Oleh : Indri NR


Peringatan Hari Ibu 22 Desember masih terasa euforianya. Sejatinya peringatan ini harusnya menjadi momen perempuan untuk merefleksikan kondisi perempuan dan kaum ibu. Setelah lebih dari 90 tahun Hari Ibu diperingati, apakah benar perempuan sudah keluar dari keterpurukan sesuai dengan cita-cita awal peringatan Hari Ibu?

Kita cermati kondisi perempuan saat ini, banyak eksploitasi dan problematika lain yang dialami oleh perempuan. Penelitian pada paruh akhir tahun 2017, menunjukkan bahwa meski mayoritas, buruh perempuan dalam sektor garmen di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Timur pernah mengalami kasus pelecehan seksual, hanya sedikit sekali yang melapor. (theconversation.com, 18/03/2020)

Ditambah lagi kasus lainnya. Sarinah, Juru Bicara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR), yang mewakili serikat buruh Aice, menyatakan bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini sudah terdapat 15 kasus keguguran dan enam kasus bayi yang dilahirkan dalam kondisi tak bernyawa dialami oleh buruh perempuan Aice. Hal ini terjadi karena terabaikannya hak bagi buruh perempuan.

Dalam kehidupan rumah tangga pun tak luput dari masalah. Angka perceraian di masa pandemi Covid-19 diprediksi meningkat. Hal tersebut diakui oleh Konsultan Keluarga sekaligus Pemerhati Sosial, M Agus Syafii.

Syafii mengatakan bahwa perceraian di masa pandemi Covid-19 terbukti mengalami peningkatan signifikan di beberapa daerah di Indonesia. Menurut data pada Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57 ribu kasus dengan 80 persen kasus gugatan cerai yang masuk ke Pengadilan Agama di ajukan oleh pihak istri.

Dihubungi Suara.com, Syafii menyebut penyebab utama perceraian di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini adalah karena banyaknya suami yang terkena PHK atau Putus Hubungan Kerja. Pada akhirnya, hal tersebut berdampak pada sektor perekonomian keluarga sehingga menimbulkan konflik yang berujung gugatan perceraian. (www.suara.com, 31/08/2020)

Ini hanya sebagian fakta dilapangan yang terungkap, masih banyak derita kaum perempuan di era Kapitalis-Demokrasi yang tidak terekspose media.

Banyak kalangan yang menganggap bahwa problem yang dialami perempuan akibat ketiadaan kesetaraan gender. Mereka ingin mewujudkan kesetaraan jender agar bisa dihilangkan semua penghambat baik kultur, ajaran agama maupun nilai-nilai moral bagi kiprah ekonomi perempuan Sehingga seruan solusi bagi problem perempuan adalah menegakan kesetaraan gender. Akankah solusi ini solutif?

Kini, di tengah arus kesetaraan gender, para perempuan berbondong-bondong keluar dari rumah-rumah mereka, pada akhirnya sederet persoalan menyertai. Suatu keniscayaan, interaksi perempuan dan laki-laki yang makin intens di ruang publik, kerap menimbulkan gesekan. Kisah-kisah perselingkuhan, perzinaan hingga pelecehan seksual tak henti menghiasi media massa. Betapa menyedihkan jika kiprah perempuan sebatas selir di antara kaum adam.

Demikian pula angka kejahatan seksual, kekerasan, ekspolitasi, perdagangan perempuan dan diskriminasi, terus meroket. Dan, perempuan bukan hanya korban, tapi juga pelaku. Bagaimana ibu tega menghabisi nyawa suaminya, mengaborsi janinnya dan bahkan membunuh darah dagingnya. Begitu pula perceraian dan single parent, menjadi problem sosial berikutnya yang dipicu oleh ulah kaum perempuan itu sendiri.

