Oleh: Ummu Salman
(Relawan Media)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diamanatkan untuk memperpanjang izin reklamasi Pulau G di pesisir Jakarta Utara. Amanat itu tertuang dalam keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) yang dimohonkan Anies atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN. (bisnis.com, 10/12/2020)

Proyek reklamasi teluk jakarta memasuki babak baru. Setelah PT Muara Wisesa Samudera sebagai pengelola Reklamasi pulau G menggugat gubernur Jakarta Anies Baswedan karena tak kunjung menerbitkan izin perpanjangan reklamasi, hasilnya gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis hakim PTUN pada 30 April 2020. Namun Anies kemudian mengajukan peninjauan kembali atas keputusan PTUN tersebut dan hasilnya MA mengeluarkan putusan bahwa menolak PK tersebut.

Ketika Rizal Ramli menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, pada April 2016 lalu menyatakan proyek reklamasi diberhentikan sementara. Ada tiga alasan rekomendasi pemberhentian proyek reklamasi, yakni pelanggaran berat, sedang, dan ringan. Pulau G masuk kategori pelanggaran berat, sebab reklamasi pulau itu keberadaannya membahayakan lingkungan hidup, proyek vital strategis, dan jalur kapal. Di bawah reklamasi pulau G, terdapat kabel listrik dan stasiun tenaga listrik milik PLN. Belum lagi proses reklamasi yang akan mengganggu aktivitas nelayan, serta dampaknya terhadap biota laut. Keputusan Menko Rizal Ramli itu berawal dari pertemuan multipihak yang dijembatani Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP). (tirto.id, 19/9/2016)

Disamping itu di bulan September 2016 lalu, para nelayan pernah berunjuk rasa memprotes kebijakan Reklamasi tersebut. Mereka mengaku dirugikan secara ekonomi akibat pembangunan pulau-pulau buatan. “Kalau dulu, rata-rata pendapatan nelayan per hari itu minimal (mendapat) 30 kg ikan. Sekarang cari di wilayah kami, 15 kg sudah susah,” kata Muhammad Hisyam, salah-seorang perwakilan nelayan Muara Angke.(bbc.com, 14/9/2016)

Jelas, kebijakan gubernur melarang reklamasi, dibuat berdasar kajian ahli dan mengakomodir aspirasi rakyat. namun keputusan tersebut dengan mudahnya dibatalkan oleh lembaga yudikatif. Padahal pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam demokrasi diklaim untuk menghindari otoriter. Kenyataannya, justru salah satu cara memastikan tercapainya kepentingan korporasi. Adanya kebebasan dalam sistem demokrasi, menjadikan para pihak yang berwenang bisa memutuskan sesuai dengan kehendaknya. Suara terbanyak hanya dipakai bila sejalan kepentingan korporasi.

Reklamasi Dalam Sistem Islam

Reklamasi pada dasarnya merupakan upaya mengubah laut, pesisir, rawa-rawa, danau, sungai dan kawasan air lainnya menjadi daratan dengan cara mengeruk, mengeringkan, membuat drainase. Sebagian besar reklamasi dilakukan pada kawasan rawa-rawa, danau, kawasan pesisir dan laut.

Reklamasi bisa berkaitan dengan dua hal yaitu:
Pertama, berkaitan dengan lahan milik umum seperti danau, kawasan laut pesisir dan laut. Harta milik umum tersebut haram dikuasai atau dikuasakan kepada individu, kelompok, korporasi atau perusahaan. Negara harus memberikan peluang bagi seluruh rakyat untuk bisa memanfaatkan atau mendapat manfaat dari harta milik umum tersebut. Negara harus mengelola langsung harta milik umum lalu semua hasilnya dikembalikan kepada rakyat baik secara langsung atau dalam bentuk berbagai pelayanan publik. Berdasarkan ketentuan syariah ini, maka praktek pengaplingan reklamasi 17 pulau buatan di Teluk Jakarta jelas haram.

Adapun jika dilakukan sendiri oleh negara untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, maka reklamasi untuk semacam itu secara syar’i dimungkinkan. Sebab negara memiliki wewenang untuk memproteksi sesuatu dari harta milik umum untuk tujuan tertentu. Harta milik umum yang diproteksi untuk tujuan atau kepentingan publik itu tidak boleh diubah menjadi milik individu. Statusnya harus tetap milik umum. Dari sini maka negara boleh memproteksi sebagian kawasan pesisir atau laut untuk keperluan pelabuhan, konservasi, pasar umum, fasilitas publik, pertahanan, benteng, dan sebagainya. Namun pengelolaannya tetap harus pada negara, haram diberikan kepada individu, swasta, korporasi apalagi asing.

Negara juga harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan syariah lainnya. Reklamasi itu tidak boleh membahayakan baik secara fisik, lingkungan, maupun sosial. Kajian amdal dan lainnya harus dilakukan secara seksama

Kedua, berkaitan dengan lahan milik negara seperti kawasan rawa-rawa. Pengelolaan milik negara diserahkan kepada khalifah sesuai ijtihad dan pandangannya semata-mata bagi kemaslahatan kaum Muslim.
Wallahu ‘alam bishowwab