Oleh: Ummu Rheyhan

Media adalah alat bantu yang digunakan untuk menyebarkan informasi. Sudah tentu ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari berbagai daerah secara cepat. Beberapa tahun terakhir banyak informasi terlewat lewat media yang berumber dari televisi, namun seiring waktu berjalan berkembanglah teknolog di tengah masyarakat sehingga lebih getol menggunakan sosial media melalui smartphone. Diberbagai sosial media rakyat selalu disuguhi berita terkini, yang memberikan pengaruh cukup berarti. Bagaimana tidak! Dengan sosial media mampu mempengaruhi citra seseorang, legitimasi para politikus bahkan mempengaruhi legitimasi rezim yang berkuasa.

Dari sini pemerintah menganggap diperlukan polisi siber. Hal ini disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD “Serangan digital memang dilematis, tetap kami sudah memutuskan ada polisi siber. Polisi siber akan diaktifkan secara sungguh-sungguh karena terlalu toleran juga akan berbahaya.” (Kompas.id, 26/11/20).

Adapun polisi siber yang dimaksud Mahfud MD adalah kontra narasi. Benar adanya kalo narasi penguasa sering dibantah oleh warga net di sosial media. Namun keputusan untuk adanya polisi siber bukanlah solusi. Karena sudah seyogyanya antara rakyat dan pengusa sebagai dua elemen yang tak bisa dipisahkan ini akur. Rakyat anggota masyarakatnya, penguasa sebagai yang diamanahi mengurus urusan rakyatnya.

Ketika dua elemen ini menginginkan terciptanya keadilan dan kesejahteraan bersama membutuhkan kerja sama untuk saling mengingatkan dalam kebaikan adalah kewajiban penguasa dan rakyat. Kritik dan saran atau muhasabah rakyat kepada penguasa adalah tanda cinta agar negara semakin lebih baik. Bukan untuk saling menjatuhkan, muhasabah diperlukan agar para penguasa benar-benar sadar bahwa penyebab terjadinya kekacauan di negeri ini karena sistem negara yang berasaskan demokrasi. Demokrasi tidak memberi ruang kepada rakyat untuk mengkritik para penguasa.

Saling mengingatkan (nasihat) kepada penguasa adalah bagian syari’at Islam. Maka, sudah sepantasnya penguasa muslim tidaklah anti kritik apalagi membungkam dan mempersekusi yang memberi kritik. Belajar dari masa kepemimpinan Umar bin Khattab seorang wanita yang kontra dengan kebijakan Umar bin Khattab membatasi mahar bagi kaum wanita didepan umum. Umar bin Khattab mendengarkan argumentasi wanita itu dan membenarkannya, dengan berkata ” wanita ini benar dan Umar salah.”

Inilah gambaran hubungan penguasa dan rakyat dalam sistem Islam. Bahkan Khalifah mendorong rakyatnya untuk senantiasa melakukan nasihat dan kritikan sebagaimana penggalan isi pidato Abu Bakar pertama kali setelah dibaiat.

“Saudara-saudara, aku telah diangkat menjadi pemimpin bukanlah karena aku yang terbaik diantara kalian semuanya. Untuk itu jika aku berbuat baik bantulah aku, dan jika aku berbuat salah luruskanlah aku. Sifat jujur itu adalah amanah. Sedangkan kebohongan itu adalah pengkhianatan.” Secara spesifik telah Rasullullah tegaskan dalam sabdanya :

” Jihad yang paling utama, Kalimat haq (kebenaran) yang disampaikan kepada penguasa zalim.” (HR. Imam Ahmad)

Waulahu’alam