Oleh: Armina Ahza (Aktivis Dakwah, CEO Umma Institute)

Bulan Desember, tepatnya tanggal 22 diperingatan sebagai hari ibu. Hari dimana kita diingatkan kembali untuk bisa memberikah kasih sayang dan hadiah atas curahan tulus cinta ibu kepada anak-anaknya. Namun hal ini menuai luka, pasalnya di bulan yang seharusnya membuat kita semakin menghormati dan menyayangi ibu justru mengurangi dan merendahkan peran ibu karena perilaku kriminalitas.

Seperti yang diberitakan bahwa ada seorang ibu tega membunuh ketiga anaknya lantaran kesulitan ekonomi (sumut.inews.id, 10/12/2020). Di sisi lain diberitakan oleh kompas.com telah terjadi pembunuhan terhadap anak disebabkan anak sulit mengikuti pembelajaran online.

Peristiwa ini menambah daftar fakta bahwa demokrasi tidak mampu menyejahterakan Ibu dan Anak. Nahar selaku Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) menyatakan bahwa kekerasan yang terjadi pada anak terdiri dari 1.111 kekerasan fisik, 979 kekerasan psikis, 2.556 kekerasan seksual, 68 eksploitasi, 73 tindak pidana perdagangan orang, dan 346 penelantaran. Dan itu hanya data yang ter atat selama 1 Januari- 31 Juli 2020. (Kompas.com, 8/12/2020)

Demokrasi dengan asas kebebasannya, telah menikam fitrah. Fasilitas kebebasan yang lahir dari asas kapitalis sekuler benar-benar mengubah tatanan dunia mengikuti pengaturan mereka, manusia dibiarkan bebas membuat aturan dalam kehidupan tanpa melibatkan peran agama sedikitpun, hasilnya nuansa keimanan serta haram-halal bukan lagi pertimbangan. Wajar kemudian kekerasan, pembunuhan, ditengah keadaan semakin mencekik seolah menjadi pelampiasan yang nyata. Manusia membutuhkan yag lebih besar daripada dirinya, yaitu pencipta- yang tidak sama dengan makhlukya dan paham betul keterbutuhan hambanya. Sehingga menafikan agama dalam kehidupan adalah akar masalah hari ini.

Senada yang disampaikan oleh Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nidzomul Islam bahwa kehidupan yang jauh pengaturannya agama atau jauh dari islam akan menuai kenestapaan dan penderitaan. Seperti yang kita lihat saat ini ibu dan anak tidak mendapatkan pelayanan terbaik dalam sistem demokrasi.

Harapan memilih pemimpin dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan pengurusan yang baik adalah ilusi. Pasalnya sudah berulang kali ganti pemimpin tidak mampu membawa kesejahteraan masyarakat, terutama untuk ibu dan anak. Hal ini tidak lain dikarenakan pemimpin yang dipilih mengatur urusan rakyat menggunakan sistem demokrasi.

Sistem yang sumber pembuatan aturannya dari akal manusia atau kesepakatan manusia yang diberlakukan hari ini bukan dari Sang Pencipta. Menurut Syeikh Atho’ Abu Rusyhtoh dalam kitab Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah disampaikan bahwa siapa saja yang memutuskan hukum dengan Al Qur’an maka akan adil.

Maka jelas bahwa demokrasi tidak akan pernah mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat karena dasarnya bukan berasal dari Al Qur’an. Sedangkan islam akan mampu memberikan keadilan karena bersumber dari Al Qur’an (wahyu Allah).
Hanya saja apa-apa yang berasal dari Al Qur’an dan As-Sunnah tidak akan dapat di terapkan secara sempurna kecuali ada sebuah institusi yang menaunginya. Butuh adanya sebuah sistem untuk menerapkan isi Al Qur’an. Jika kita lihat sistem tersebut tidak mungkin menggunakan sistem demokrasi, karena sumber hukum demokrasi adalah dari akal manusia.

Jika ingin menerapkan islam secara sempurna membawa pada hasil kesejahteraan atas izin Allah, maka sistem yang harus digunakan yaitu sistem yang berasal dari islam pula. Sistem Islam yang digunakan untuk menerapkan hukum islam secara menyeluruh yaitu Khilafah. Sehingga harapan kesejahteraan masyarakat terutama ibu dan anak tidak lain adalah dengan jalan mengembalikan pengaturan kehidupan islam dibawah sistem Khilafah Islamiyah.