Oleh: Midayanti Nurkhasanah, SP.

Anak adalah amanah yang harus dijaga oleh setiap orangtua. Ia berpotensi menjadi penyejuk hati atau ujian bagi orangtuanya. Sebagian besar orangtua memahami bahwa amanah ini akan dikembalikan kepada pemiliknya yakni Allah SWT. disertai dengan pertanggungjawaban.

Bersamaan dengan peringatan hari anak dunia banyak pihak mengangkat problematika anak ke permukaan. Seperti yang dilansir oleh Kompas (20/11/2020) UNICEF organisasi PBB mengakui bahwa di seluruh dunia, jutaan anak tidak diberi kesempatan yang adil tanpa alasan apa pun selain negara, jenis kelamin, atau keadaan tempat mereka dilahirkan. Kemiskinan mempengaruhi anak-anak secara tidak proporsional. Saat ini, satu dari lima anak hidup dalam kemiskinan ekstrem, yaitu hidup dengan kurang dari 1,90 dollar AS per hari. Keluarga mereka berjuang untuk mendapatkan perawatan kesehatan dasar dan nutrisi guna memberi anak bekal awal hidup yang kuat. Kondisi ini pun menyisakan jejak yang bertahan lama. Pada 2019, sekitar 149 juta anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting. Menurut laporan UNESCO pada 2017, enam dari 10 meninggalkan sekolah dasar tanpa mencapai tingkat kecakapan minimum dalam membaca dan matematika.
Di era pandemi barang tentu pengabaian hak anak dari segala aspek meningkat. Di lingkup daerah juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang, Eti Fahriaty. Menurutnya selama ada pandemi Covid 19 hak-hak anak banyak yang terabaikan. Orang tua harus pintar-pintar menyikapi, sebab hak-hak anak harus terpenuhi dengan baik (Bangkapos 24/11/2020).


Hari Anak Sedunia diperingati untuk mempromosikan cita-cita dan tujuan Piagam PBB serta kesejahteraan anak-anak dunia. Sejak Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Hak Anak (1959) dan Konvensi Hak Anak (1989) pemerintah seluruh negara yang meratifikasi turut merayakan Hari Anak Sedunia setiap tanggal 20 November. Sayangnya, bak malfungsi deklarasi dan konvensi tersebut tak mampu dengan efektif menekan angka kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian hak-hak anak di berbagai daerah. Kenyataanya masih banyak anak terlantar, putus sekolah, mengalami gizi buruk, diekspolitasi, menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan narkoba, kecelakaan, pembunuhan, dan tindak kekerasan lainnya.


Setiap tahun kekerasan anak masih menimpa sekitar 500 juta hingga 1,5 miliar anak-anak di seluruh dunia. Mereka mengalami beberapa bentuk kekerasan dan berisiko mengalami kekerasan seksual. Mereka juga tak luput dari eksploitasi, ada 168 juta pekerja anak di seluruh dunia dan 85 juta di antaranya terpapar pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Masih ada 100 juta anak-anak tinggal atau bekerja di jalanan yang rentan terhadap tindakan diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Di Indonesia sendiri, anak-anak masih banyak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) (Muslimah News 21/11/2020). 

Terbaru, Kepala Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Rika Komarina juga menyatakan saat ini semakin banyak anak-anak yang turun ke jalan untuk berjualan hingga mengamen di setiap lampu merah (Bangkapos 15/11/2020). Secara global program PBB pun tak mampu menghentikan angka putus sekolah akibat terdampak pandemic Covid 19. Lembaga amal Save the Children menyatakan dengan tegas akibat pandemic terdapat 9,7 juta anak terancam putus sekolah secara permanen (BBC News 13/7/2020).
Dunia memang memiliki berbagai program untuk mewujudkan hak anak, seperti Child-friendly cities, World Fit for Children, juga SDGs. Di Indonesia program tersebut terwujud dalam Kota Layak Anak, Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030. Namun program tersebut tentu saja dibangun berasaskan pandangan hidup Barat, yaitu kapitalistik sekuler. Anak hanya disiapkan untuk mampu bersaing untuk mendapatkan nilai-nilai materi semata. Berbeda dengan paradigma Islam yang menjadikan anak sebagai calon generasi penerus peradaban, dan bukan objek eksploitasi.

Islam Memenuhi Hak-hak Anak
Banyak pihak yang harus bertanggungjawab memulihkan keadaan ini. Tidak hanya keluarga sebagai tempat pertama anak memulai kehidupannya, namun juga sekolah, masyarakat, dan negara. Islam mewajibkan negara menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan keamanannya.
Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (radha’ah), mengasuh (hadhanah), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengaqiqahkan, mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-anak. Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkan dari kekerasan, dan lain-lain.


