Oleh: Maman El Hakiem

Memahami makna asy syura (al masyurah, masyawarah), atau lafal kita musyawarah, ada definisi secara bahasa yang sangat menarik, diungkapkan Ibnu al Mannzhur, yaitu “mengeluarkan madu dari sarangnya dengan memotong sarang itu”. Sedangkan secara syar’i, diartikan sebagai pengambilan pendapat oleh kepala negara (khalifah) yang hasil keputusannya mengikat bagi khalifah untuk dilaksanakan. (Yahya Abdurrahman, “Ta’rifat” hal: 315).

Dalam konsep sistem pemerintahan Islam, syura itu sangat penting dalam beberapa perkara dan termasuk sunnah, karena terdapat thalab atau perintah Allah SWT, : “Bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam urusan apapun.” (QS Ali Imran: 159). Perintah tersebut tidak bersifat jazm (tegas), karena itu Rasulullah Saw tidak selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya.

Syura bisa dilaksanakan dalam berbagai urusan, sebagaimana perintah Allah dalam ayat di atas, hanya saja dasar penerapannya adalah syariat Islam. Maka, rinciannya sebagai berikut: Pertama, meminta pendapat (syura) kepada ahli nash dalam mengadopsi hukum syara. Seorang pemimpin (khalifah) sebenarnya bisa menggali hukum sendiri, jika ia memiliki kapasitas sebagai seorang mujtahid. Namun, meminta pendapat pada ahli nash dibolehkan untuk mencari dalil hukum yang kuat, musyawarah di sini tidak sembarang orang, harus para ahli yang menguasai hukum syara.

Kedua, syura atau musyawarah dalam menyangkut keahlian atau perkara teknis yang tidak berkaitan dengan dalil hukum, bisa dilakukan khalifah dengan menunjuk pakar di bidangnya, tidak lagi mempersoalkan kefakihannya dalam agama. Karena keahlian yang sifatnya umum, seperti arsitektur, ahli medis dinilai berdasarkan ra’yu shawwab (mendekati kebenaran), dalam hal ini suara mayoritas bisa diabaikan, bahkan tidak berguna lagi.

Ketiga, syura kaitannya dengan perkara yang mubah bukan menyangkut dalil hukum, teknik atau strategi, tetapi sekedar tindakan yang telah diputuskan seperti tanggal pelaksanaan atau kerja gotong royong bisa menggunakan suara mayoritas. Jadi, bermusyawarah dalam Islam itu indah saat difahami terlebih dulu konteksnya. Berbeda sekali dengan sistem demokrasi, yang semua urusan penentunya suara mayoritas, sekalipun hal tersebut berkaitan dengan hukum halal dan haram. Inilah bahayanya demokrasi, sering meminjam label “madu” dengan mengadopsi konsep syura, padahal itu adalah “racun” bagi umat Islam.

Pemahaman syura atau musyawarah yang benar harus dikembalikan pada konsep bernegara dengan sistem Islam, bukan demokrasi yang jelas-jelas meracuni pemikiran umat, sehingga umat tidak boleh tertipu lagi dengan jargon menyesatkan demokrasi yang selalu mendewakan hukum buatan manusia. Padahal, hanya Allah SWT yang berhak membuat hukum, manusia hanya wajib menjalankannya saja.

Wallahu’alam bish Shawwab.