Oleh : Rizki Annisa (Aktivis Dakwah, Mahasiswi Ekonomi Pembangunan)

Beban utang negara secara otomatis menjadi beban rakyat melunasinya. Terbukti utang luar negeri Indonesia per November 2020 menyentuh angka Rp 5.910,64 triliun bahkan hampir menyentuh angka 6.000 triliun (Viva, 24/12/2020).

Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Oktober 2020 sebesar 38.8%. Namun rasio sebesar ini membuat posisi Indonesia berada pada posisi aman, mengingat rasio utang terhadap PDB di bawah 60%.

Lonjakan utang ini didorong oleh kebutuhan belanja negara yang lebih besar guna menyokong perekonomian di masa pandemi. Di sisi lain, utang dilakukan untuk menutupi defisit anggaran APBN 2020, dengan dalih untuk menyelamatkan jiwa rakyat. Apakah benar dalih tersebut murni semata untuk rakyat dan kemana muaranya uang utang luar negeri terebut dipergunakan ?

Laporan Internasional Debt Statistics yang dikeluarkan Bank Dunia pada Oktober lalu mengungkapkan bahwa besaran utang yang dilakukan Indonesia kini, menjadikan Indonesia sebagai negara ketujuh dengan utang luar negeri terbesar di dunia. Dimana utang ini dilakukan oleh sektor swasta (pemerintah dan bank sentral) serta sektor swasta (termasuk BUMN).

Alasan melonjaknya utang yang signifikan ini digadang-gadang memenuhi kebutuhan atas bantuan sosial negara dan stimulus pemulihan ekonomi negara agar terlepas dari kondisi resesi ekonomi terlebih sejak pandemi.

Utang sejatinya untuk dilunasi. Namun bagaimana jika ternyata fakta menunjukan justru semakin melonjak dengan berbagai alasan dan pertimbangan tetap mengambil utang sebagai solusi. Kebiasaan berutang dalam menutup kekurangan anggaran pada suatu negara di tengah sistem serta kebijakan ini merupakan hal yang biasa.
Pada faktanya, tidak ada satu pun negara yang luput dari permasalahan utang ini. Terlebih pandemi Covid yang sedang bersemayam di dunia kini. Membuat negara harus putar otak dengan memilih jalan pintas untuk menyelamatkan perekonomian beserta rakyatnya. Menjadikan utang satu-satunya jalan yang dapat ditempuh di tengah lemahnya finansial rakyat.

Utang negara secara global ini sebenarnya menjadikan negara rentan akan dikte dan eksploitasi baik dalam bentuk kebijakan atau kerjasama yang terjalin dari negara ataupun lembaga lain. Terlebih negara adidaya tidak akan memberikan percuma.

Negara yang diutangi pun tak dapat mengelak begitu saja. Membuat kondisi di mana kedaulatan suatu negara tak dapat dipegang secara penuh lagi. Bahkan kekayaan negara yang peruntukannya adalah kemashlahatan rakyat pun dapat terbuka begitu saja bagi pihak kreditur.

Kronisnya, adanya kemudahan mendapatkan dana dari berutang ini akan menjadikan negara sangat tergantung dengan utang. Walau kemampuan keuangan dari sisi pendapatan negara tak memadai, atau pun utang yang ada sudah menumpuk begitu banyaknya. Namun karena ketergantungan tersebut, utang akan tetap menjadi kebutuhan pokok negara.

Negara dengan aturan demokrasi hari ini justru menjadi jalan mulus bertambahnya utang masuk serta menjadikan gambaran nyata terpuruknya kondisi rakyat dibawah pengaturanya, dalih meletakkan kedaulatan ditangan rakyat ternyata tidak seindah slogan yang tersemat.

Kedaulatan ditangan rakyat yang menjadikan para wakil rakyat berperan dalam membuat kebijakan aturan, namun yang sering terjadi bertolak belakang dengan keinginan rakyat. inilah gambaran rancu kehidupan dengan aturan manusia serta dalih kebebasan, bahkan bebas juga dalam mengatur sebuha negara. Menjadikan manusia sebagai pembuat hukum tentu tidaklah lepas dari kepentingan.

Asas demokrasi lahir dari pada sistem kapitalisme, menafikan peran agama dalam kehidupan dan negara. Apapun akan tetap berjalan dan dilakukan selama menguntungkan, memberikan manfaat, serta memenuhi kriteria yang ditentukan dunia kapitalis global.

