Oleh: Aini Ummu Aflah

“Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah”. Istilah seperti ini mungkin tidak asing di telinga kita, karena hukum di negeri kita bukan rahasia umum. Kenyatan yang ada bahwa keadilan di negeri ini sulit ditemukan karena yang sering kita lihat dan rasakan, hukum tidak berpihak pada wong cilik dan umat muslim. Hukum di negeri ini tajam menghukum masyarakat yang tidak memiliki uang, jabatan, dan kekuasaan.

Berbeda jika pelaku pelanggaran ada pada pejabat atau tikus-tikus berdasi, hukum akan berpihak padanya.

Seperti yang terjadi pada Habib Rizieq Shihab baru-baru ini. Beliau ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kerumunan pelanggaran protokol kesehatan. sungguh tidak adil perlakuan hukum di negeri ini. Padahal hanya karena kerumunan, dibandingkan dengan kerumunan yang dilakukan oleh lainnya juga masih banyak. Masih hangat dalam ingatan kita, baru-baru ini di negeri kita pun tengah mengadakan PILKADA yang jelas-jelas mengundang kerumunan massa.

Bahkan konser di tengah pandemi Covid-19 pun tidak dilarang. Sebetulnya aturannya jelas atau tebang pilih saja?

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap, aparat kepolisian dapat berlaku adil dan transparan dalam memproses hukum Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS).

Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS Nasir Djamil menyampaikan kepada Berita Politik RMOL.

“DPR berharap agar HRS tidak ditahan guna menjaga keseimbangan penegakan hukum,” kata Nasir Djamil.

Nasir juga menilai bahwa dengan kedatangan HRS ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan status tersangka, kasus kerumunan di Jakarta dan Megamendung Bogor itu menunjukjan bahwa HRS kooperatif.

Politikus PKS juga berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan karena HRS pun punya hak untuk diperlakukan setara di depan hukum.

Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun angkat bicara atas kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Habib Rizieq Shihab melalui kanal YouTube pribadinya(11/12).

Refly menilai, yang dilakukan HRS memanglah sebuah kesalahan, tetapi bukan sebuah tindak kejahatan dengan pemberatan. Namun, karena penggunaan pasal 93 kurang gagah untuk menangkap HRS, akhirnya digunakan pasal 160. Menurutnya, pasal tersebut tidak bisa digunakan untuk menjerat HRS. Ia mempertanyakan dimana unsur menghasut yang disangkakan dalam pasal tersebut.

Refly mengajak masyarakat untuk menjaga demokrasi bangsa Indonesia dan tidak menggunakan hukum sebagai alat represi, melainkan sebagai alat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. (SuaraJogja.id)

Tapi berbeda di negeri ini, yang katanya menjunjung tinggi PANCASILA dan UUD 1945. Hukum bisa terbalik dimainkan sesuai kepentingan penguasa. Dalam PANCASILA sila ke-2 dinyatakan bahwa ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’, nyatanya aparat negara beserta penguasa negeri ini tidak mengikuti sila ke-2 tersebut.

Inilah buah dari wajah demokrasi yang busuk. Sungguh hukum di negeri ini bisa dipermainkan seperti memainkan wayang golek. Kita bisa bandingkan dengan kasus-kasus lain yang lebih berat lagi, misalnya saja pejabat yang korupsi, pembunuh kelas berat, pemasok barang illegal, dan lainnya tentu hukumannya harusnya juga berat.

Demokrasi akan berlaku pada orang atau sekelompok yang sepaham dan sejalan dengan kepentingan penguasa.

ini berbeda sekali dalam sistem khilafah. Sistem khilafah merupakan sistem yang bersumber dari Ilahi yang terpancar kemaslahatan bagi seluruh umat di bumi ini. Hukum dan keadilan sudah dicontohkan oleh Rosulullah hingga para Kholifah. Hukum dalam Islam itu sempurna dan pasti. Keadilan dalam Islam tidak tebang pilih.

Dalam Islam bentuk hukuman ada 4 ; hudud, jinayat, ta’zir, dan mukholafat. Bentuk pelanggaran aturan negara (administrasi) adalah mukholafat. Kholifah diberikan hak oleh syariat untuk menetapkan pelanggaran beserta menjatuhkan sanksinya sesuai kadar pelanggarannya. Sanksi bisa dicambuk 10 kali, bayar ganti rugi, pencelaan, pewartaan (tasyhir), nasehat dan lain-lain.

Hukum dan keadilan dalam Islam terbukti mampu menangani pelanggaran hingga puluhan abad. Hanya kembali pada Islam hukum dan keadilan bisa ditegakkan.
Wallahu a’lam bishshowab.