Oleh: Ummu Afra

Fenomena disintegrasi bangsa beberapa kali terjadi di Indonesia. Dari rakyat Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), rakyat Timor Timur dengan Fretilin, rakyat Maluku dengan Republik Maluku Selatan (RMS) dan juga rakyat Papua dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Apa yg terjadi di negara zamrud khatulistiwa ini dengan maraknya gerakan-gerakan disintegrasi tersebut?

Gerakan disintegrasi oleh GAM dan RMS bisa diredam, namun Fretilin berhasil memisahkan Timor Timur dari Indonesia. Saat ini muncul lagi gerakan disintegrasi Papua yang sebetulnya sudah berkali-kali melakukan upaya disintegrasi.

Tanggal 1 Desember 2020 rakyat Indonesia dikejutkan adanya deklarasi Papua merdeka. Pemimpin Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) Benny Wenda mendeklarasikan terbentuknya pemerintahan sementara Papua Barat dan mengklaim dirinya sebagai presiden.(tirto.id, 1/12/2020).

Dilansir dari Kompas.com (3/12/20), Mahfud MD selaku Menko Polhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan) menyatakan bahwa Benny Wenda mendirikan negara ilusi. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Mahfud MD saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam RI.

OPM juga menolak deklarasi Benny Wanda tersebut karena dia berada di luar wilayah yang tidak memiliki legitimasi rakyat Papua. Sebetulnya saat ini OPM masih terus memperjuangkan kemerdekaan Papua. Mereka yakin Papua bisa menjadi negara mandiri dengan kekayaan SDA Papua yang luar biasa. Apalagi kabarnya kemerdekaan Papua sudah didukung oleh 111 negara, antara lain Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Kanada dan Jepang. (merdeka.com)

Benih-benih Disintegrasi

Tidak tercukupinya kebutuhan pokok individual (sandang, pangan, papan) dan komunal (pendidikan dan kesehatan) merupakan salah satu penyebab disintegrasi. Bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, kondisi Papua jauh tertinggal.

Perbedaan kesejahteraan, pembangunan, teknologi dan sosial budaya menjadi penyebab keitidakpuasan rakyat Papua. Padahal bumi Papua memiliki kekayaan alam berlimpah dengan kandungan emas dan tambang lainnya serta kekayaan hayati.

Seharusnya bisa membuat Papua menjadi daerah maju dan sejahtera. Namun nyatanya kekayaan alam tersebut tidak bisa menyejahterakan rakyat Papua karena dikuasai oleh negara-negara asing.

Kondisi ini menyebabkan rakyat Papua merasa dianaktirikan dan tidak diperlakukan sebagaimana propinsi lainnya, sehingga membuat mereka tidak percaya lagi pada pemerintah. Ditambah adanya dukungan asing yang sengaja memunculkan benih-benih ketidakpercayaan kepada pemerintah.

Upaya Atasi Disintegrasi

Konflik disintegrasi telah berlangsung puluhan tahun dan selama ini tidak bisa diatasi dengan tuntas. Kasus GAM di Aceh bisa diatasi namun sepertinya belum tuntas terselesaikan. Demikian juga dengan RMS di Maluku.

Sedang kasus Timor Timur, atas nama demokrasi maka dilakukan referendum. Hasil referendum ini telah membuat provinsi Timor Timur terpisah dari Indonesia. Maka tidak ada jaminan masalah Papua bisa selesai dengan demokrasi. Bahkan mungkin akan berakhir seperti Timor Timur/Leste.

Demokrasi dengan sistem musyawarah berdasarkan suara terbanyak, bila diterapkan referendum yang berarti keputusan diserahkan kepada rakyat Papua, padahal mayoritas merasa tidak puas dengan pemerintah, maka kemungkinan besar keputusannya adalah melepaskan diri dari Indonesia.

Dalam menangani masalah Papua ini, pemerintah pusat lebih banyak beretorika dibanding memberantas tuntas benih disintegrasi. Menkopolhukam Mahfud MD menilai deklarasi Benny Wenda sebagai isapan jempol belaka karena hanya membentuk negara ilusi. Sedang Ketua MPR menilai deklarasi tersebut sebagai bentuk makar dan perlu ditindak tegas. Namun Presiden Jokowi sebagai pimpinan tertinggi negeri ini, masih diam saja dalam menanggapi usaha disintegrasi ini. Sehingga pendiaman ini menimbulkan banyak tanya.

