Oleh : Dian Hasan


Seorang ibu di Makasar, Sulawesi Selatan, dilaporkan kehilangan anak di dalam kandungannya setelah tidak mampu membayar biaya swab test sebesar Rp 2,4 juta. Padahal kondisinya membutuhkan tindakan cepat untuk dilakukan operasi kehamilan.

Asosiasi Rumah Sakit Swasta menjelaskan bahwa adanya biaya tes virus corona karena pihak RS harus membeli alat uji dan reagen sendiri dan membayar jasa tenaga kesehatan yang terlibat. Biaya rapid test mulai dari Rp. 200.000 hingga Rp. 500.000, sedangkan untuk swab test (alat PCR) antara Rp. 1,5 juta hingga Rp. 2,5 juta. Dengan masa berlaku rapid test 3 hari dan swab test 7 hari. Setelah itu hasil tes tidak berlaku lagi sehingga harus tes ulang. (kompas.com, 19 Juni 2020)

Tak jauh berbeda di bidang Transportasi, penumpang pesawat udara dan kapal laut diwajibkan melakukan tes Covid-19 yang dinilai berlebihan dan tidak beralasan bahkan sangat membebani masyarakat.

Anggota DPR periode 2014-2019, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, selain membebani biaya dan menyita waktu juga tidak menjamin penumpang tersebut bebas Covid-19 saat menggunakan transportasi tersebut. Karena sebelum dan sesudahnya juga harus melewati infrastruktur terminal serta sumber daya manusia (SDM) yang tidak berstandarisasi bebas Covid-19 yang terbaru.

“SDM mereka tidak dites setiap 3-7 hari seperti yang harus diterapkan kepada calon penumpang yang harus berstandarisasi bebas Covid-19 dengan masa berlaku 3-7 hari,” ujar Bambang Haryo dalam keterangannya. (line today, 12 Juni 2020)

Fakta diatas “automatis” menambah beban bagi rakyat di tengah pandemi. Betapa tidak, banyak rakyat yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) dan berpenghasilan minim atau menurun karena pandemi ini. Jangankan untuk berobat, untuk makan saja sudah “ngos-ngosan.”

Mahalnya tes Covid-19 turut menjadi sumber masalah, Ditambah lagi dengan sejumlah kebijakan dari pemerintah yang sangat tidak berhati nurani seperti menaikkan iuran BPJS, tagihan listrik dan pemangkasan dana bansos di tengah pandemi ini. Seakan-akan mereka menutup mata akan penderitaan rakyat yang kian “sekarat.” Wajar jika tes Covid-19 ini menjadi rumor di tengah masyarakat sebagai “sesuatu” yang dijadikan ajang bisnis (komersial).

Pertanyaannya kenapa tidak digratiskan saja tes Covid-19 ini pada setiap pasien atau rakyat yang membutuhkan sebagai standar kesehatan ? Bukankah sudah seharusnya pemerintah menanggung semua itu. Karena berdasarkan keputusan pemerintah tentang kedaruratan virus corona dan penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam dan diperkuat dalam Perppu no.1 tahun 2020 menjadi Undang-undang yang salah satu isinya tentang pembiayaan penanganan pandemi Covid-19.

Dan jika anggaran negara terbatas, pemerintah harus mengeluarkan aturan khusus yang mengatur pelaksanaan tes Covid-19, baik untuk rumah sakit swasta maupun pemerintah. Artinya, pemerintah harus turun tangan menetapkan harga standar yang terjangkau, sehingga tidak menjadi peluang bagi oknum untuk “bermain.”

Sungguh sangat disesalkan lagi-lagi harus kehilangan nyawa yang seharusnya dapat ditolong jika penanganannya tepat. Jika ini benar dikomersialkan, lantas siapakah yang diuntungkan ? Pemerintah, rumah-sakit, atau pengusaha yang telah “bermain” dengan oknum terkait untuk mendapatkan keuntungan dengan diwajibkannya tes Covid-19 bagi pasien dan yang lainnya.

Hal ini rentan terjadi jika suatu negara menganut sistem kapitalis yang orientasinya mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Segala sesuatu diukur berdasarkan untung dan rugi. Negara berperan hanya sebagai “regulator” yang mengatur agar terjadi keselarasan antara kepentingan rakyat dan pengusaha bukan sebagai penanggung jawab (raa’iin). Rakyat dibiarkan mandiri mengurus segala urusannya.

Sungguh sangat tersiksa kondisi rakyat berada di bawah bayang-bayang negara kapitalis. Sangat jauh berbeda dengan sistem Islam, dimana kepala negara (Khalifah) bertanggung-jawab langsung kepada Allah dalam kepengurusan rakyatnya yang akan dihisab di hari kiamat kelak.

Rasulullah SAW. bersabda :
“Imam (Khalifah) adalah Raa’iin (pengurus rakyat) dan ia bertanggung-jawab atas pengurusan rakyatnya.”(HR.Bukhari)

Sehingga seorang Khalifah akan benar-benar menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya. Raa’iin bermakna penjaga yang diberi amanah atas bawahannya. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk memberi nasehat kepada setiap orang yang dipimpinnya dan memberi peringatan untuk tidak berkhianat.

Makna raa’iin ini digambarkan oleh Umar bin Khaththab ketika beliau menjadi Khalifah, beliau memanggul sendiri sekarung gandum untuk diberikan kepada ibu dan dua anaknya yang kelaparan. Begitu juga yang dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berusaha keras memakmurkan rakyatnya.

Islam adalah agama yang paripuna, mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk dalam masalah kepengurusan umat/rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk mengembalikan fungsi negara yang sebenarnya.