Oleh : Ida Yani

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diamanatkan untuk memperpanjang izin reklamasi Pulau G di pesisir Jakarta Utara.

Amanat itu tertuang dalam keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) yang dimohonkan Anies atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN.

Putusan itu diketok pada 26 November 2020 dengan panitera pengganti Retno Nawangsih, hakim 1 Yodi Martono Wahyunadi, hakim 2 Hary Djatmiko dan hakim 3 Supandi.

Sengketa perizinan reklamasi Pulau G berawal ketika PT Muara Wisesa Samudera menggugat Anies lantaran tak kunjung menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G.

Perkara itu terdaftar pada 16 Maret 2020 dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN. PT Muara Wisesa Samudra meminta majelis hakim PTUN mewajibkan Anies untuk menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G.

Putusan hakim sekaligus mengabulkan permohonan gugatan PT Muara Wisesa Samudra selaku pengembang reklamasi Pulau G. Gugatan tersebut didaftarkan pada 16 Maret 2020 lalu melalui kuasa hukumnya, Sarjana Putra Purnadi pada 16 Maret 2020 dengan Nomor Perkara 4/Px/FP/2020/PTUN.JKT.

Bukan tanpa alasan Anies Baswedan mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung perihal perijinan reklamasi Pulau G.
Hal tersebut berdasar kajian ahli dan mengakomodir aspirasi rakyat.
Terbukti dampak reklamasi tersebut telah merugikan
18.000 nelayan.
Kerusakan ekosistem mangrove Rp.28 miliar perbulan.
Menghilangkan budidaya kerang hijau Rp.85 juta hektar / tahun, kerugian ekonomi mencapai 743 miliar.

Namun pihak Mahkamah Agung justru menolaknya.
Hanya dengan alasan kamluflase upaya mengurangi banjir di Jakarta.
Tujuan sebenarnya adalah kepentingan besar menyediakan kebutuhan primer yaitu papan bagi konglomerat.

Jelas membuktikan bahwa pemegang kendali lembaga yudikatif tidak memihak pada rakyat.
Jika dikatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, hal ini bertolak belakang. Di sini yang jadi acuan kebijakan adalah pemilik modal, yang memiliki dana besar untuk membeli kursi jabatan.
Jikapun suara terbanyak adalah penentu keputusan, pastilah penyuap terbesar yang jadi penentu.
Kalimat ‘bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat ‘ hanya syair merdu pengantar tidur saja.

Hal itu tentu tidak bisa dibenarkan mengingat begitu besar kerugian dan kerusakan akibat dari 13 pulau reklamasi.
Dikisahkan ” Nabi Saw pernah memproteksi Naqi’ tempat yang sudah dikenal di Madinah untuk kuda – kuda kaum muslimin. ( HR Abu Ubaid ).
“Tidak ada kewenangan untuk memproteksi kecuali Allah dan Rasulnya. ( HR Abu Dawud ).
Khalifah Umar bin kathab dulu pernah memproteksi rawa – rawa menjadi tanah kering lalu diserahkan pada kaum muslimin.
Semua dilakukan demi kaum muslim, demi kepentingan rakyat.
Bukan konglomerat pemilik modal besar.

Sudah selayaknya kita mengkaji demi kelestarian alam dan kemaslahatan umat , dari sumber terpercaya,yaitu Rasul Saw dan para sahabat.
Dan sudah saatnya pula kita kembali pada sistem aturan berbasis Islam.
Semua kebijakan bersumber hukum syara’.
Yang diutamakan adalah kemaslahatan umat.
Sebelum negeri ini rusak fatal dan tidak bisa diperbaiki.
Reklamasi di teluk Jakarta jelas haram.
Dalam sistem pemerintahan Islam yang jadi sumber segala hukum adalah halal dan haram.Jadi sudah tentu apapun alasannya yang haram selamanya tetap ditinggalkan.
Kemaslatan umat jadi tujuan, kelestarian ekosisitem terselamatkan.Aamiin.