Oleh: Raevita, S.E.

Pandemi belum berakhir. Dan jelas masih tampak kekhawatiran masyarakat tentang bahaya virus corona ini terhadap kesehatan bahkan nyawa yang akan jadi taruhannya. Namun belum hilang ketakutan masyarakat dengan sosok virus bermahkota ini, masyarakat ditambah lagi dengan ketakutannya akan vaksin covid yang akan beredar di pasaran dalam waktu dekat. Polemik perbincangan tentang vaksin selama pandemi Covid-19 masih ramai di tengah masyarakat. Alih-alih menjadi senang karena sudah ditemukannya vaksin yang bisa mencegah dan mengobati virus tersebut, malah sebagian ada yang beranggapan bahwa anak-anak dari umat Islam tak boleh mendapatkan vaksin. Pasalnya, mereka takut bahwa vaksin terbuat dari bahan-bahan yang tidak halal. Terlepas dari sisi keamanan vaksin tersebut, ada hal yang lebih urgent yang akan menjadi poin senter ketika vaksin ini berhasil dilepas di tengah-tengah umat. Karena hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi dunia termasuk Indonesia. Termasuk di Babel pun sudah ada vaksin Covid-19 yang masuk.

Nah, seperti apa sih bahaya yang akan dihadapi negeri kita bahkan dunia jika vaksin ini benar-benar meluncur dalam mekanisme pasar ekonomi dunia??


TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Pengkajian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Arief Safari mengatakan berbahaya bila pemerintah terpaksa melepas vaksin Covid-19 untuk dibeli masyarakat dengan mekanisme pasar.
“Karena akan menciptakan price gouging yaitu kenaikan harga yang gila-gilaan sebagaimana kejadian pada masker dan hand sanitizer di awal-awal pandemi,” kata Arief dalam siaran pers BPKN, Sabtu, 5 September 2020. Menurut dia, bahaya tersebut tentu harus dihindari oleh pemerintah. Yaitu, dengan menetapkan patokan harga tertinggi vaksin. (Ahad, 6/9/2020)


Sebelumnya, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir menjelaskan bahwa vaksin Covid-19 di Indonesia bakal tersedia dalam dua jenis, yakni yang bersubsidi dan non-subsidi atau mandiri. Untuk jenis mandiri, harga vaksin akan sangat bergantung kepada dinamika pasar. “Harga dinamika tinggi, tergantung masing-masing penjual, dan yang tetapkan harga bukan saya, tapi penjualnya,” ujar Erick Thohir dalam konferensi video pada Kamis, 3 September 2020.(Kamis, 3/9/2020)


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Direktur Utama Bio Farma menghadap Wakil Presiden Ma’ruf Amin di rumah dinas Wapres, Jakarta, Jumat (2/10). Menko Luhut melaporkan perkembangan vaksin Covid-19 yang akan didatangkan dari China ke Indonesia pada November. “Jadi bulan November akan dapat tiga juta (vaksin),” ujar Luhut saat laporan ke Wapres, sebagaimana video yang dirilis Sekretaris Wakil Presiden, Jumat (2/10). Luhut menjelaskan, vaksin tahap pertama ini akan diprioritaskan untuk garda depan penanganan Covid-19. “Angkanya untuk nakes (tenaga kesehatan), TNI, Polri, Satpol PP,” kata Luhut.

Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi dalam keterangannya mengungkap, rencananya tim dari Pemerintah dan Bio Farma akan ke China mengecek kesiapan proses produksi vaksin sebelum didistribusikan ke Indonesia. (Jumat, 2/10).

