Oleh: Nuryani Setyaningsih
(Aktivis Muslimah Semarang, Pegiat Komunitas Muslimah Under Black)

Kemenangan memperebutkan jabatan politik tentu menjadi dambaan setiap paslon dalam kontestasi politik. Berbagai upaya dikerahkan guna meraih apa yang menjadi kehendak, tak terkecuali memanfaatkan jalur keluarga dan kerabat sebagai alat suksesi, membangun dinasti.

Dinasti politik memang bukan barang baru dalam pilkada Indonesia. Namun tampaknya tahun 2020 menjadi sejarah bertambahnya variasi dinasti politik, dimana anak dan menantu presiden berhasil memenangkan suara pilkada. Paslon Gibran-Teguh dalam rekapitulasi perhitungan suara Pilkada Solo telah memperoleh 86,5 persen dari suara sah. Kemenangan serupa juga dialami Paslon Bobby-Aulia dalam Pilkada Medan yang berhasil memperoleh 53,45 persen dari suara sah (news.detik.com, 16/12/2020).

Ketika keluarga elit politik memenangkan suara pilkada, adakah peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik meski jauh dari kerabat petahana?

Dalam teori demokrasi, tentu peluang tetap ada. Tapi ketika melihat kenyataan dinasti politik, pupus sudah harapan. Kini masyarakat terhalangi oleh status dan kedudukan sosialnya untuk bisa menembus dinding politik. Alhasil, dukungan kekuasaan dan relasi keluarga atau kerabat menjadi syarat penting. Sungguh jauh dari cita-cita kedaulatan di tangan rakyat!

Meski dinasti politik dianggap tidak etis oleh para pakar, selagi tidak adanya regulasi yang melarang, hal ini menjadi angin segar bagi elit politik untuk membangun dinasti politiknya. Terdapat kecenderungan kandidasi pencalonan oleh partai politik berdasarkan keingain elit partai, bukan berdasarkan pengalaman, kompetensi, dan integritas. Hal ini seolah menjadi otonomi bagi setiap partai dalam prosesi demokrasi.

Tak ayal dinasti politik menuai kritik karena dianggap melahirkan pemimpin karbitan. Alih-alih menjadi kontrol terhadap pemerintah pusat, justru mendukung lahirnya kekuasaan absolut. Kekuasaan yang takkan punah hanya karena garis keturunan. Ketika kekuasaan absolut yang dimaksud terjadi, maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan semakin besar pula. Inilah konsekuensi logis kenyataan dinasti politik dalam demokrasi.

Suburnya Dinasti Politik di Negara Demokrasi

Suburnya praktik dinasti politik ini pernah diteliti oleh Martien Herna Susanti dalam penelitiannya yang berjudul “Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia” yang menyatakan bahwa regulasi di Indonesia lemah sehingga menyuburkan praktik dinasti politik. Tertuang pada pasal 7 poin (q) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada yang mengatur tentang larangan dinasti politik. Namuun aturan tersebut justru dibatalkan oleh MK melalui Nomor 34/PUU-XIII/2015.

Tentunya pembatalan pelarangan dinasti politik ini menyisakan pertanyaan, apakah pelarangan ini sudah diatur sedemikian rupa agar dinasti politik semakin menjamur di pemerintahan Indonesia atau pelarangan ini diatur mengikuti berbagai kepentingan oligarki?

Dilansir dari katadata.co.id (12/12/2020), pakar politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin meninjau ketiadaan regulasi yang melarangnya bukan bermakna praktik dinasti politik itu benar. Pencalonan kandidat yang terafiliasi dengan pejabat dan mantan pejabat seperti Gibran dan Bobyy, telah menabrak etika. Mereka terkesan karbitan atau dipaksakan.

Mengacu pada pendapat para pakar politik, kenyataan dinasti politik tak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi. Menjadi fitrah alami yang tak bisa dibendung lagi. Demokrasi sendiri yang memfasilitasi suburnya praktik dinasti politik. Berdalih pada pilar kebebasan nyatanya mengukuhkan tubuh petahana.

Dinasti politik telah menciptakan pragmatisme politik di tengah masyarakat. Mengkerdilkan makna politik hanya untuk meraih kekuasaan dengan jalan pintas tanpa tanggung jawab. Melahirkan banyak politisi karbitan yang meresahkan masyarakat akibat tidak kredibelnya mereka dalam mengurusi urusan rakyat.

