Oleh : Erna Ummu Nabila


Polres Lebak, Banten, mengungkap motif pembunuhan anak perempuan berusia 8 tahun oleh orang tua kandungnya, warga Jakarta Pusat. Kasatreskrim Polres Lebak, AKP David Adhi Kusuma mengatakan, ibu korban melakukan penganiayaan karena putrinya sulit memahami pelajaran, saat belajar daring. Pelaku IS, yang juga ibu korban mengaku menganiaya korban pada 26 Agustus lalu, hingga tewas (www.viva.co.id, 15/09/2020).

Kejadian pembunuhan oleh ibu juga terjadi Kabupaten Nias Utara. Seorang ibu membunuh ketiga anak kandungnya di Nias Utara. Kemudian ibu berinisial MT meninggal dunia di RSUD Gunungsitoli, Sumatera Utara pada Minggu pagi 13 Desember 2020 sekitar pukul 06.10 WIB. Usai membunuh, wanita berusia 30 tahun itu sempat beberapa kali mencoba bunuh diri, namun berhasil digagalkan. “Tersangka MT dinyatakan oleh dokter umum piket RSUD Gunungsitoli telah meninggal dunia di RSUD Gunungsitoli”, ungkap Perwira Urusan Hubungan Masyarakat ( Paur Humas ) Polres Nias, Aiptu Yadsen Hulu, kepada wartawan Minggu siang 13 Desember 2020. (www.kompas.tv, 13/12/2020)

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ibu tidak hanya dua kasus diatas, sebelumnya kita juga mendengar ada ibu yang tega menenggelamkan anak bayinya di kamar mandi karena stress mendengar tangisannya, kemudian balita yang diracun oleh ibunya karena terhimpit faktor ekonom, serta sederet kasus lainnya. Dari kasus yang terjadi diatas tidak akan berlebihan jika ada ungkapan bahwa hal ini adalah wujud kegagalan sistem dalam menjamin keselamatan warga negaranya. Kejadian yang berulang dengan motif yang hampir sama, yaitu depresi yang dialami oleh ibu akibat himpitan ekonomi dan tuntutan kehidupan harusnya segera diselesaikan. Namun apa boleh dikata, justru kasus seperti ini terus berulang tidak ada solusi yang berarti.

Jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya kaum ibu di sistem saat ini sulit untuk didapatkan. Dalam sistem Demokrasi, penguasan bisa mengeluarkan milyaran rupiah untuk Pilkada demi melahirkan seorang pemimpin, namun berat tangan mengeluarkan kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Ironi demokrasi dan kapitalisme, ketika diadakan Pemilu / Pilkada masyarakat banyak berharap akan terjadi perubahan dengan terpilihnya pemimpin baru, namun kenyataannya mereka kehilangan kesempatan hidup.

Sistem salah ini akan terus memproduksi kerusakan, tanpa memberi solusi sesuai dengan harapan masyarakat selama ini. Dalam Kapitalisme yang diutamakan para pemilik modal. Masyarakat menengah ke bawah tidak diperhatikan keselamatan dan kesehatannya. Para pemimpin lebih tunduk dan patuh dengan kaum kapital atau korporasi. Saat ini masyarakat dituntut untuk hidup sendiri-sendiri. Menjaga keselamatan sendiri, kesehatan sendiri, dan mencari nafkah sendiri di tengah-tengah perekonomian yang sulit.

Sangat berbeda dengan sistem Islam. Sistem Islam akan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papandengan menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat luas. Karena Khalifah wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyatnya, baik itu muslim ataupun non muslim, kaya atau miskin.

Hal itu bukan utopis, sebab dalam sistem Islam sumber daya alam mutlak adalah kepemilikan umum yang dikelola oleh negara dan haram diserahkan kepada pihak swasta/privatisasi. Adapun hasil keuntungan dari SDA wajib dikembalikan kepada rakyat yaitu berupa jaminan terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan secara murah bahkan bisa gratis. Sistem Islam tidak akan membedakan miskin/kaya, muslim/non muslim hanya sekedar agar mendapat bantuan dari pemerintah.

Alhasil kebijakan dengan mekanisme seperti ini akan membuat rakyat merasa amandan percaya terhadap sistem Islam. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kedaulatan umat/kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki harus ditempuh dengan menegakkan kembali sistem Islam. Jika saat ini ada penolakan terhadap penegakkan sistem Islam yang dilakukan oleh rezim di negeri-negeri Islam, bisa jadi di belakang mereka adalah para kapitalis dan negara-negara penjajah yang khawatir kehilangan kekuasaan mereka. Wallahu’alam.