Oleh: Ummu Fathan (Anggota Komunitas Setajam Pena)

Polemik reklamasi pantai di teluk Jakarta seakan belum menemui solusi akhir. Sebagai Muslim yang baik, tentu kita perlu memandang reklamasi pantai dalam sudut pandang Islam. Seperti kita ketahui bahwa aktivitas reklamasi ialah mengubah wilayah pantai menjadi sebuah daratan.
Akan tetapi dampak negatif reklamasi pantai secara garis besar antara lain adanya ancaman banjir, perubahan ekosistem, ancaman hilangnya mata pencaharian nelayan, masalah sosial, urbanisasi, penyediaan air bersih dan lalu lintas yang padat.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diamanatkan untuk memperpanjang izin reklamasi Pulau G di pesisir Jakarta Utara.

Amanat itu tertuang dalam keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) yang dimohonkan Anies atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTU
Putusan itu diketok pada 26 November 2020 dengan panitera pengganti Retno Nawangsih, hakim 1 Yodi Martono Wahyunadi, hakim 2 Hary Djatmiko dan hakim 3 Supandi.

“Amar putusan tolak Peninjauan Kembali [PK],” demikian isi putusan MA seperti dilansir dari laman resminya, Kamis (10/12/2020).

Di Indonesia terdapat tiga lembaga utama yakni, Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dari ketiga lembaga tersebut rakyat berharap aspirasi mereka bisa didengar dan diterima, namun nyatanya hal tersebut sangat jauh dari harapan rakyat selama ini.

Sistem demokrasi di anut oleh banyak negara salah satunya Indonesia. Demokrasi sendiri bermakna pemerintahan atau kekuatan rakyat (power of strength of the people), atau pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Tetapi hal ini berbanding 180%
Suara mayoritas menentukan jumlah pemenang dan tidak mewakili aspirasi rakyat yang ada hanyalah mereka yang banyak memiliki kepentingan dan menjadikan rakyat sebagai batu loncatan saja.

Dalam Islam kedaulatan mutlak berada di tangan Syara’, bukan di tangan rakyat. Ketika syara’ telah mengharamkan sesuatu, maka sesuatu itu tetap haram walaupun seluruh rakyat sepakat membolehkannya.
Sistem Islam akan berperan sebagai pengurus dan penjaga bagi seluruh rakyat. Bukan pengurus dan penjaga para pemilik modal. Karena negara dalam sistem Islam tegak di atas baiat rakyat, bukan di atas kong kalikong para pemilik modal.

Dengan hukum Allah inilah, negara atau penguasa akan mampu mengurus dan menjaga rakyatnya dengan penuh kebaikan dan keadilan. Dan dengan hukum-hukum Allah yang ditegakkannya, negara pun mampu mencegah segala bentuk kerusakan dan kedzaliman.

Allah SWT berfirman,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Maidah: 50). [MNews/Gz]
Wallahu a’lam bish-shawwab.