Oleh:Ummu Ahtar (Anggota Komunitas Setajam Pena)

Dilansir oleh nasional.tempo.co.id, (25-12-2020)-Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan pernyataan kontroversi atas perlindungan terhadap kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Namun ia menyangkal bahwa perlindungan tersebut tidak bersifat khusus namun hanya sebagai warga negara. Pernyataan menteri agama mengundang kontroversi publik. Pasalnya negeri ini mayoritas muslim sudah tau bahwa Ahmadiyah dan Syiah termasuk menyimpang dari ajaran Islam.

Seperti fatwa MUI Yaitu, dalam Munas VII MUI, sebanyak 11 fatwa baru dikeluarkan. Salah satunya, MUI kembali mengeluarkan fatwa yang melarang ajaran Ahmadiyah dan menganggap Ahmadiyah sebagai aliran yang sesat dan menyesatkan.Fatwa ini untuk menegaskan fatwa MUI tahun 1980 tentang pelarangan Ahmadiyah.

Syiah juga tak lepas dari pantauan dan tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa keagamaan Islam. Dan MUI telah mengeluarkan fatwa tentang Syiah. MUI Pusat sejak tahun 1984 telah memfatwakan bahwa ajaran Syiah berbeda dengan Sunni dan agar umat mewaspadai ajaran Syiah. Kemudian pada tahun 2012, MUI Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa tentang kesesatan ajaran Syiah.

Jika pakar agama berkata demikian sudah jelas organisasi tersebut menyimpang dari agama Islam. Seperti Ahmadiyah tidak mengakui Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan panutan seluruh umat Islam. Sosok yang diyakini Ahmadiyah sebagai nabi penerus setelah Nabi Muhammad SAW adalah Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah.

Selain itu Syiah secara garis besar ada empat hal yang menyebabkan kaumnya disebut aliran sesat. Yaitu Tashbih (menyerupakan Imam dengan Tuhan), Ba’da, Raj’ah (kembalinya sang imam setelah wafatnya yang bukan sebenarnya) dan Tanusukh (reinkarnasi).

Sungguh rezim lebih melindungi kaum minoritas daripada mayoritas. Sudah jelas hal itu merusak aqidah umat Islam. Sehingga patut jika umat butuh perlindungan aqidah yang kuat terutama negeri mayoritas Islam. Sungguh ada apa berlaku sebaliknya?

Sudah pantas negeri yang menganut sistem Demokrasi Kapitalisme melakukan demikian. Paham yang menjunjung tinggi kebebasan beragama. Yaitu paham pluralisme menganggap semua agama benar. Melindungi para pelaku dan paham menyimpang Islam dengan alasan toleransi, hal itu adalah sebuah kemungkaran. Karena mencampuradukan agama ada sesuatu yang batil, bisa menimbulkan kemurkaan Allah.

Seperti firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 19, “Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya.

Allah juga memperjelas dalam surat Ali Imron ayat 85, ““Barang siapa mengambil selain Islam sebagai agama, tidak diterima (amal)-nya dan ia akan termasuk di akhirat “kelak” sebagai orang yang merugi.”

Islam sejatinya adalah agama yang toleran. Dahulu Rasulullah dan para Khalifah mencontohkan bagaimana toleransi pada agama lain. Yaitu tidak menyakiti satu sama lain atau bahkan tidak memaksakan untuk masuk islam meskipun sudah menjadi bagian Daulah. Dalam riwayat Imam Thabrani yang artinya “Barang siapa yang menyakiti seorang dzimmi(Non Muslim yang tidak memerangi umat Muslim). Maka sesungguhnya dia telah menyakitiku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah.”

Hal itu juga diakui oleh umat agama lain. Seperti contoh T.W. Arnold seorang orientalis dan sejarawan Kristen memuji toleransi beragama didalam negara Khilafah dalam bukunya berjudul “The Preaching of Islam” hal. 134. Dia berkata, “Perlakuan terhadap warga Kristen oleh Pemerintahan Khilafah Utsmani kurang lebih selama dua abad setelah penaklukan Yunani telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa.”

Adapun terkait perbedaan (ikhtilaf) pendapat atau paham yang masih dalam batasnya yaitu tidak melanggar aqidah Khilafah masih memperbolehkan. Meskipun itu berbeda dengan pendapat yang diadopsi oleh Khilafah.

Apabila pendapat atau paham itu menyimpang dari aqidah dan bisa merusak pemahaman umat Islam. Maka Khilafah akan menindak tegas siapa saja yang menyebarkan dan mengamalkan ajaran tersebut.

Khilafah juga membubarkan organisasi tersebut. Setelah itu memperlakukan individu sesuai hukum Islam. Jika awalnya seseorang beragama Islam lalu menganut aliran menyimpang tersebut maka dia dihukum dengan hukuman murtad. Sanksinya adalah hukuman mati(dalam kitab Nizamul al-‘Uqubat hal.44).

Sedangkan jika dia menganut aliran sesat sejak kecil karena mengikuti orang tua atau kakek neneknya. Maka dia tidak tergolong murtad tapi tergolong kaum kafir musyrik. Sehingga mengutib kitab Al-Amwal fi Dawlah al-Khilafah hal. 63-65 karya Syaikh Abdul Qadim Zallum yaitu, segala hukum syariah untuk kafir musyrik diberlakukan atas individu-individu tersebut. Yang mana sembelihan mereka tidak halal bagi orang Islam, perempuan atau laki-laki mereka haram untuk dinikahi oleh orang-orang muslim. Sehingga di negara Khilafah mereka diwajibkan membayar jizyah setahun sekali bagi laki-laki balik dan mampu.

Demikian kebaikan hati para Khilafah yang mencontohkan toleransi yang benar. Kejayaan Islam selama lebih dari 13 abad mampu mewujudkan rahmatan lil alamin. Semua itu terjadi jika penerapan Islam secara kaffah. Sehingga mencegah aliran-aliran sesat tubuh subur dan merajalela. Serta melindungi umat dari paham-paham yang membahayakan aqidah umat. Wallahualam Bissawab.