Memang, tak sedikit perempuan yang mendapat “berkah” dari kesetaraan gender. Mereka menjadi perempuan mandiri, khususnya dari sisi finansial. Sayang, kemandirian ini kerap dijadikan daya tawar  terhadap kaum lelaki. Hingga banyak rumah tangga berantakan karena gugat cerai istri.

Selain karena meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya, kemandirian ekonomi istri juga tak dimungkiri sebagai faktor pendorong terjadi perceraian. Padahal semua sepakat, perceraian banyak meninggalkan problem. Seperti keterlantaran anak, kurangnya kasih sayang, dan terpenting, terputusnya proses regenerasi.

Khilafah : Tumpuan PerempuanIslam telah menjamin perempuan berhak untuk memiliki, menggunakan dan mengembangkan harta kekayaan yang halal sebagaimana laki-laki. Hanya saja, Islam menghendaki perempuan lebih mengutamakan tugas utamanya sebagai ibu dan pengatur rumah (ummun wa rabbah bayt). Apabila tugas utama tersebut sudah ditunaikan, tidak ada larangan kaum perempuan berkecimpung dalam dunia publik, termasuk bisnis.  Salah satu pebisnis ternama pada zaman Nabi saw. adalah Ibunda Khadijah ra.

Di samping adanya kesempatan untuk berkarya dan memiliki kedaulatan ekonomi, Islam juga menjamin kebutuhan pokok setiap warga baik laki-laki maupun perempuan.  Pemenuhan kebutuhan pokok  setiap perempuan ditempuh dengan banyak strategi. Pertama: mewajibkan laki-laki menafkahi perempuan.  Islam memerintahkan setiap laki-laki agar bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya.  “Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.” (TQS al-Baqarah: 233).

Allah SWT pun berfirman yang maknanya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (TQS ath-Thalaq: 6).

Kedua: jika individu itu tetap tidak mampu bekerja menanggung diri, istri dan anak perempuannya  maka beban tersebut dialihkan kepada ahli warisnya.  Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT juga di dalam al-Quran: “Ahli waris pun berkewajiban demikian.” (TQS al-Baqarah : 233).

Ketiga: jika ahli waris tidak ada atau ada tetapi tidak mampu memberi nafkah, maka beban itu beralih kepada negara melalui lembaga Baitul Mal. Tegas sekali Nabi saw. bersabda:  “Aku lebih utama dibandingkan dengan orang-orang beriman daripada diri mereka. Siapa yang meninggalkan harta maka harta itu bagi keluarganya. Siapa saja yang meninggalkan hutang atau tanggungan keluarga maka datanglah kepadaku, dan menjadi kewajibanku.” (HR Ibnu Hibban).

Negara Khilafah memaksimalkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah hingga bisa diberikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkannya baik laki-laki maupun perempuan.  Kebutuhan pokok masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan juga akan dipenuhi oleh Khilafah secara langsung dan gratis.  Untuk membiayai semua itu, selain berasal dari harta milik negara, juga dari hasil pengelolaan harta milik umum seperti migas, tambang, laut, danau, sungai, hutan dan sebagainya.

Negeri-negeri Muslim termasuk Indonesia adalah wilayah yang sangat kaya sumberdaya alam. Sekadar contoh, hasil dari 2 blok migas di Indonesia (Blok Tangguh dan Mahakam) saja mencapai 4000 Triliun (APBN tahun 2020 2.739,16 Triliun, dengan mayoritas berasal dari pajak).  Padahal Indonesia memiliki setidaknya 37 blok migas. Belum lagi hasil laut dan hutan yang melimpah ruah. Semua itu lebih dari cukup untuk mensejahterakan setiap individu rakyat bila sistem ekonomi Islam diterapkan.

Dengan mekanisme tersebut tidak akan ada lagi perempuan, sebagaimana laki-laki, yang harus menanggung kemiskinannya sendiri dengan bekerja keras menjadi buruh kasar bahkan menjadi buruh migran dengan risiko perlakuan tidak manusiawi hingga ancaman kehilangan nyawa. Allahu’alam bishowab