Sebanyak 604.096 vaksin diusulkan akan diterima Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Rencana tersebut sudah masuk dalam grand design atau roadmap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang tahapannya akan dimulai pada Desember 2020.(lensabangkabelitung.com)
Vaksin merupakan salah satu ladang keuntungan para Kapitalis


Bukan rahasia lagi sebelum mencuatnya virus corona, ancaman resesi ekonomi global tahun ini sebenarnya telah diprediksi tahun lalu. Dan sistem perekonomian kapitalis sudah diambang kahancuran di beberapa negara, termasuklah Indonesia. Penyebaran virus corona ini mengakibatkan beberapa pos pemasukan Negara dinilai turun drastis, seperti sektor perdagangan sektor pariwisata, dll. Sementara kondisi pandemi belum berakhir dan malah semakin parah dengan angka kematian global mencapai di atas 600.000 selama hampir 8 bulan terakhir.

Wabah virus corona ini menyebar di 188 negara, dengan jumlah kasus positif telah menembus angka 14,3 juta, menurut data yang dikumpulkan Johns Hopkins University. Hampir seperempat kematian berada di Amerika Serikat. Pada hari Sabtu (18/07) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan jumlah kasus baru virus corona di dunia melonjak sebanyak hampir 260.000 dalam 24 jam, penambahan harian terbesar sejak pandemi dimulai.

. Kondisi inilah dengan sigap dimanfaatkan oleh para pengusaha (dalam hal ini kapitalis) untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya melalui penjualan vaksin ke masyarakat. Kala regulator atau legislator tak mampu mengontrol penetapan harga vaksin, maka pemegang hak paten vaksin akan bisa bermain menentukan “price tag” dari vaksinnya. Perusahaan farmasi merasa “berhak” mendapatkan keuntungan yang besar karena melakukan tugas mendesak untuk membuat vaksin Covid-19 ini. Para kapitalis ini bekerja sama dengan perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin corona ini, tentunya tak lepas dari campur tangan pemerintah melalui kebijakannya, dengan harapan mereka dapat meraup keuntungan yang besar dari masyarakat. Kapitalis semakin menumpuk hartanya, rakyat semakin sengsara hidupnya. Sudah membayar pajak, uang pajak digunakan untuk biaya penelitian vaksin, ketika vaksin sudah ditemukan, hak paten diberikan kepada perusahaan Farmasi. Perusahaan Farmasi boleh menentukan berapa pun harga karena telah memiliki lisensi. Karena mereka berasumsi dengan harga yang tinggi sekalipun vaksin ini akan banyak diburu oleh masyarakat, mengingat pentingnya kesehatan utk dapat terhindar dari virus mematikan tersebut. Sehingga dengan patokan harga pasar yang sangat tinggi, mengakibatkan hanya masyarakat kalangan tertentu saja yang bisa memperoleh vaksin tersebut.

Walhasil, seperti kata pepatah, ‘sudah jatuh tertimpa tangga pula’, alih-alih pemerintah menghadirkan solusi untuk menghilangkan corona dari muka bumi, yang ada malah membuat masyarakat bil khusus dari kalangan ekonomi rendah menjadi semakin sakit akibat stress memikirkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan vaksin yang mereka butuhkan.

Demikianlah watak penguasa kapitalis di dalam sistem hari ini. Negara tidak menanggung jaminan kesehatan yang menjadi kebutuhan umat, melainkan menjadikan wabah ini sebagai sumber pemasukan negara. Sungguh ironis.

Lalu bagaimana penguasa dalam sistem Islam menyikapi hal ini?

Dalam Islam, kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban Negara. Rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas publik yang diperlukan kaum muslim dalam terapi pengobatan dan berobat. Jadi, pengobatan itu sendiri merupakan kemashlahatan dan fasilitas publik. Kemashlahatan dan fasilitas publik itu wajib disediakan oleh Negara secara cuma-cuma sebagai bagian dari pengurusan Negara atas rakyatnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul SAW: “Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggungjawab atas rakyat yang di urus.” (HR. Bukhori)

Salah satu tanggung jawab pemimpin adalah menyediakan layanan kesehatan dan pengobatan bagi rakyatnya secara cuma-cuma.

