Oleh: Maman El Hakiem

Menhan Prabowo Subianto meminta masyarakat tidak berpolemik terkait temuan Seaglider atau drone yang ditemukan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Apalagi alat itu disebut-sebut sebagai drone mata-mata dari Cina. Namun, TNI AL memastikan alat tersebut adalah underwater seaglider, atau alat yang biasa dipakai untuk observasi laut.

Seperti dikatakan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, fungsi drone tersebut selain untuk keperluan industri dan penelitian, juga bisa digunakan untuk pertahanan suatu negara alias keperluan militer. Demikian, ungkap Yudo seperti dilansir koran harian Tribun Jabar, 5/1/2021.

Hal yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum, bahwa apa yang ditemukan tersebut bukanlah benda biasa, melainkan hasil teknologi yang mampu mendeteksi atau “mencuri” data bawah laut yang memiliki “harta karun” yang luar biasa. Seperti dimaklumi, bahwa perairan negeri ini adalah pesona yang menjadi lirikan negara asing untuk bisa dijamah atau “dijajah”.

Tentu, menjadi keprihatinan kita, jika nanti terbukti bahwa drone tersebut diklaim milik salah satu negara yang selama ini ditengarai sebagai adidaya, maka diduga kuat ada “mata-mata” yang mampu mengelabui pertahanan negeri ini. Akan menjadi sinyal kuat bahwa negeri ini sudah banyak “terbeli” oleh kekuatan ekonomi kapitalisme. Bukan hanya kekayaan alam di daratan yang mulai diswastakan, potensi kekayaan di lautan pun sepertinya menyerah pada kepentingan negara-negara yang selama ini dianggap super power, seperti AS, Inggris dan Cina. Merekalah yang menguasai teknologi canggih pengintaian.

Dalam konsep Islam, tugas memata-matai hanya bisa dilakukan oleh negara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan terhadap kekuatan dari luar. Sudah menjadi tugas negara untuk melindungi segala potensi dan kekayaan alamnya dari penjajahan asing. Jika ditemukan sebuah alat yang diduga sebagai “mata-mata” maka harus segera dilacak asal kepemilikan dan kepentingannya. Jika diduga kuat milik negara asing untuk mengintai atau mencuri data perairan, maka negara harus tegas mengambil sikap, bahkan memeranginya.

Karena itu drone atau apapun yang menjadi bagian dari “mata-mata” hanya boleh dimiliki negara, jika milik pribadi, perusahaan swasta apalagi negara asing, maka tidak diperkenankan untuk beroperasi di dalam teritorial kekuasaan negara. Keamanan hakikatnya adalah tugas atau kewajiban pelayanan negara terhadap rakyatnya, tidak boleh ada rakyat sendiri yang menyewa atau menggunakan tenaga pengamanan swasta/asing, termasuk alat pengintaian.

Hal demikian, karena negara saat menerapkan syariat Islam tugas utamanya adalah menerapkan aturan Islam secara kaffah, mengatur segala urusan rakyat secara adil dan memberikan rasa aman terhadap seluruh rakyatnya. Karena itu aktifitas memata-matai bukan ditujukan untuk rakyat, melainkan kekuatan asing terutama negara penjajah.
“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Sebab sebagian dari prasangka adalah dosa. Dan janganlah kalian memata-matai (mengorek informasi). (QS Al Hujurat: 12).
Wallahu’alam bish Shawwab.***