Di tulis oleh : Lutfia Annisa (Aktivis dakwah dan Mahasiswi)

Akhir tahun 2020 sudah tinggal menghitung hari, tapi pandemi tak kunjung berhenti. Lonjakan kasus kian bertambah dan belum juga ada data penurunan. Laporan KOMPAS.com (27/12/2020) menyatakan bahwa pandemi corona ini menyebar pada 33 provinsi di Indonesia dengan kasus tertinggi diantaranya provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Bahkan saat ini kasus baru corona berada di atas level 6.000 kasus. Kontan.co.id (17/12/2020) menyebutkan bahwa total terinfeksi virus corona ini berada di angka 713.365 kasus. Sedangkan penambahan kasus baru sejumlah 6.528 kasus.

Pandemi ini tak kunjung selesai dikarenakan penanganan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah masih setengah-setengah. Padahal, banyak sekali aspek yang terdampak dengan adanya pendemi ini. Ekonomi yang kian mendekati resesi dibenarkan oleh Menteri Keuangan pada wawancara media Merdeka.com (28/12/2020). Sri Mulyani menuturkan bahwa permasalahan pandemi ini sangat kompleks bahkan melebihi krisis pada tahun 2008-2009 dan 1997-1998. Selain itu, dalam segi pendidikan sudah menelan 3 nyawa selama berjalannya PJJ di masa pandemi. JawaPos.com (21/12/2020) melaporkan adaptasi ekstrim yang dirasakan siswa membuat siswa dari segi mental terjadi depresi hingga bunuh diri. Serta masih banyak kasus-kasus yang lain. Pemerintah hanya menerapkan larangan-larangan yang berupa himbauan. Himbauan menerapkan protokol kesehatan selama pandemi masih berlangsung, kebijakan dalam perjalanan yang berganti-ganti (Kompas.com 18/12/2020), hingga mewajibkan tes untuk identifikasi virus corona secara mandiri dan tentu memberatkan masyarakat. PSBB yang diupayakan juga tidak kunjung membuahkan hasil. Menurut Wibi Andriano (Beritasatu.com 28/12/2020) penerapan PSBB yang ketat di wilayah Jakarta saja tidak akan efektif.

Sistem yang diterapkan di Indonesia membuat pemerintah lebih melihat keuntungan secara materi dibandingkan dengan kesehatan dan keselamatan nyawa masyarakat. Sistem Islam telah mampu menyelesaikan masalah pandemi dan tak butuh waktu lama untuk membasmi menyelesaikannya. Pemimpin yang dipilih di dalam sistem Islam bukan lagi sebatas jabatan belaka melainkan amanah dari rakyat untuk menjadi pengurus sekaligus penjaga. Tampak jelas bahwa tanggungjawab yang diemban di dua sistem ini berbeda. Pada saat sistem Islam tegak juga merasakan ujian wabah dan ternyata mampu terselesaikan dengan cepat. Sentralisasi komando langsung dari seorang khalifah terbukti kredibel dan berkapabilitas baik. Rakyat tidak perlu bingung akibat perbedaan kebijakan lagi, karena semua hak dan tanggungjawab diberikan sama rata untuk rakyat. Ujian-ujian lain yang menimpa sistem Islam akan dengan cepat dan tepat tertangani sehingga tidak heran bahwa negara yang menerapkan sistem ini menjadi tumpuan negara lain. Kebijakan lockdown tidak lagi digalaukan oleh pemerintah, seperti yang dilakukan semasa kepemimpinan Umar bin Khattab. Wabah di Saragh, wilayah Syam ini dengan cepat ditangani oleh Amr bin Ash selaku gubernur di wilayah tersebut dengan melakukan isolasi total. Tidak menjadi pertimbangan yang sulit dalam mencukupi kebutuhan harian rakyat, karena dalam sistem Islam hal tersebut adalah hak rakyat. Maka, tidak heran bahwa semakin banyak saat ini orang-orang merindukan kembali ditegakkannya sistem Islam.