Oleh : Indri NR


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu pengakuan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah dengan adanya konstitusi telah dijamin juga tegaknya prinsip negara hukum yang adil?

Nampaknya keadilan masih sulit untuk dinikmati masyarakat Indonesia. Berbagai kasus hukum yang terjadi menunjukan adanya ketimpangan dalam penanganan kasus hukum. Sebut saja kasus penyiraman air keras pada Novel Baswedan, efisiensi penangangan kasus korupsi yang tidak menimbulkan efek jera pada para tersangka, dan kasus terbaru penangkapan ulama HRS. Banyak dari kalangan yang mengeluarkan statement terkait penanganan kasus hukum HRS.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap, aparat kepolisian dapat berlaku adil dan transparan dalam memproses hukum Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS).

Karena itu, PKS berharap agar orang nomor satu di FPI itu tidak ditahan dalam rangka menjaga keseimbangan penegakan hukum. Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS Nasir Djamil kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (12/12).

Demokrasi Gagal Menjamin Keadilan

Sebagai contoh terkait kasus penangkapan HRS akibat kasus kerumunan sesungguhnya menciderai nalar publik. Bagaimana tidak ? Sebelumnya banyak kasus pelanggaran serupa dan justru lebih banyak dalam kegiatan kampanye Pilkada. Ironisnya tidak satupun paslon yang ditangkap dalam kasus ini mereka justru dilindungi dan mendapat hak istimewa di depan meja hukum.

Skandal kasus besar yang lebih urgen ditangani banyak terjadi di negeri ini. Penegakan hukum bagi para pemberontak negara di Papua, koruptor yang mencuri uang rakyat harusnya menjadi prioritas para penegak hukum.

Hukum di sistem Demokrasi hanya memiliki taji saat berhadapan dengan masyarakat kecil, namun akan lembut dihadapan pemegang kekuasaan. Ketidakadilan hukum di sistem Demokrasi bukanlah hal yang sulit untuk ditemukan. Mengutip pernyataan Mahfud MD dalam cuitannya: “Setiap kasus bisa dicari pasal benar atau salahnya menurut hukum. Tinggal siapa yang lihai mencari dan membeli. Intelektual tukang bisa mencarikan pasal-pasal sesuai dengan pesanan dan bayarannya”.

Sungguh ini membuktikan betapa rusaknya keadilan dalam sistem Demokrasi, dimana keadilan bertumpu pada uang dan kekuasaan.

Islam Jalan Mewujudkan Keadilan

Islam mensyariatkan untuk mewujudkan keadilan secara umum di tengah-tengah masyarakat. Secara lebih khusus Islam pun mensyariatkan agar keadilan diwujudkan dalam dunia peradilan dan pengadilan suatu perkara. Islam memberikan panduan yang jika dipenuhi dalam penyelesaian suatu perkara, maka vonis yang lebih dekat pada keadilan hakiki akan bisa diwujudkan.

Tentu perkara itu hendaknya diputuskan menurut hukum syariah yang telah Allah SWT turunkan. Sebab hukum Allah SWT adalah hukum yang paling baik. Tidak ada yang lebih baik dari hukum-Nya:

Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi kaum yang yakin? (TQS al-Maidah [5]: 50).

Keadilan dalam memutuskan perkara, apapun bentuknya dan siapapun yang terlibat, akan terwujud saat syariah Islam diterapkan. Sebab syariah Islam yang dijadikan dasar untuk memutuskan perkara berasal dari Zat Yang Mahaadil. Jika qadhi (hakim) memutuskan perkara dengan syariah Islam dan dia memiliki integritas atas dasar iman dan rasa takut akan azab neraka di akhirat, pasti dia akan memutuskan perkara secara adil.

Di sisi lain, dengan penerapan syariah Islam secara kaffah, suasana keimanan terbangun dan melingkupi masyarakat. Dengan itu semua orang yang terlibat dalam perkara, baik yang menuntut, yang dituntut serta orang yang membantu keduanya, termasuk pengacara dan penegak hukum, tidak lepas dari suasana keimanan dan rasa takut kepada Allah SWT. Dengan demikian motivasi dalam berperkara bukan yang penting menang, meski dengan segala cara. Akan tetapi, semuanya karena mendambakan terwujudnya keadilan.

Karena itu siapapun yang merindukan terwujudnya keadilan, hendaknya saling bahu-membahu memperjuangkan penerapan syariah Islam secara kaffah dalam bingkai khilafah. Allahu’alam bishowab.