang kesejahteraanpun bukan hanya harapan tapi terwujud nyata. Rakyatpun akan mencintai pemimpinnya, sebagaimana pula pemimpin mencintai rakyatnya.

Tanpa dukungan para pemilik modal, siapapun akan bisa masuk bursa pencalonan baik presiden, gubernur, ataupun walikota. Jadi masalah utama kita saat ini adalah sistem kapitalis yang busuk. Maka tidak ada cara lain untuk bisa memunculkan calon-calon pemimpin yang baik adalah dengan mengganti sistem kapitalisme menjadi sistem islam.

Wallahua’lam Bishshawwab .