Oleh: Ummu Rona
Anggota komunitas Setajam Pena

Anggota komisi II DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyampaikan kepada kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (13/12/2020)

Bahwa menanggapi penangkapan kasus HRS, PKS berharap aparat kepolisian dapat berlaku adil dan transparan dalam memproses hukum Imam Besar pembela Islam (FPI), Habib Rizik Shihab (HRS) demi menjaga keseimbangan penegakan hukum.

Bisa dilihat bahwa selama ini minimnya keadilan dalam sistem demokrasi bukan hal yang aneh lagi, bahkan sudah begitu biasa dan tampak jelas dalam penanganan kasus apapun dan sangat terlihat bawah hukum dalam Rezim Demokrasi tumpul ke atas akan tetapi tajam ke bawah.

Saat ini lagi-lagi rezim bertindak mengabaikan keadilan, paska ditetapkannya HRS dan lima orang tersangka lainnya, sebagai tersangka kasus kerumunan massa di Petamburan. HRS dijerat dengan pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP. Sedangkan lima tersangka lainya dijerat pasal 93 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pasal 160 KUHP.

Di ketahui dalam pasal tersebut berbunyi: ” Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang di berikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun penjara dan juga denda’

Menurut Ahli hukum pidana Abdul Fickar Hadjar berpendapat pasal tersebut bisa digunakan jika ada beberapa unsur terpenuhi yaitu ” menghasut itu harus ada dulu orang yang menghasut dan ada yang mengikuti hasutan tersebut. Jika tidak ada, tidak masuk dan tidak terbukti katanya. (CNN Indonesia, 11/12/2020).

Perlu dikritisi kenapa HRS tidak dijerat pasal 93 tentang kekarantinaan kesehatan, karena sudah tentu hal itu akan memunculkan perdebatan. Dikarenakan saat terjadi kerumunan di Petamburan, saat itu DKI dalam masa PSBB, berdasarkan peraturan Gubernur bukan Nasional.maka dari itu kerumunan di Petamburan disebut sebagai pelanggaran administratif.

Sebenarnya hukum itu diberlakukan untuk siapa? Sudah diketahui bahwa selama masa pandemi ini telah terjadi macam-macam kerumunan seperti ” telah diperbolehkannya hajatan nikah dimana disitu terdapat beberapa kerumunan yang tidak menutup kemungkinan orang-orangnya tidak menjaga protokol kesehatan, dan juga ribuan KPPS yang reaktif covid-19, baik dalam kampanye maupun paska pungutan suara, apakah mereka terjerat hukum, apakah pelaku-pelaku kerumunan-kerumunan tersebut dipidanakan? Baik kerumunan dalam hajatan maupun ribuan kerumunan anggota KPPS yang reaktif covid-19, mana tindakan buat para pengerumun-pengerumun tersebut?

Dari banyaknya kasus kerumunan yang melanggar protokol kesehatan termasuk kerumunan dalam pilkada yang melibatkan calon kepala daerah. Akan tetapi kenapa mereka tidak di tindak.
Apakah ini disebut keadilan?

bagaimana bisa masyarakat percaya akan penegakan hukum dalam demokrasi sedangkan faktanya sama-sama menghasilkan kerumunan akan tetapi semua tidak ditindak, bahkan sangat terlihat pilih-pilih.bukankah semua orang harus diperlakukan sama di mata hukum?

Semua itu menunjukkan bahwa faktanya yang terjadi dalam sistem demokrasi saat ini rentan dijadikan alat kepentingan, yang bisa membutakan. hukum dalam sistem demokrasi ternodai oleh kepentingan kekuasaan, oleh sebab itu hukum tidak bisa melihat lagi yang benar dan yang salah, akan tetapi kebenaran ditentukan oleh mereka para pemegang kendali kekuasaan.

Bagaimana bisa mewujudkan keadilan sementara hukumnya sendiri berubah-ubah sesuai kepentingan manusia? Tampak begitu jelas dalam sistem demokrasi, Kalau hukum ditegakkan sesuai kehendak manusia, maka keadilanpun berpihak kepada pemilik kepentingan.

Apakah kerumunan memiliki makna yang berbeda-beda?
Jika memang kerumunan melanggar aturan, seharusnya hukum di tegakkan tanpa pandang bulu. Siapapun yang membuat kerumunan massa harusnya ditindak tegas tanpa pilih-pilih. Baik pemilik kekuasaan maupun tidak.

Jikalau negeri ini memang komitmen sebagai negara hukum, sudah seharusnya negara memberlakukan hukum secara adil dan berimbang. Hukum tidak tumpul ke atas sementara tajam ke bawah. Yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akan hilang. karena tampak hukum dalam demokrasi digunakan untuk memukul lawan, bukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Keadilan dalam sistem demokrasi sangatlah mustahil bebas dari kepentingan. Sebab demokrasi memberi peluang tegaknya hukum sesuai kepentingan dan kehendak manusia.
Hukum semacam itu hanya bisa diubah dengan tegaknya khilafah. karena sangatlah jelas berbeda antara keadilan hukum dalam sistem demokrasi dengan hukum dalam sistem islam.

Sifat Adil adalah merupakan sifat yang harus dimiliki seseorang dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa pandang bulu, baik pemilik kekuasaan maupun tidak.

Bahkan sifat adil menjadi syarat wajib bagi seseorang yang dicalonkan sebagai Khalifah bagi kaum muslim, dari situ bisa dilihat betapa pentingnya sifat adil dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Adil dalam Islam adalah ” adil itu tidak berat sebelah, menyampaikan sesuatu pada tempatnya.yaitu memenuhi hak-hak orang yang berhak dan melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban sesuai dengan fungsi dan perannya dalam masyarakat.

Lafaz adil telah banyak disebutkan di dalam Al-Qur’an. Salah satunya adalah di dalam surat an- nisa’ ayat 58 desebutkan, ” Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” di dalam ayat ini jelas memerintahkan bawah manusia jika menetapkan suatu hukum terhadap manusia harus berlaku adil,dan jika hukum yang ditetapkan tidak adil maka berakibat pada maraknya diskriminasi.

Sikap adil menghantarkan pada takwa, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah ta’alla, ” wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah , karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa.

Di dalam Negara islam wajib bagi hakim untuk berlaku adil terhadap siapapun yang di perkara kan dan siapa saja yang di serahi tugas sebagai hakim dipastikan beliau berlaku adil dalam ucapan juga tindakan walaupun yang di tindak memiliki kekuasaan dan sudah tentu orang lemah tidak akan kawatir tidak mendapatkan keadilan.

Karena pada dasarnya keadilan dalam Islam tidak membedakan musuh, sahabat, bahkan pemilik kekuasaan sekalipun.

Karena dorongan takwalah seorang hakim berbuat adil. Karena Allah memerintahkan hamba- nya untuk berlaku adil, karena keadilan akan membawa pada nilai kebaikan , kejujuran, dan kebahagiaan hidup.
Akan tetapi sebaliknya ketidak Adilan merupakan kezaliman. Dan jelas ketidak Adilan saat ini merupakan kezaliman yang nyata. Kama dari itu untuk apa umat bertahan pada sistem zalim, sudah sepantasnya kita tinggalkan sistem ini dan mengganti dengan sistem Islam. Yaitu khilafah Islam
Allahu a’lam bishawab.