Oleh : Suryani Ummu Khalil
(Aktivis Muslimah Baubau)


Peraturan Daerah (Perda) pengendalian dan pengawasan minuman keras (Perda) di Kabupaten Muna selangkah lagi diparipurnakan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Muna telah selesai membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) itu untuk selanjutnya disahkan menjadi Perda. “Selama dua hari ini, kami telah menuntaskan pembahasan Raperda miras itu,” kata La Ode Dyrun, anggota Komisi II DPRD Muna.

Kini, dokumen Raperda itu telah dibawa ke Biro Hukum Pemprov Sultra untuk di disposisi. Selanjutnya, akan dikembalikan ke Pemkab untuk bersama-sama DPRD disahkan menjadi Perda. “Insya allah, pekan depan sudah diparipurnakan,” ujar politisi Golkar itu. Perda pengendalian dan pengawasan miras itu mengatur tentang lokasi penjualan miras dan larangan bagi penjual memberikan pada anak usia 18 tahun ketika membeli.

Sehingga dengan berlaku Perda itu, nantinya diharapkan mampu melindungi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa dari dampak negatif minuman keras itu. Kemudian, dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol. “Kami berharap juga dengan Perda itu dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh konsumsi minuman beralkohol,” tutup Ketua Koni Muna itu.

Perda Harus Tegas Tanpa Pandang Bulu

Pemerintah menyadari dampak negatif dari minuman keras. Namun, aturan yang di keluarkan belum cukup untuk menyelesaikan kekhawatiran masyarakat. Apalagi Perda tersebut masih sarat dengan peluang munculnya masalah baru. Setidaknya kita harus menjadikan pelajaran setiap yang sudah terjadi dimasa lalu. Dimana dengan munculnya ribuan kasus kriminalitas, kekacauan di masyarakat, itu disebabkan karena tidak tegasnya aturan dalam menangani masalah minuman keras ini.

Sayangnya Perda yang akan disahkan hanya untuk mengatur tentang lokasi penjualan miras dan larangan bagi penjual memberikan pada anak usia 18 tahun ketika membeli. Ini tentu memberikan peluang untuk mendapatkan lagi dan mengedarkan minuman keras masih terbuka lebar. Sekalipun sudah dibuat Perda.

Hal di atas terjadi akibat dari liberalisme (paham kebebasan), sekularisme (paham pemisahan agama dari kehidupan) yang sudah tertanam lama dalam pemikiran manusia saat ini, karena berakar dari diterapkannya sistem kapitalisme. Sehingga penjual tidak menjadi sasaran daripada dikeluarkannya Perda tersebut. Mengapa? Sebab negara masih membutuhkan pendapatan dari hasil pajak perdagangan minuman keras ini. Maka, jika ingin menuntaskan masalah minuman keras ini agar tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat harus ada larangan bagi penjual dan yang memproduksinya juga. Tidak hanya menyasar pada pembeli usia 18 tahun. Sebab aturan seperti ini bisa saja diselewengkan jika ada manfaat yang didapatkan tergantung situasi dan kondisi. Apalagi semakin kesini penggemar akan minuman keras ini mulai banyak bermunculan dari kalangan remaja.

Tegas hanya ada dalam Aturan Islam

Al’Quran dan Sunah tegas membahas tentang perkara yang sudah jelas merugikan diri manusia. Diantaranya seperti yang terkandung dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 Allah SWT berfirman yang artinya:

” Juga dalam sebuah hadis Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda yang artinya “Segala yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka yang sedikit darinya adalah haram.”

Tegasnya aturan ini harus juga didukung dengan negara yang benar-benar memperhatikan ketentraman hidup rakyatnya. Jika kita berkaca pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis kita akan menjumpai kasus kriminalitas yang minim jumlahnya dalam setahun. Hal ini didasarkan pada keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT. Kesadaran akan larangan yang besar dampak negatifnya bagi individu dan masyarakat, tua maupun muda.

Kita berharap pada aturan yang konsisten dalam menjaga rakyat dari hal buruk apapun. Aturan itu kemudian semestinya datang dari aturan sang pencipta manusia. Karena segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Pasti hal itu sangat membahayakan manusia. Olehnya itu, sebagai makhluk Allah yang lemah dan terbatas sudah selayaknya mengambil aturan dengan merujuk pada Al-Quran dan as- Sunnah.

Wallahu’alaam bi showwab