Oleh: Damisri (Anggota Komunitas Setajam Pena)

Seorang ulama dengan lantang menyuarakan kebenaran adalah lazim adanya. Aktivitas sebenarnya yaitu Amar ma’ruf nahi munkar serta mengoreksi penguasa dalam pelaksanaan peraturan.
Ulama yang kritis selalu menjadi sebuah pertimbangan dalam sistem demokrasi. Dibatasi dalam menyuarakan kebenaran.

Seperti baru-baru ini majelis ulama Indonesia (MUI) periode kepengurusan 2020 -2025, yang resmi diumumkan. Ada beberapa nama baru, akan tetapi yang nama-nama lama dihilangkan misal, Din Syamsudin, dan beberapa ulama yang terkait dengan peserta aksi 212 terdepak dari laga kepengurusan. Setelah digeser oleh ma’ruf amin cawapres RI itu saat ini menjabat ketua dewan pertimbangan MUI (27/11/2020).

Dalam kepengurusan baru itu, raiblah nama mantan bendahara Yusuf Muhammad martak, mantan wasekjen Tengku Zulkarnain, dan mantan sekretaris wantim Bachtiar Nasir.4 orang tersebut adalah dikenal sebagai tokoh yang selalu mengkritik pemerintah atau penguasa. Kemudian yang Din Syamsudin aktif dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia (KAMI), dan tiga nama yang lain adalah tokoh penggerak aksi 212 (CNNIndonesia,27/11/2020).

Inilah fungsi ulama tergeser.Yang seharusnya menasehati dan mengoreksi penguasa supaya laju kedzaliman aman terkendali.
Bukan sebaliknya,ulama hanya sekedar pelengkap dalam mendampingi penguasa.
Semua itu terjadi akibat penerapan sistem demokrasi kapitalisme yang berasaskan sekularisme. Yaitu pemisahan agama dari aturan kehidupan. Sehingga peran ulama sebatas agama ritual saja, yaitu aqidah ruhiyah.Sedangkan di bidang politik pemerintahan , agama tidak boleh ikut campur, yaitu aqidah siyasiyah.

Padahal melalui fatwanya ulama menentukan arah umat Islam dalam melakukan amal perbuatan.
Sedangkan sekarang hukum yang berlaku adalah kapitalis sekuler. Maka aturan ditentukan oleh manusia. Telah kita ketahui bahwa manusia itu hanya mengandalkan akalnya. Manusia itu sifatnya lemah dan terbatas.Apalagi berkaitan dengan hawa nafsunya yang selalu ikut campur dalam memecahkan suatu permasalahan.

Maka ketika menentukan kebijakan lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Semakin lama tidak pro dengan urusan rakyat.Walau kadang terjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat tidak mempedulikan. Bahkan apabila ada ulama yang bersifat kritis dan dirasa membahayakan segera disingkirkan. Ulama dan ilmu agama seakan tidak dibutuhkan.Bahkan agama dianggap sebagai candu dalam pengaturan pemerintahan dan kehidupan.Sehingga peran agama dan ulamanya diperlukan saat mencari pencitraan semata.Itulah sistem yang buruk yang perlu diganti dengan sistem yang baik. Yaitu sistem Islam.

Beda ketika Islam berjaya. Kedudukan ulama adalah cahaya penerang yang sangat dibutuhkan oleh umat. Peran ulama sangat penting. Kerjasama dengan penguasa erat dan solid. Ulama mengawal menasehati mengoreksi terhadap kinerja penguasa dalam melaksanakan roda pemerintahan. Agar mampu berlaku adil dan bijaksana hingga terwujud pengurusan rakyat menuju kesejahteraan.
Karena jabatan ,kedudukan, kekuasaan adalah merupakan suatu amanah yang penuh tanggung jawab. Maka jika pelaksanaannya tanpa kontrol dari para ulama bisa terlena bahkan terjerumus dalam kedzaliman.

Jadi ulama yang tsiqoh pada keilmuannya sebagai pewaris para nabi, akan selalu dibutuhkan demi keselamatan negeri. Untuk mendampingi penguasa demi keadilan dan tegaknya hukum yang benar. Hingga mampu meraih kesejahteraan umat secara umum.
Mereka para penguasa yang berlaku bijak terhadap amanah yang dipikulnya akan mendapat balasan sesuai apa yang dikerjakan seperti dalam Alquran surat al-waqiah ayat 24, yang artinya:”Jazaan bimaa kaanu ya’maluun::”Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.”
Wallahualam bishowab.