Oleh : Dewi Asiya (Pemerhati masalah sosial)

Sekitar 10 tahun lalu, Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) menjadi sorotan, termasuk oleh media internasional karena ratusan warga dari setidaknya empat desa dan kampung mengalami gangguan jiwa. Dengan program pemberdayaan yang digagas oleh masyarakat sekitar, kini mereka mencoba mengubah sebutan “Kampung Idiot” menjadi desa pariwisata.

Sebutan “Kampung Idiot itu muncul tahun 2008, karena saat itu banyak sekali warga dengan disabilitas, mulai dari tuli, bisu, dan pola pikir yang lemah, kemudian salah satu media melaporkannya dan menulisnya “Kampung Idiot”, ujar Eko Mulyadi, Kepala Desa Karangpatihan.”Tentu saja, sebagai warga lokal kami merasa tidak nyaman dengan sebutan tersebut”.

Saat itu dilaporkan ada lebih dari 400 warga yang mengalami keterbelakangan mental. Jumlah yang cukup menyedot perhatian karena artinya dalam setiap keluarga memiliki satu anggota keluarga tunagrahita.(BBC Australia, Senin, 25 Juni 2018 | 15:51 WIB)

Kondisi yang memprihatinkan menjadikan banyak pihak memberikan perhatian kepada desa Karebet kecamatan jambon dan desa karangpatihan kecamatan Balong. Sudah banyak peneliti, mahasiswa, lembaga, ormas memberikan perhatian terhadap desa ini.

Termasuk baru baru ini Mensos melakukan kunjungan ke desa ini. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) mengunjungi para tuna grahita di Desa Krebet, Kecamatan Jambon dan Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Minggu (27/12/2020).( jatimnow.com)

Risma mengatakan, Pernah dengar ada warga yang menurut saya harus diperhatikan. Ini tidak bisa dibiarkan. Semakin lama semakin berat dan akan terus bergantung ke orang lain. Nah ini tidak bisa.( jatimnow.com)

Penyandang tuna grahita dimanapun mereka berada selayaknya menjadi perhatian dan tanggung jawab negara karena mereka adalah bagian dari warga negara, sehingga kehadiran lembaga, ormas atau perorangan belumlah cukup untuk memberikan perhatian kepada mereka.

Karena perhatian yang dibutuhkan mereka bukanlah hanya sehari dua hari. Perhatian yang diberikan kepada mereka bukanlah sekedar seremonial belaka, tetapi perhatian yang hakiki, riil dan nyata.

Upaya memandirikan mereka adalah suatu upaya yang positif, akan tetapi apakah mereka bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri dalam mengendalikan prilakunya dan dalam mengelola ekonominya, tentunya ini membutuhkan pendampingan yang terus menerus yang dilakukan oleh orang- orang yang ada didekatnya dan terlebih oleh negara. Sehingga tidak cukup bantuan dari ormas, lembaga bahkan perorangan.

Islam memperhatikan penyandang tuna grahita. Menurut Guru Besar Fakultas Syariah Universitas Afrika Internasional, Sudan, Prof Ismail Muhammad Hanafi, para penyandang difabel atau tunagrahita, termasuk para orang lansia dan jompo, memiliki hak yang sama sebagai warga negara.

Karena itu, dalam makalah yang berjudul “Daur ad-Daulah fi Ri’ayat Dzawi al-Hajat al-Khassah fi al-Islam”, negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memperhatikan dan mengurus mereka.

Ia mengatakan, Islam memandang para penyandang difabel sebagai entitas yang wajib diperhatikan karena beberapa alasan kuat. Paling mendasar ialah atas nama kemanusiaan.

Satu fakta yang tak bisa dimungkiri bahwa mereka sama-sama makhluk Allah SWT yang wajib dihormati. Apalagi, para penyandang tersebut juga manusia yang dimuliakan oleh Allah.

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.” (QS al-Israa [17] : 70).

Negara memiliki peran yang penting dalam mengurusi para penyandang tuna grahita karena negara adalah berperan sebagai pengatur urusan rakyat tanpa terkecuali para penyandang tuna grahita.

Adapun mekanisme negara dalam hal ini, negara akan menunjuk walinya agar mendampingi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mendampinginya untuk melakukan aktifitas sehari hari.

Jiika walinya tidak ada atau tidak mampu, maka negara akan menunjuk orang yang dipandang bisa menjadi wali atau wakil bagi penyandang tuna grahita, dimana semua ini berada dalam pengawasan dan tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab individu, kelompok atau ormas .

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, menuturkan hadits dari Anas:

“Ada seorang yang hidup dimasa Rasulullah Saw, dia biasa menjual, padahal dia dalam pengawasan (maksudnya akalnya lemah), lalu keluarganya mendatangi Nabi Saw, wahai Nabi Allah, cegah saja si Fulan, karena dia selalu melakukan jual beli padahal dia lemah akalnya, lalu Nabi memanggilnya, kemudian melarangnya untuk melakukan jual beli, dia kemudian berkata wahai Nabi Allah sesungguhnya aku tidak sabar untuk melakukan jual beli, lalu Nabi bersabda : jika kamu tidak mau meninggalkan jual beli maka katakanlah ini dan itu serta tidak ada khilabah (penipuan)” ( HR.Ahmad).

Dalam hal ini kapasitas Nabi Muhammad Saw adalah sebagai kepala negara pada waktu itu, sehingga Nabi yang berkewajiban untuk melarang orang lemah akalnya dalam membelanjakan hartanya.

Dalam Al-Qur’an Allah juga melarang untuk memberikan harta kepada sufaha’ (orang orang yang lemah akalnya ) sebagai mana dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya;

“Jika yang berutang itu lemah akalnya (safih) atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan maka hendaknya walinya yang mengimlakkan dengan jujur” (QS.Al baqoroh 282)

Dari ayat ini Allah mewajibkan adanya wali bagi seorang yang belum sempurna akalnya. Jika negara atau penguasa lalai dalam hal ini maka hendaklah mereka takut akan ancaman Allah SWT sebagaimana dalam hadist berikut:

“Barang siapa yang menjadi pemimpin (hanya) bagi 10 orang atau lebih, Allah akan mendatangkannya dengan tangan terbelenggu pada lehernya pada Hari Kiamat, ia akan dibebaskan oleh kebaikannya atau dikencangkan dosanya, awalannya ialah kesalahan, pertengahannya penyesalan, dan akhirannya kehinaan pada Hari Kiamat”. (HR Ahmad).

Maka jika negara atau penguasa berlepas tangan dalam urusan orang- orang lemah maka dia berdosa. Dan dosa seorang penguasa tidak bisa disamakan dengan dosa manusia biasa. Karena dosa penguasa berdampak luas dan merugikan orang-orang yang dipimpinnya.

Penguasa yang menyalahgunakan wewenang, membiarkan kezaliman, dan menelantarkan orang-orang yang tidak mampu, orang orang yang lemah akal dan fisiknya akan dibalas oleh Allah dengan kehinaan dan siksaan yang pedih.

Oleh karena itu, para pemimpin umat Islam terdahulu para Khalifah selalu memikirkan tentang penderitaan rakyatnya karena merasa takut akan perbuatan dosa yang nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Wallahu a’lam bish shawab.