Oleh : Umi Fatonah
(Aktivis Muslimah Kota Batam)

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh ujian bagi penduduk dunia tak terkecuali negara kita Indonesia. Pandemi Covid-19 yang menyerang negeri di awal tahun 2020 hingga sekarang sudah menginjak tahun 2021 belum juga usai. Salah satunya dikarenakan ketidakseriusan pemerintah dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19 ini .

Pada penghujung tahun 2020, untuk kesekian kalinya pemerintah melakukan lagi pembubaran ormas Islam secara sepihak, tanpa melalui jalur hukum terlebih dahulu. dan ini merupakan suatu pelanggaran demokrasi yang dilakukan oleh negara demokrasi itu sendiri, konon katanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum, tetapi faktanya dalam kasus ini, ormas atau warga negara tidak diberi kesempatan untuk membela diri.

Negara kita saat ini dalam hal kebebasan berpendapat dan berserikat tidaklah sepenuhnya di beri ruang terutama untuk ormas-ormas Islam yang kritis dan berseberangan pada pemerintah, maka akan di awasi dan di bubarkan karena dianggap membahayakan keutuhan negara. Sedangkan ormas di luar Islam yang nyata merongrong kekuasaan negara ternyata dibiarkan saja. Begitulah fakta penerapan hukum di negeri ini, yang ternyata bisa di permainkan seenaknya oleh oknum tertentu.

Entah kapan pemerintah ini akan mau mendengarkan aspirasi dari rakyatnya, jika pemerintah mengedepankan curiga terhadap rakyatnya yang peduli terhadap keutuhan negeri , sehingga aktivitas rakyatnya di dunia nyata dan juga dunia maya terus di pantau, hal Ini telah di ungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfudz MD dalam wawancaranya pada awak media. Beliu mengungkapkan, ”Serangan digital memang dilematis, tetapi kami sudah memutuskan akan mengaktifkan polisi siber jika terlalu toleran akan berbahaya”, maksudnya berbahaya di sini berbahaya untuk penguasa atau untuk rakyatnya, inilah yang masih menjadi tanda tanya. (Kompas.id, 17/12/20)

Sebenarnya pengaktifan polisi siber ini memang sudah seharusnya ada jika tujuannya jelas untuk menghindarkan rakyat dari berita-berita hoax serta mengontrol konten – konten yang bisa merusak generasi, seperti konten pornografi, game online yang merusak dan lain sebagainya.

Tetapi jika pengaktifan polisi siber ini untuk membatasi rakyatnya agar tidak kritis dengan kebijakan pemerintah yang ada, maka ini akan menampakkan bahwa pemerintahan yang ada sekarang termasuk pemerintah yang otoriter, yang anti kritik dan saran dari rakyatnya. Atas nama Pelanggaran UU ITE maka polisi siber akan dengan mudah menangkap dan memenjarakan rakyatnya jika status, berita, dan konten yang di buat itu kontra terhadap pemerintah bisa saja di anggap sebagai berita hoax, meskipun itu fakta kebenaran. Tetapi jikalau berita maupu konten yang di buat itu pro dengan pemerintah meskipun itu hoax di anggap sebuah kebenaran.

Itulah fakta penerapan hukum di negeri ini yang tebang pilih. Hal ini merupakan efek dari di terapkan sistem demokrasi kapitalis yang membuat seorang pemimpin bisa menjadi otoriter untuk mempertahan harta dan kekuasaannya

Adanya polisi siber yang mengawasi rakyat sebenarnya bukanlah solusi, karena fitrahnya manusia itu akan berontak jika menghadapi tekanan, karena mereka juga punya hak untuk berpendapat dan berekspresi baik di dunia nyata maupun dunia maya, selagi itu masih sesuai dengan hukum yang berlaku.

Seandainya umat muslim di negeri ini mau mengambil aturan hidup dari Allah yaitu ajaran Islam yang kaffah yaitu khilafah, maka kebebasan berpendapat dan berserikat tidak akan di curigai dan di batasi. Baik di dunia nyata dan di dunia maya. Tetapi justru kholifah akan membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat baik muslim maupun non muslim untuk mengeluarkan aspirasinya melalui Majelis Ummat dan rakyat juga berhak mengoreksinya jika sebagai kholifah lalai dalam menjalankan tugasnya( muhasabah lilhukkam ) Dan seandainya rakyat ada yang merasa terzolimi dengan kebijakan kholifah, maka boleh mengajukan ke Mahkamah Madzolim. Karena di sistem khilafah rakyat juga mempunyai hak untuk menurunkan jabatan seorang Kholifah, jika memang kholifah tersebut terbukti bersalah.

Begitu luar biasanya penjagaan khilafah terhadap hak dan kewajiban rakyatnya, dimana kholifah sebagai pelayan umat akan berhati-hati menjalankan amanah nya, dan memanfaatkan kekuasaannya agar tidak menzolimi rakyatnya. Kesadaran umat untuk saling beramar makruf nahi munkar inilah yang menjadikan masyarakat yang cerdas, kritis dan peduli dengan penerapan hukum Islam di dalam negaranya.

Maka dari itu teruslah berdoa dan berharap agar Allah segera memenangkan agama ini. Agar umat hidup mulia dan terjaga hak dan kewajibannya. Aamiin ya rabbal’alamiin.