Oleh: Ummu Salman (Relawan Media)

Tidak ada pernyataan saya melindungi organisasi atau kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Sikap saya sebagai Menteri Agama melindungi mereka sebagai warga negara,” kata Yaqut seperti dikutip dari kantor berita Antara, Jumat, 25 Desember 2020.

Sebagai negara yang menerapkan sistem Demokrasi, pernyataan kontroversial seperti yang diungkapkan oleh Menag di atas memang seringkali kita dengar. Alasannya tidak lain karena adanya hak asasi manusia yang harus dilindungi, dan adanya kebebasan dalam berkeyakinan.

Kebebasan berkeyakinan tersebut pada faktanya telah menjadikan rusaknya tatanan agama lain. Misalnya, munculnya polemik keberadaan syiah dan ahmadiyah, dimana mereka mengaku beragama Islam, tetapi apa yang diyakininya telah berbeda dengan keyakinan dalam agama Islam yang seharusnya. Perbedaan tersebut bukan hanya sekedar perbedaan penafsiran tetapi sudah masuk pada perbedaan hal yang sangat prinsipil.

Kesesatan syiah dan ahmadiyah ini sebenarnya telah diputuskan oleh MUI, namun atas alasan toleransi, umat Islam yang tegas menolak dituduh intoleran dan tidak menghargai perbedaan. Pluralisme yang menyatakan bahwa semua agama itu sama senantiasa digaungkan, dan bagi umat Islam yang menolaknya, akan disematkan kepada mereka sebagai umat yang tak toleran.

Inilah Demokrasi, yang tak mampu membedakan, mana yang haq dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang asli dan mana yang palsu. Potensi akan tumbuh suburnya agama-agama baru atau munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi akan sangat mudah terjadi, bahkan munculnya aliran sesat sekalipun.

Khilafah Melindungi Agama

Tentu gambaran kekacauan dalam negera Demokrasi tersebut tidak akan terjadi dalam Khilafah. Sebagai negara yang menerapkan sistem Islam, Khilafah melindungi agama warga negaranya. Aliran sesat tidak akan dibiarkan merebak.

Pluralitas adalah fakta sosial yang tak tidak dapat dihindari, sebaliknya pluralisme adalah pencampuradukan keyakinan, aliran atau paham keagamaan yang harus ditolak karena haram. Oleh karena itu, pencampuradukan agama tersebut tidak akan diterima dengan dalih toleransi bahkan dianggap sebagai sebuah kemungkaran.

Sesungguhnya Islam adalah agama yang sangat toleran dalam artian bahwa Islam menghargai berbagai suku, rasa dan agama. Khilafah melindungi mereka yang berbeda selama mereka tunduk pada aturan Khilafah. Dalam Khilafah, umat Islam hidup rukun dan berdampingan dengan warga negara lain yang non muslim atau biasa disebut ahlu dzimmah.

Thomas Walker Arnold dalam bukunya yang berjudul “The Preaching Of Islam”, menuliskan bagaimana perlakuan Khilafah Ustmaniyah terhadap warganya yang non muslim. Ia menulis seperti berikut: “sekalipun jumlah orang Yunani lebih banyak daripada orang turki, di berbagai provinsi yang ada di bagian Eropa, toleransi keberagamaan diberikan kepada mereka, dan perlindungan jiwa dan harta yang mereka dapatkan, membuat mereka mengakui kepemimpinan Sultan atau Khalifah atas seluruh umat Kristen.

Warga negara non muslim akan dijamin dalam menjalankan agamanya. Tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan jaminan yang sama dalam pemenuhan berbagai kebutuhan pokok sebagai individu yaitu sandang, pangan dan papan dan kebutuhan pokok dalam masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Khilafah juga tidak akan membiarkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mana hal ini seringkali menjadi desakan untuk mengakui ahmadiyah. Semua warga negara baik muslim maupun non muslim mendapatkan hak, perlindungan dan jaminan dari negara.
Wallahu ‘alam bishowwab