Oleh : Anisa Alfadilah

Pesta demokrasi lima tahunan menjadi ajang politik paling dinanti oleh para perebut kursi.
Seperti halnya pelaksanaan Pilkada tahun ini yang digelar pada 9 Desember 2020 lalu. Pilkada tersebut cukup menjadi perhatian dan menuai pro kontra. Selain karena pelaksaannya dimasa pandemi juga disinyalir kuat akan dinasti politik.

Terdapat sederet kandidat dari keluarga pejabat dan terafiliasi dengan para pejabat ataupun mantan pejabat. Setidaknya terdapat 124 kandidat yang terbagi atas 67 laki-laki dan 57 perempuan. Dua diantaranya berasal dari satu garis keturunan petahana yakni putra dan mantu beliau.

Menurut survei dan hitung cepat yang dilakukan oleh Sistem Informasi dan Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (Sirekap KPU), kandidat yang memiliki pertalian darah dengan para pejabat unggul dalam perolehan suara dan memenangi pesta politik lima tahunan tersebut. Putra dan mantu petahana pun unggul dari kompetitor masing-masing. Gibran Rakabuming Raka menang telak di pilkada Solo dengan perolehan 87,15% suara dan Bobby Afif Nasution memperoleh 55,29% suara di pilkada kota Medan.

Tiada aturan baku yang mengatur dinasti politik di negeri ini. Namun, sebelumnya terdapat RUU Pilkada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Bupati, Gubernur, dan Wali Kota terkait syarat yang melarang bakal calon kepala daerah memiliki hubungan pertalian darah/perkawinan dengan petahana. Undang-undang tersebut dibatalkan oleh MK karena dianggap diskriminatif. Akibatnya dinasti politik semakin meningkat setiap tahunnya. Ketiadaan aturan bukan berarti praktik dinasti politik benar, karena hal ini melanggar etika demokrasi pilkada.

Dinasti politik dilakukan untuk mendapatkan dan melangsungkan kekuasaan. Oleh karena itu, para elit politik melakukan regenerasi melalui Pilkada. Mereka membangun oligarki bersembunyi dibalik kata demokrasi yang berakibat korupsi dan melemahnya demokrasi. Lantas dimana slogan demokrasi yang selama ini digaungkan? yaitu demokrasi yang membuka ruang politik terbuka.

Inilah konsekuensi demokrasi kapitalisme yang melahirkan rezim yang rentan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Berpayung demokrasi mengatasnamakan rakyat demi kepentingan kelompok dan pribadi. Demokrasi kompromi politik kedaulatan pun hanya doktrin yang tidak terealisasi. Karena, rakyat hanya diberi hak memilih orang yang telah disaring parpol peserta pemilu. Lagi-lagi rakyat yang menjadi korban atas keserakahan penguasa. Hal ini wajar terjadi karena demokrasi adalah anak kandung kapitalisme dengan asas sekulerisme yang menafikkan peran agama.

Tidak ada politik dinasti dalam Islam. Mereka dipilih sesuai hukum syara’ dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut yaitu muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil (orang yang fasik tidak sah), merdeka, amanah, bertaqwa dan capabel. Mereka dipilih dengan baiat umat yakni pilihan murni rakyat sendiri. Islam tidak membenarkan dinasti politik. Karena, kemampuan berpolitik seseorang tidak bisa ditentukan berdasarkan keturunan.

Dalam proses pemilihan pun tidak keluar biaya, berbeda dengan demokrasi di masa kampanye hingga pilkada keluar modal yang tidak sedikit. Setelah menduduki kursi tak heran jika mereka bekerja untuk mengembalikan modal pribadi.

Inilah sistem demokrasi kufur yang telah nyata kerusakannya semenjak kelahirannya. Saatnya kita kembali kepada aturan yang hak yakni, mabda Islam petunjuk dari Sang Maha Benar. Wallahu a’lam bishshawab.