Oleh : vyana rizqi ( aktivis muslimah)

Tak di pungkiri penggunaan media sosial di zaman sekarang sangatlah berkembang pesat, banyak manfaat yang di dapat dari kemajuan teknologi ini. Penggunaan media sosial merupakan sesuatu hal yang biasa, dari yang muda sampai yang tua semua bisa memanfaatkan medis sosial, bahkan dengan adanya media sosial mampu menggerakka sendi- sendi perekonomian di masa- masa pandemi saat ini. Kemudahan mendapatkan informasi menjadikan masyarakat semakin nyaman dengan adanya media sosial.

Aktifitas yang tak bisa dilakukan di dunia nyata, bisa dilakukan di dunia maya. Salah satunya memberikan aspirasi untuk membangun negara maju. Jikalau dulu di dunia nyata, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya harus mengantri dulu, membuat janji untuk bertemu dengan para petinggi pemerintah. Dengan adanya perkembangan media sosial bisa menjadi sarana alternatif penghubung pemerintah dan rakyat.

Diharapkan, dengan adanya Perkembangan media sosial menjadi ruang publik yang memberikan akses masyarakat untuk dekat dengan pemerintah, rakyat semakin dipermudah dalam berekspresi untuk membangun negeri . Tapi kenyataanya tak seindah ekpetasi.

Tahun ini pemerintah menyatakan akan mengaktifkan kepolisian siber pada 2021. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD). Menurut Mahfud, polisi siber akan diaktifkan secara sungguh-sungguh karena terlalu toleran juga akan berbahaya. Adapun polisi siber yang dimaksud Mahfud berupa kontra narasi.

Hal ini tentu menimbulkan berbagai spekulasi. Pengamat media sosial Enda Nasution mengatakan, negara memang perlu hadir di ruang ruang digital, termasuk di media social, Menurut dia, yang bisa dilakukan berupa patroli siber atau kampanye secara positif. Pemerintah juga harus memahami budaya online yang saat ini berkembang di masyarakat.

Enda menyebutkan, pemerintah juga harus dalam koridor hukum dan semangatnya melindungi kebebasan serta kenyamanan berekspresi, bukan melakukan represi. (Kompas.com – 26/12/2020)

Dengan adanya polisi siber untuk mengawasi aktifitas media sosial rakyat, tidak menjadi solusi dalam mengatasi persoalan yang ada, ini hanya akan menjadi penjara kebebasan berasprasi bagi masyarakat untuk menyampaikan suatu pendapat terhadap aparat pemerintah negara yang lalai tehadap tugas yang diembannya. Ini adalah salah satu cermin dari penerapan sistem demokrasi yang digadang- gadang memberikan jaminan kebebasan pendapat sebebas- bebasnya. Nyatanya hanya sebuah slogan tanpa adanya realisasi.

Penjara kebebasan yang dibuat pemerinatah untuk menakut- nakuti rakyat, melalui berbagai macam UU yang dapat menjerat siapa saja yang menyuarakan aspirasi kebenaran yang tidak sesuai dengan kepentingan para penguasa.

Jelas ini akan menghambat kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap persoalan yang terjadi saat ini. Aspirasi yang diberikan masyarakat adalah salah satu cara agar tercipta kemajuan bangsa dan negara. Mendengarkan aspirasi, memahami dan mencari solusi dari persoalan yang tengah dihadapi bangsa ini adalah bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan pemerintah. Bukan malah membungkam masyarakat dengan kebijakan- kebijakan yang semakin membuat masyarakat takut berpendapat bahkan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.

Allah SAW Berfirman “Hendaklah ada diantara kalian ‘umat’ yang menyeru kepada Islam dan memerintahkan pada kemakrufan serta mencegah dari kemungkaran. Mereka itulah, orang-orang yang beruntung.” (Q.s Ali Imran : 104).

Di dalam Islam, umat islam diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran bukan diam atas kedzaliman yang ada. Aspirasi merupakan wujud kepedulian rakyat kepada pemimpin dan juga negaranya. Di dalam Islam, rakyat akan didorong untuk memberikan nasihat, dan kritik yang membangun sesuai dengan Syariat Islam . Hal ini bisa terwujud hanya dengan penerapan sistem Islam secara kaffah dalm setiap lini kehidupan.