Oleh: Marvha Mirandha (Aktivis Mahasiswi)

Sejak lama kita ketahui bahwa utang luar negeri memang sangat menghawatirkan. Sejak tahun 1998 memang tak dapat dipungkiri Indonesia harus terlilit utang luar negeri, namun kini hal ini menjadi semakin mengkhawatirkan.

Utang luar negeri yang tadinya berada pada level di bawah seribuan triliun rupiah, kini sudah nyaris menyentuh Rp 6.000 triliun per Oktober 2020. Data yang dipublikasikan Bank Dunia dalam laporan “Statistik Utang Internasional (IDS)” pada Senin (12/10) itu menunjukkan Indonesia berada pada peringkat keenam pengutang terbesar.(Republika.co.id)

memperkirakan defisit APBN 2020 akan melebar dari target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 sebesar Rp1.039, 2 triliun atau 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dengan adanya defisit yang besar, pemerintah harus mencari alternatif pembiayaan APBN lainnya, termasuk melalui utang. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, utang yang dibuat di tengah masa krisis untuk selamatkan rakyat.(Viva.co.id)

Utang ini dilakukan untuk APBN. Utang ini juga untuk menyelamatkan nyawa rakyat, jika dilihat sekilas hal ini sangat melegakan, namun kita juga tak dapat menutup mata akan bahaya atau dampak yang mungkin dapat ditimbulkan.

Nyatanya utang luar negeri dapat memberikan bahaya yang sedemikian rupa. Utang luar negeri sebenarnya sangat melemahkan dan membahayakan sektor keuangan (moneter) negara pengutang. Utang jangka pendek, berbahaya karena akan dapat memukul mata uang domestik dan akhirnya akan dapat memicu kekacauan ekonomi dan keresahan sosial.

Untuk utang jangka panjang, juga berbahaya karena makin lama jumlahnya semakin mencengkeram, yang akhirnya akan dapat melemahkan anggaran belanja negara dan membuatnya makin kesulitan dan terpuruk atas hutang-hutangnya.

Lalu jika demikian pertanyaannya, bisakah negara membuat APBN tanpa utang luar negeri?. Jika jawabannya dicari dalam sistem saat ini tentu terasa tak ada, bahkan serasa berada ada di jalan buntu, namun lain halnya jika dicari dalam sistem islam. Jawabannya bisa dan ini telah dibuktikan oleh sistem islam, yang dahulu memiliki luas wilayah hampir tiga perempat dunia.

Islam mengatasi hal ini dengan beberapa cara berikut: pertama dengan cara meningkatkan pendapatan. Bisa dilaksanakan dengan memaksimalkan mengelola harta milik negara, melakukan pengkhususan pada sebagian harta milik umum, menarik pajak (dharibah) sesuai ketentuan syariah dan Mengoptimalkan pemungutan pendapatan.

Cara yang kedua yakni menghemat pengeluaran, dengan kata lain menunda pengeluaran yang belum begitu diperlukan atau dengan cara menerapkan skala prioritas.

Selanjutnya adalah dengan cara berhutang, namun negara tidak boleh melakukan utang luar negeri ataupun bentuk bentuk utang yang tidak dibenarkan oleh syariat. Tentu saja negara hanya akan berhutang disaat tertentu dan dikondisi yang menghawatirkan.

Dengan solusi solusi yang dikemukakan islam inilah negara dengan sistem islam mampu memenuhi kebutuhan anggaran dengan cara yang baik bahkan tak perlu berhutang ke luar negeri. Maka sewajarnya jika kebutuhan rakyat dan negara dapat dipenuhi tanpa harus berhutang keluar negeri. Hal ini juga serta merta akan meniadakan sebab sebab berbahaya yang mungkin timbul dari dilakukannya hutang luar negeri oleh sebuah negara. Wallahu ‘alam bis showwab