Hal yang perlu mendapat sorotan lebih adalah bahwa dengan adanya sistem utang plus bunga ini akan membuat para kapitalis menjadi semakin kaya dan berjaya di tengah himpitan hidup kini. Mereka bukan lagi berupa negara-negara saja, namun juga suatu kelompok maupun perorangan yang memiliki modal (kapital). Mereka lah yang mendapat suapan uang haram -bunga yang dibayarkan- tiap harinya oleh negara-negara penghutang. Dengan kontrol dari mereka ini lah, dunia dapat berjalan seperti saat ini.

Semua realita ini terjadi akibat kapitalisme yang menjadi ideologi dunia kini. Kapitalisme memberi solusi tambal sulam bagi permasalahan perekonomian negara secara global berupa utang. Padahal para kapitalis tidak akan memberikan utang begitu saja. Hal ini lah salah satu alasan mengapa negara-negara di dunia kini tidak ada yang terlepas dari adanya utang luar negeri. Beginilah realita buruknya dunia dalam cengkeraman kapitalisme. Paradigma ideologi ini yang harus diubah demi sebuah perubahan nyata yang membawa berkah bagi kehidupan semua umat.

Ideologi sejatinya hanya 3 yang diakui dunia, kapitalisme-sosialisme-islam. Karenaya Islam bukan hanya sebatas pengaturan agama sebatas ibadah mahdhoh saja, namun juga pengaturan mengenai segala sesuatu yang ada di dalam hidup, mengatur segala lini sendi kehidupan termasuk muamalah, uqubah dan pemerintahan negara. Islam memiliki tata aturan sistem perekonomian negara terterapkan dalam wadah Khilafah akan menjamin keterbutuhan negara dan rakyat. Negara dalam sistem Khilafah memiliki kuasa atas pengaturan kepemilikan.

Sumber-sumber daya alam untuk pemenuhan rakyat dalam skala besar menjadi kepemilikan umum yang kemudian akan dikelola oleh negara dan tidak boleh dimiliki secara individual. Kepemilikan umum ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassalam, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Sistem pemerintahan islam atau Khilafah juga memiliki sumber pendanaan lain berupa kepemilikan negara berupa kharaj, ghanimah, fa’i, jizyah dan lain sebagainya. Hasil dari pengelolaan kepemilikan umum maupun negara tersebut nantinya akan masuk ke dalam pemasukan negara, yang kemudian dimanfaatkan sebagai pendanaan aktivitas serta kebutuhan rakyat maupun negara, berupa fasilitas umum, jalan, pendidikan sampai pelayanan kesehatan. Sehingga rakyat juga dapat menikmati hasil dari kekayaan negaranya, bukan hanya individu ataupun kelompok tertentu saja.

APBN dalam sistem Khilafah, digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat demi tercapainya kemashlahatan. APBN yang dikelola oleh negara tidak diperhitungkan dari sisi pengeluaran, yang memiliki perhitungan pada defisit anggaran. Namun dari sisi pendapatan negara. Kalau pun APBN negara tidak memadai, maka akan dilakukan pemungutan kepada rakyat yang kaya, atau dikenal dengan istilah dharibah.

Kalau pun negara harus melakukan hutang luar negeri, maka tidak akan memperhitungkan atau bahkan membayar bunganya. Karena Khilafah akan menuntun manusia dalam menaati aturan yang hanya berasal dari syari’at Islam saja. Adanya larangan bunga atau sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassalam, “Rasulullah Saw melaknat pemakan riba yang memberi, yang mencatat dan dua saksinya. Beliau bersabda, mereka semua sama.” (HR Muslim)

Cukuplah Islam sebagai solusi permasalahan kini serta pengatur dunia selanjutnya. Catatan sejarah sudah cukup menjadi bukti kredibilitas Khilafah, dimana pernah menjadi pengaturan hidup melalui Kekhilafahan selama kurang lebih 14 abad dan menaungi 2/3 bagian dunia. Demokrasi dan kapitalisme kini ibarat pakaian rombeng yang tak dapat dibenahi lagi. Sudah cukup negara-negara di dunia ini menjadi tokoh figuran, pemain pendukung dari permainan picik nan kotor para pemain antagonis kapitalisme.

Dunia butuh oksigen baru berupa khilafah guna mengganti kapitalisme. Untuk mewujudkannya, maka butuh upaya kifah siyasi berupa memahamkan serta membumikan masyarakat mengenai bobroknya kapitalisme dan Islam sebagai solusi tuntas tanpa tapi tanpa nanti. Semoga umat Islam segera sadar dan bangun dari tidur panjangnya dengan menyongsong janji Allah dan bisyarah Rasul-Nya berupa kepemimpinan kaum muslimin atas dunia dengan Khilafah.
Wallahu a’lam bisawab.