Jika sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan masih diam menanggapi upaya disintegrasi ini, bisakah dikatakan pemerintah serius dalam menangani masalah Papua?

Sementara itu tanah Papua yang kaya dengan SDA dari sumber tambang (emas, perak, tembaga, minyak, dll) sampai sumber hayati (hutan dengan aneka flora dan fauna, laut dengan aneka biotanya, dll) telah menjadi daya tarik bagi pemodal asing untuk mengelola dan menguasainya. Dengan sistem kapitalisme demokrasi yang membebaskan kepemilikan, memungkinkan para pemilik modal menguasai SDA tersebut. Sehingga kekayaan alam Papua yang berlimpah tidak bisa memberi kesejahteraan kepada rakyat Papua karena dikuras oleh para pemilik modal, baik asing mapun aseng. Mereka akan memperoleh manfaat besar bila Papua lepas dari Indonesia karena mereka bisa lebih menguasainya. Maka mereka memberi dukungan saat Papua mempunyai keinginan memerdekakan diri dari Indonesia.

Fenomena tersebut merupakan bukti bahwa sistem demokrasi telah gagal mengatasi disintegrasi. Coba kita bandingkan dengan khilafah yang menerapkan sistem Islam dalam mengatasi disintegrasi.

Solusi Islam atasi Disintegrasi

Rakyat Papua dan masyarakat Indonesia seluruhnya membutuhkan kepemimpinan Islam. Kepemimpinan ini tegak di atas asas akidah yang melahirkan aturan untuk memecahkan seluruh persoalan sesuai tujuan penciptaan. Maka para penguasa menempatkan dirinya sebagai pengurus dan penjaga rakyatnya. Bukan sebagai alat partai, kacung kapitalis, apalagi antek asing. Para penguasa ini meyakini bahwa kepemimpinan ini tak hanya berdimensi dunia saja, tetapi berkonsekuensi berat bagi nasib mereka kelak di akhirat.

Para penguasa menerapkan sistem Islam yang tidak hanya mengatur urusan ibadah ritual dan nilai-nilai moral saja. Tapi juga mengatur aspek politik yang menjamin kemandirian dan kedaulatan, dan aspek ekonomi yang menjamin keadilan dan kesejahteraan. Demikian juga sistem hukum, sosial, dan hankam yang jika seluruhnya diterapkan akan mewujudkan kebangkitan dan kesejahteraan yang hakiki yang dibutuhkan manusia mana pun dan kapan pun.

Hal ini dikarenakan aturan Islam menetapkan loyalitas hanya kepada Allah, Rasul-Nya dan kaum muslimin saja. Seraya mengharamkan segala bentuk intervensi asing atau intervensi pihak mana pun yang berkonsekuensi munculnya kezaliman. Islam juga mengatur soal kepemilikan dimana SDA yang depositnya melimpah haram dimiliki oleh individu atau kelompok, apalagi negara asing. Tetapi menetapkannya sebagai milik umat yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat.

Kepemimpinan Islam ini tak hanya cocok untuk umat Islam saja, tapi juga cocok bagi umat manusia secara keseluruhan. Karena Islam diturunkan Allah untuk menebarkan rahmat bagi semesta alam, sebagaimana firman-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS. al-Anbiya: 107)

Maka, sejarah pun membuktikan, saat kepemimpinan Islam ditegakkan, 2/3 dunia mampu dipersatukan dan hidup dalam kesejahteraan. Berbagai bangsa yang berbeda, muslim dan nonmuslim, bisa hidup berdampingan secara damai dan mendapat hak yang sama di hadapan negara selama 13 abad.

Maka sudah waktunya sistem Demokrasi ditinggalkan karena sudah terbukti gagal memberi kesejahteraan kepada rakyat Papua. Kemerdekaan Papua juga bukan pilihan yang baik karena hanya akan beralih ke penguasa lain yang tetap menerapkan demokrasi. Maka pilihan terbaik bagi rakyat Papua adalah diterapkan sistem Islam di bawah naungan Khilafah yang penuh berkah.

Wallahu a’lam bishawab.