Negara memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang baik bagi anak sebab negara adalah lembaga legal yang memiliki kekuatan dalam pengurusan hajat masyarakat. Dalam lingkup keluarga negara memiliki kewajiban memberikan jalan nafkah bagi orang tua, mengedukasi dengan kurikulum shohih setiap keluarga, dan memenuhi hak-hak vital setiap anggota keluarga. Jangan sampai ada anak yang terlantar akibat orangtuanya sibuk mencari nafkah atau anak ikut bekerja seperti yang terjadi saat ini akibat alfanya peran negara dalam memenuhi sandang pangan papan umatnya. Negara juga memposisikan perempuan sebagai ummu warobatul baiyt yang menjadi madrasah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Perempuan didik mampu menjadi tumpuan pertama dalam mencetak generasi terbaik. Para suami pun diringankan bebannya dalam mencari nafkah agar cukup waktu dalam membina keluarganya. Negara akan memberikan lapangan pekerjaan bagi kepala keluarga yang tidak bekerja disamping hak sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan yang sudah digratiskan atau dijamin oleh negara. Anak juga diarahkan agar menjadi penerus peradaban Islam, menjadi muslim tangguh yang menjaga kemuliaan agamanya, dan menjadi insan yang mampu mengelola fitrahnya sesuai syariat Islam.


Dalam lingkup masyarakat negara berperan menjamin rasa aman setiap anak dari hal-hal yang dapat merusak akal, fisik, dan psikisnya. Negara berkewajiban menjauhkan anak dari pornografi dan pornoaksi dengan cara menanamkan ketakwaan dan memfilter ketat konten yang disiarkan, mengkondisikan lingkungan bermain anak agar aman dari kriminalisasi, dan menciptakan kondisi masyarakat yang lekat dengan nuansa Islam.
Dalam lingkup sekolah selain berkewajiban menciptakan kurikulum islam yang sesuai dengan tahapan usia anak, negara juga berkewajiban memenuhi semua kebutuhan sarana dan prasarana penunjang proses belajar dan mengajar yang dibutuhkan. Guru dikondisikan agar focus pada output, tidak dibebani dengan tugas-tugas kedinasan seperti hari ini, dan dipenuhi haknya dengan baik, seperti gaji, fasilitas mengajar, tempat tinggal, dan upgrading pengetahuan. Hari ini kita bisa melihat betapa banyaknya sekolah-sekolah swasta yang berdiri akibat dari ketidakpuasan umat terhadap sekolah negeri.


Hak-hak anak hanya akan terpenuhi jika negara mengaplikasikan syariat Islam secara totalitas. Hak-hak anak diantaranya yakni hak untuk hidup, hak mendapat kejelasan nasab, hak untuk memiliki nama yang baik, hak memperoleh ASI, hak mendapat asuhan, perawatan, dan pemeliharaan, hak kepemilikan harta benda, serta hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Melalui syariatnya Islam mengharuskan setiap individu untuk menyayangi anak-anak, berlaku adil dalam pemberian, menjaga nama baik anak, mencari anak jika hilang, menjaga anak dari pergaulan buruk, melindungi anak dari kekerasan, melindungi anak dari makhluk halus, dan menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah.


Orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang maupun pangan. Allah berfirman “dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut” (TQS. Al-Baqarah: 233).

Penelantaran kebutuhan anak meruplakan suatu dosa bagi orang tua. Nabi saw bersabda “Cukup berdosa seseorang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).


Anak-anak yang telah ditinggalkan oleh orangtuanya pun akan mendapat jaminan kasih sayang dan nafkah dari negara. Pemerintah dengan aturan Islamnya akan menelusuri nasab anak dan membantu memelihara anak tersebut dengan baik. Apabila anak berpisah dari ayahnya karena perceraian, maka nafkahnya masih jatuh kepada ayahnya. Sedangkan jika anak berpisah dengan ayahnya karena kematian maka kewajiban menafkahi jatuh kepada saudara laki-laki ayahnya. Namun jika tidak ditemukan lagi pihak keluarga yang dapat menafkahi, maka negara yang akan menafkahi anak tersebut. Inilah indahnya Islam, nyawa dan kesejahteraan manusia dijamin dengan totalitas.


Akhirnya kita mengetahui bahwa ada banyak hak anak yang tak terpenuhi akibat mandulnya peran negara. Penerapan syariat Islam dalam bingkai negara (khilafah) akan memampukan negara dalam mengurusi urusan umat, khususnya anak-anak. Khilafah akan menjamin tumbuh kembang anak sesuai kondisinya dan merincikan jalur nafkah anak sehingga anak-anak tidak terlibat dalam dunia kerja sebelum waktunya. Khilafah melalui kholifahnya akan memantau kondisi umatnya. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang memikul gandum untuk diberikan kepada seorang ibu beranak banyak yang merebus batu akibat tidak adanya makanan. Umar saat itu menyadari bahwa ia abai terhadap hak umatnya, sehingga ia menangis dan memikul sendiri gandum yang menjadi hak salah satu warganya yang masuk ke dalam periayahannya. Wallahu’alam.