Sebagai kepala Negara nabi Muhammad SAW pun menyediakan dokter gratis untuk mengobati Ubay. Ketika nabi Muhammad SAW mendapat hadiah dari seorang dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat.(HR. Muslim). Dalam riwayat lain juga disebutkan, bahwa segerombolan orang dari kabilah ‘Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah. Rosulullah SAW selaku kepala Negara kemudian meminta mereka untuk tinggal dipenggembalaan unta zakat yang dikelola baitul maal di dekat Quba’. Mereka diperbolehkan meminum air susunya secara gratis sampai sembuh (HR. al Bukhari dan Muslim).

Saat menjadi khalifah, khalifah Umar bin al Khaththab ra.juga menyediakan dokter gratis untuk mengobati Aslam (HR. al Hakim).

Masih banyak lagi nash-nash lainnya yang menunjukkan bahwa Negara menyediakan pelayanan kesehatan secara penuh dan cuma-cuma untuk rakyatnya.

Semua itu merupakan dalil bahwa kesehatan dan pengobatan adalah termasuk kebutuhan dasar yang wajib disediakan oleh Negara secara gratis untuk seluruh rakyat tanpa memperhatikan tingkat ekonominya. Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki empat sifat diantaranya: universal (dalam arti tidak ada pengklasifikasian dan pembedaan dalam pemberian layanan kepada rakyat), bebas biaya alias gratis, seluruh rakyat bisa mengaksesnya dengan mudah, dan pelayanan mengikuti kebutuhan medis bukan tingkat sosial.

Selain itu, jaminan sistem kesehatan dalam Islam juga melibatkan semua komponen masyarakat mulai dari peran individu, keluarga, masyarakat hingga negara. Pertama, individu didorong untuk hidup sehat dan seimbang jasmani-rohani-sosial. Kedua, setiap keluarga memperhatikan seluruh anggota keluarganya, bahkan kerabatnya. Banyak ayat al-Quran atau pun al-Hadis yang menyebut kemuliaan memperhatikan karib kerabat ini. Ketiga, masyarakat memperhatikan bila ada fuqara dan masakin di lingkungannya. Memberi sedekah pada mereka adalah pembebas dari api neraka. Menyelamatkan nyawa satu manusia itu laksana menyelamatkan nyawa seluruh manusia.
Pemberian jaminan kesehatan seperti itu tentu membutuhkan dana yang tidak kecil. Pembiayaan bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan Negara yang telah ditentukan oleh syariah. Diantaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum termasuk hutan, berbagai tambang, minyak dan gas, dan sebagainya. Juga sumber-sumber kharaj, jizyah, ghanimah, fa’i, pengelolaan harta milik negara dan sebagainya. Semua itu akan lebih dari cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan secara memadai dan gratis untuk seluruh rakyat, secara berkualitas. Termasuk tugas negara pula menyelenggarakan tindakan medis preventif seperti vaksinasi dan tindakan kuratif dengan sains dan teknologi terkini.
Selain ikhtiar yang bersifat fisik, pemimpin umat juga wajib mengajak masyarakat untuk berikhtiar spiritual bahwa pandemi ini diyakini berasal dari Allah. Maka, masyarakat secara keseluruhan harus melakukan muhasabah dan kembali kepada Allah agar Allah berkenan menarik wabah ini.
Walhasil, dukungan penuh Khilafah terhadap sains dan kesehatan akan memacu para peneliti di bidang medis untuk menemukan obat atau vaksin yang didasarkan penelitian yang tervalidasi keakuratan vaksinnya (Evidence Based Medicine). Bukan sekadar vaksin yang berorientasi pada profit semata.

Kunci supaya terciptanya semua kesejahteraan tersebut di atas adalah dengan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh di setiap lini kehidupan. Hal itu hanya bisa terwujud di bawah sistem yang dicontohkan dan diwariskan oleh nabi SAW, lalu dilanjutkan oleh Khulafaurasyidin dan generasi selanjutnya. Itulah sistem Khilafah Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian. Inilah yang harus menjadi tanggung jawab dan diperjuangkan seluruh umat Islam.
Wallahu a’lam bi ashshowab.Wallahu a’lam bi ashshowab.