Oleh: Sonia Padilah Riski
(Aktifis Dakwah Semarang, Pegiat Komunitas Alfath Line)

Pandemi Covid tahun 2020 kemarin memberikan dampak yang cukup membekas terutama bagi pemerintah. Masih banyak PR yang menjadi tugas pokok pemerintah. Hampir semua sector terkena dampak dari pandemi Covid. Mulai dari Kesehatan, Pendidikan, bahkan Ekonomi.

Akhir tahun 2020, tepatnya pada bulan November Indonesia resmi memasuki resesi dengan perolehan pada kuartal III sebesar minus 3,49 persen.

Dampaknya lebih mengena pada industri-industri besar dibanding industri kecil. Kehilangan pendapatan, PHK, dan pengurangan lowongan tenaga kerja menjadi salah satu dampak resesi.

Meskipun pemerintah menyarankan jika pada masa resesi, perputaran uang harus jalan. Bagaimana hal tersebut harus berjalan sedangkan masyarakat masih terkena dampak pandemi?

Dilansir dari okezone.com (17/12/2020), Bank Dunia melakukan simulasi yang menunjukkan bahwa tanpa tanggapan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah Indonesia, sebanyak 8,5 juta orang Indonesia bisa jatuh miskin akibat krisis Covid. Hal tersebut menunjukkan bahwa paket bansos pemerintah dapat secara signifikan mengurangi dampak tersebut, jika diterapkan sepenuhnya dan ditargetkan dengan sempurna.

Program bantuan sosial ini, sudah bisa membantu untuk mengatasi dampak pandemi Covid dengan catatan harus di implementasikan segera dan tepat sasaran. Namun, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan harapan yang sudah direncanakan. Program bantuan sosial yang diberikan pemerintah terkesan masih lambat bahkan tidak menyentuh masyarakat yang seharusnya menerima program tersebut.

Bantuan-bantuan seperti ini bukan hanya sekali atau dua kali saja yang dilakukan pemerintah. Hampir setiap kejadian yang ada di Indonesia, pemerintah memberikan bantuan sosial. Bahkan terjadi lagi, bantuan tersebut tidak sesuai dengan realisasinya.

Seperti akhir tahun 2020, Menteri Sosial mengorupsi dana bantuan sosial yang seharunya untuk membantu masyarakat Indonesia. Sungguh miris!

Demokrasi Mentolerir Lahirnya Kemiskinan Massal

Tata aturan negara ini terus merevisi aturan yang disesuaikan agar bantuan-bantuan tersebut tepat sasaran. Sistem tata Kelola negara, mentolerir adanya kemiskinan massal dalam sebuah negara. Perbaikan demi perbaikan dilakukan agar bisa memberikan hasil yang maksimal untuk rakyat, mempermainkan angan-angan rakyat untuk terus berharap bahwa pemerintah memberikan solusi yang tuntas untuk permasalahan mereka.

Bekali-kali rakyat terus dibenturkan dengan janji-janji yang pada akhirnya hanya omong kosong.
Sistem tata Kelola negara Indonesia yang menjadi harapan rakyat saat ini nyatanya tidak memberikan solusi yang tuntas.

Sistem Demokrasi yang terus memaksa orang-orang didalamnya untuk merasakan ketidakpercayaan, ketidakadilan, bahkan ketidak sejahteraan.
Cakupan dan kecukupan setiap rumah menjadi tanggungan utama pemerintah Ketika pada kondisi seperti ini. Menjadi tugas utama pemerintah agar bantuan tersebut jatuh ke masyarakat yang tepat.

Kemiskinan menjadi suatu hal yang krusial dalam sebuah negara. 8,5 juta terancam jatuh dalam jurang kemiskinan jika pemerintah tidak segera mencetuskan sebuah solusi.

Fungsi negara yang seharusnya mengayomi bahkan menjadi garda terdepan jika negara sedang tidak baik-baik saja. Saat ini berbanding terbalik dengan fungsinya, orang-orang di dalam sistem tersebut pun juga turut serta hanya mengedepankan kepentingannya sendiri. Lalu ke manakah fungsi negara tersebut?

Demokrasi mengarahkan orang-orang didalamnya untuk bertindak sewenang-wenang. Segala kebijakan dan aturan dikerahkan untuk pengentasan kemiskinan. Seakan-akan kebijakan dan aturan tersebut sudah menjelaskan secara gamblang bahwa pemerintah setidaknya melakukan sesuatu.