Bergulirnya pilkada demi pilkada yang bersamaan dengan praktik dinasti politik menyiratkan pelajaran berharga bagi rakyat. Seolah menjadi tamparan yang menyadarkan bagi mereka yang mau berpikir. Diketahui bersama bahkan diakui oleh para pakar politik bahwa dinasti politik lahir dari tubuh demokrasi sendiri. Politik ala demokrasi dengan gairah mempertahankan kekuasaan acap kali tak mengindahkan etika politik. Jauh dari nilai edukasi dan peningkatan taraf berpikir rakyat. Justru politik demokrasi berkelindan dengan kapitalisme dan liberalisme.

Kapitalisme dan liberalisme sebagai arus utama politik demorkasi tak pernah mengharamkan praktik dinasti poltik, karena memang politik telah dimaknai secara materi sebagai sarana meraih keuntungan dan kepentingan pribadi/kelompok. Berpolitik hanya sebagai mata pencaharian bukan sebagai alat menerapkan kepentingan publik dan memperjuangkan aspirasi.

Menginginkan lahirnya iklim politik yang sehat di alam demokrasi seperti berharap mitos. Mereka yang mampu berpikir rasional sungguh tak ingin mengharapkan hal yang sia-sia. Lebih baik berharap pada masa depan yang telah memiliki sejarah gemilang, yaitu politik islam.

Politik Demokrasi vs Politik Islam
Dalam pandangan Islam, politik adalah aktivitas yang mengatur urusan rakyat sesuai aqidah islam. Tujuannya bukan semata untuk kekuasaan apalagi bersikukuh mempertahankan. Karena kekuasaan hanyalah sarana dalam menerapkan syariat islam secara menyeluruh dimana kedaulatan ada pada syariat sehingga menjamin adanya keadilan.

Politik dinasti bukanlah tabiat dalam politik islam. Pemimpin dalam islam tidak bekerja untuk kekuasaan atau mencari kenikmatan buah dari jabatan. Pemimpin dalam islam bekerja untuk mengurusi kehidupan umat bermodalkan keimanan, kompetensi, dan tanggung jawab.Meski berbeda dengan demokrasi yang pemimpin daerah dipilih langsung oleh rakyat, pemimpin daerah dalam islam yang diangkat langsung oleh kepala negara dapat menjamin adanya praktik dinasti politik. Para wali dan ‘amil dapat diberhentikan kapan saja baik dengan atau tanpa sebab, sebagaimana Rasul saw pernah memberhentikan Muadz bin Jabal dari jabatan wali Yaman tanpa sebab.. Dan Khalifah Umar ra. yang memberhentikan Ziyad bin Abi Sufyan tanpa sebab.

Jabatan kepala daerah bukan menjadi ajang perlombaan atau aji mumpung untuk membangun jejaring kekuasaan. Kepemimpinan dalam islam yang sarat akan tanggung jawab mengurusi rakyat melahirkan pemimpin yang benar-benar kompeten dan bukan mengandalkan garis keturunan. Dengan demikian tentulah politik islam menjadi harapan umat menuju jalan kebangkitan yang hakiki.

Di dalam struktur pemerintahan negara islam, kedudukan kepala daerah merupakan penguasa. Mereka wajib memenuhi syarat sebagai penguasa yaitu : seorang laki-laki, merdeka, balig, berakal, adil, dan memiliki kemampuan. Adanya kemampuan dalam mengemban amanah sebagai penguasa daerah adalah syarat penting. Tidak boleh seseorang tanpa kemampuan memimpin suatu daerah. Dari sini saja kita dapat menilai betapa bijaksananya kepemimpinan islam. Praktik dinasti politik yang melahirkan pemimpin karbitan tidak akan terjadi dalam politik islam.

Dalam perjalanannya pun, politik islam mampu menciptakan fungsi check and balance dalam pemerintahan. Tergambar melalui peran khalifah mengontrol tugas-tugas para wali. Seorang Khalifah senantiasa melakukan pengawasan secara ketat terhadap para wali, baik secara langsung maupun men unjuk orang mewakilinya untuk menyelidiki kondisi mereka dan melakukan audit atas mereka. Selain itu Khalifah juga wajib mengumpulkan para wali atau sebagian dari mereka pada satu kesempatan atau kesempatan lainnya. Khalifah juga harus senantiasa mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat atas para wali itu.

Sungguh indah politik islam, menyuburkan tanggung jawab bukan jejaring kekuasaan demi mengukuhkan tubuh petahana yang sarat kepentingan elit. Maka berbanggalah kita sebagai muslim memiliki politik islam sebagai pelindung dan sarana menerapkan hukum Allah secara adil dan berkah.