Oleh : Sari Purnama C, SE

Tahun 2020 baru saja kita tinggalkan. Kalau kita tengok lembaran catatan kaleidoskop, tahun 2020 menorehkan catatan pahit dan memprihatinkan dalam buku utang Indonesia. Beban warisan utang negara terdahulu yang belum juga mampu terselesaikan, di tahun 2020 semakin bertambah menggunung karena pemerintah menarik utang yang besar guna meredam anjloknya ekonomi akibat hantaman wabah covid 19 yang merebak dari Wuhan China akhir tahun 2019 yang hinggga saat ini belum juga selesai.

Sejak krisis ekonomi tahun 1998 dan era reformasi berlangsung, Indonesia sudah menghadapi persoalan kenaikan utang luar negeri. Per Oktober 2020 utang RI nyaris mencapai Rp. 6000 triliun. Dalam laporan Statistik Utang Internasional (IDS) Bank Dunia memasukkan Indonesia berada pada peringkat ke 6 penghutang terbesar.

Pada masa pandemi pemerintah harus menggelontorkan belanja negara yang lebih besar dari pendapatannya. Akibatnya APBN mengalami defisit diatas 3 persen. Kementrian Keuangan memperkirakan defisit APBN 2020 akan melebar dari target yang telah di tetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2020 sebesar Rp. 1.039,2 triliun atau 6, 34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). ( viva.co.id)

Dengan adanya defisit yang besar ini pemerintah harus mencari alternatif pembiayaan APBN lainnya termasuk utang luar negeri. Apalagi pemasukan negara dari sektor perpajakan dari sebelum pandemi sudah merosot apalagi saat pandemi berlangsung semakin menurun drastis.

Utang negara yang tinggi tentu menimbulkan resiko bagi perekonomian nasional baik itu utang dalam negeri maupun utang luar negeri.

APBN tidak bisa terus menerus bergantung pada utang, sementara ada sisi pendapatan yang lain yang belum digali untuk diberdayakan.

Jebakan Utang Luar Negeri

Semakin menggunungnya utang ternyata tidaklah linear dengan tingkat kesejahteraan masyarakat justru yang terjadi Indonesia semakin masuk pada jebakan utang ribawi, artinya pemerintah semakin ketergantungan dengan utang luar negeri.

Kebijakan yang diambil justru cenderung menambah utang dan tidak bisa independen dari negara lain dan lembaga kreditur dunia sehingga sulit keluar dari utang luar negeri.

Tidak ada makan siang gratis, bantuan utang dari negara lain atau lembaga keuangan dunia justru menjadi alat bagi negara lain untuk semakin mencengkeramkan kuku pengaruhnya di negara ini.

Dengan sistem ekonomi kapitalis berbasis ribawi yang sekuler sampai kapan negeri ini terbebas dari jerat utang ?
Sedangkan sebagian besar SDA berpotensi sangat besar sudah dikuasai asing, harga yang sangat mahal yang harus dibayar.

Lalu dari mana harus melunasi utang plus bunga ribawinya? Masalah yang sampai saat ini belum bisa diatasi, hanya mengandalkan gali lubang tutup lubang.

Ekonomi Islam Solusi Tuntas

Ekonomi Islam dalam Negara Khilafah meniscayakan negara yang menerapkannya terbebas dari utang. Sistem ekonomi Islam mengharamkan praktek ekonomi berbasis ribawi. Selain itu sadar betul bahwa utang luar negeri itu akan menjadi jebakan dan sarana penjajahan suatu negara atas negara yang lain .

Negara Khilafah adalah negara yang mandiri yang dikelola dengan sistem ekonomi sesuai dengan syariat Islam.

Negara Khilafah minimal mempunyai empat sumber utama ekonomi yaitu pertanian,perdagangan, jasa dan industri. Sumber ekonomi ini dikelola baik sesuai dengan syariat Islam.

Dengan empat sumber ekonomi diatas ditopang dengan politik ekonomi (kebijakan ekonomi) untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, sandang pangan ,papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan .

Pada saat yang sama ekonomi politik negara Khilafah dibangun dengan tiga pilar yaitu, kepemilikan, pengelolaan kepemilikan dan distribusi. Dengan pengelolaan kepemilikan sesuai dengan syariat dan hukum syara’serta distribusi yang baik maka akan terwujud kemakmuran .

Negara Khilafah memiliki Baitul Maal sebagai lembaga khusus yang menangani harta yang diterima, dikelola dan didistribusikan sesuai dengan alokasiyang telah ditetapkan oleh syariat.

Sumber Baitul Maal ada tiga pos utama yaitu;
pertama, Fai (harta rampasan perang) dan Kharaj ( retribusi atas tanah/hasil produksi tanah wilayah yang telah ditaklukkan kaum muslim )
Kedua, kepemilikan umum seperti barang tambang dan sumber daya alam lainnya.
Ketiga, sodaqoh yaitu pemasukan dari berbagai pos zakat

Adapun pajak dipungut hanya saat kondisi darurat saja ketika kas negara tidak mencukupi , itupun hanya ditarik dari penduduk muslim yang mampu.

Dari sumber sumber utama pemasukan baitul maal ini, negara mampu mencukupi kebutuhan publik untuk rakyat. Khalifah sebagai pemimpin negara akan mengelola harta dengan amanah untuk kemashalatan rakyat

Walaupaun dalam keterbatasan cadangan APBN baitul maal, negara khilafah tidak akan mengambil kebijakan untuk utang luar negeri atau dari lembaga keuangan internasional karena dilarang oleh syariat, sebab berbasis ribawi dan mempunyai syarat syarat tertentu yang menyertai pinjaman.

Dengan diterapkannya Sistem Ekonomi Islam dalam bingkai Khilafah maka negara akan terbebas dari jerat utang dan menjadi negara yang mandiri dan kuat. Rakyat sejahtera dan makmur dan Insyaa Allah mendapat limpahan keberkahan dari Allah SWT.

Wallahu ‘alam bishawab