Banyak aturan diciptakan yang akhirnya menimbulkan permasalahan baru lagi. Program bansos yang di simulasikan bahwa bisa menjadi solusi sementara untuk mencegah 8,5 juta masyarakat masuk dalam jurang kemiskinan nyatanya dana yang diambil adalah dengan cara hutang.

Dilansir dari Kompas.com (11/09/2020), Menteri Keuangan menyampaikan bahwa hutang Indonesia sudah mencapai 5.756,87 triliun. Aturan yang diciptakan tambal sulam, masalah satu tidak selesai muncul masalah baru. Itulah yang dilakukan Indonesia sejak dulu.

Demokrasi menghasilkan orang-orang yang mengutamakan kepentingannya sendiri. Bagaimana tidak? Demokrasi meletakkan kedaulatan di tangan manusia, yang artinya manusia berhak menciptakan aturan apapun bahkan sesuai dengan kepentingan pribadi.

Kapitalisme yang menjadi induk dari demokrasi sendiri menjadikan orang-orang dengan kepemilikan terbesar menjadi penguasa negara. Urusan-urusan rakyat yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah, nyatanya tida terselesaikan dengan maksimal. Pemerintah berlepas tangan dengan permasalahan rakyat, karena hal itu tidak dianggap menguntungkan diri pribadi.

Jika permasalahan kemiskinan dan hutang semakin memuncak, maka solusi yang dipikirkan hanyalah satu yakni menjual Sumber Daya Alam Indonesia kepada asing atau bahkan menyerahkan permasalahn yang seharusnya di tangani pemerintah kepada pihak swasta.

Begitulah gambaran kapitalisme, menjadikan jalannya negara ini menuju negara korporatokrasi yaitu menyerahkan segala urusan rakyat kepada pihak asing atau swasta.

Tak Ada Kemiskinan Dalam Islam
Memakmurkan rakyat, menjaga rakyat dari ancaman pihak luar atau asing, memenuhi kebutuhan rakyat adalah satu tugas sebuah negara.

Penguasa bertugas sebaga penjaga (raa’in) untuk rakyatnya. Setidaknya gambaran tersebutlah yang diinginkan oleh rakyat saat ini, bukan janji omong kosong yang selalu dilontarkan oleh penguasa.

Teringat kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Ketika masa kepemimpinannya tidak ada satupun rakyat yang merasa kekurangan, bahkan tubuh beliau semakin kurus dari hari ke hari hanya karena memikirkan rakyatnya.

Khalifah Umar bin Khattab, yang bertemu dengan seorang wanita dengan anak-anaknya menangis karena kelaparan. Tapi yang dimasak bukanlah makanan melainkan batu hanya untuk menenangkan sang anak.

Khalifah Umar pun langsung menggotong sekarung gandum dari Baitul Mal dan membantu wanita tersebut untuk membuat makanan untuk anak-anaknya.

Begitulah gambaran sang pemimpin di masa kejayaan Islam. Tak ada rakyat yang mengeluh tentang susahnya mendapatkan makanan, tak ada rakyat yang khawatir jika suatu saat terjadi pandemi, tak ada rakyat yang khawatir jika dirinya tertimpa kemiskinan.

Islam menjadi landasan negara. Bukan hanya diterapkan oleh masyarakat atau individu tetapi sebagai system negara.

Terbukti selama 13 abad, Islam menguasai 2/3 bagian dunia dan sejarah mencatat bahwa dengan Islam diterapkan sebagai aturan negara tak ada bagian daerah didalamnya yang menderita kemiskinan bahkan kelaparan.

Kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan aturan tambal sulam. Selalu memperbaiki prosedur, berharap ada perubahan setelahnya. Kemiskinan bisa dituntaskna jika penguasanya sadar bahwa fungsi negara yang seharusnya adalah memenuhi keinginan rakyat, menjadi pelayan dan penjaga rakyat. Bukan mengedepankan kepentingan pribadi apalagi dengan menyerahkan permasalah negara pada pihak swasta ataupun asing.

Tentunya penguasa tersebut tidak akan sadar sebagaimana tugasnya yang menjadi penjaga dan pelayan umat jika masih menjadikan kapitalisme sebagai landasan hidupnya bahkan negara.

Islam mampu menjadikan setiap penguasa untuk amanah menjalankan negara. Karena Islam meletakkan aturan di tangan Syara’ bukan ditangan manusia, dengan hakim tertinggi adalah Allah swt. Manusia bahkan penguasa hanya menjalankan aturan tersebut.

Wallahu’alam**