Oleh: Ummu Kembar (Anggota Komunitas Setajam Pena)

Kemiskinan seoalah menjadi masalah yang tak akan pernah ada ujung penyelesaiannya. Apalagi dengan adanya pandemi covid-19 yang tak tau kapan akan berakhir. Padalah negeri ini adalah negeri yang kaya raya, mulai dari sumber daya alam, hutan dsb. Namun nyatanya banyak penduduknya yang hidup pada garis kemiskinan. Ternyata kemiskinan tidak hanya melanda negeri ini saja, tetapi di berbagai belahan dunia.

Semestinya negeri ini mempunyai cara untuk mencegah terjadinya kemiskinan semakin tinggi. Yaitu dengan cara memberikan bantuan sosial kepada rakyat yang terdampak covid-19. Karena bank dunia melihat jika stimulus progam perlindungan sosial dari pemerintah merupakan kunci untuk penyelamatan perekonomian masyarakat dari krisis covid.

Dilaporkan oleh bank dunia bahwa besaran dana yang di berikan pemerintahlah yang akan menentukan apakah masyarakat akan jatuh dalam kemiskinan.
“Simulasi kami, kalau pemerintah tidak memberikan perlindungan sosial, maka sebanyak 8,5 juta masyarakat Indonesia bisa jatuh miskin akibat krisis ini. karena anggaran tidak tepat sasaran. Ujar mereka (kontan.co.id, 20/12/2020).

Sayangnya pada faktanya perlindungan sosial yang di berikan pemerintah tidak menyentuh kelompok yang seharusnya mendapatkan. Banyak orang yang tidak mendapat bantuan sosial, akhirnya jatuh ke jurang kemiskinan.

Menurut BPS standar penduduk miskin jika pendapatannya di bawah 454.652 perkapita per bulan. Jika masih di kisaran angka tersebut belum terkatagori miskin. Apakah standar tersebut sesuai dengan fakta?

Kaum kapitalistik menganggap kemiskinan adalah ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atas barang/jasa secara mutlak, akibatnya standar kemiskinan ala kapitalis tidak memiliki batasan baku. Pada akhirnya standar kemiskinan berbeda di bebagai negara. Standar kemiskinan yang di hitung dengan angka tanpa memperhatikan fakta, ibarat, gunung es yang tak tampak di atas kertas. Bisa jadi lebih banyak. Garis kemiskinan berpeluang di ubah sesuai dengan kepentingan yang berkuasa.

Demokrasi menolerir lahirnya kemiskinan masal dan menyelesaikannya dengan mekanisme kapitalistik. Perbaikan prosedur (agar tepat sasaran) bukan solusi mendasar.Karena pilihan sistem politik demokrasi lah yang justru melahirkan problem sejenis. Demokrasi melahirkan pemimpin yang tidak amanah, yang memunculkan khianat, korup, dan ingkar. Janji mereka pada rakyatpun kandas di kalahkan oleh nafsu kepentingan kekuasaan. Alhasil kemiskinan hari ini adalah efek dari pemilihan pemimpin politik demokrasi.

Kebijakan untuk rakyat di persulit, regulasi untuk pemodal malah di permudah. Belum lagi rakyat harus berhadapan dengan para penguasa yang memanfaatkan sebagai ladang korupsi seperti bansos.

Masalah kemiskinan dalam Islam adalah tidak terpenuhinya kebutuhan primer rakyat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Dalam khilafah kemiskinan diatasi dengan pemberlakuan sistem Islam.

Pertama : Terpenuhinya jaminan kebutuhan primer. Yaitu mewajibkan laki-laki menafkahi diri dan keluarga, Allah SWT berfirman. “Kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Q.S Al-Baqarah : 233. Mewajibkan kerabat dekat untuk membantunya, mewajibkan negara membantu rakyat miskin, mewajibkan kaum muslim membantu rakyat miskin. Seperti yang terdapat di dalam firman Allah taala. “Di dalam harta mereka terdapat hak bagi orang miskin yang meminta-minta yang tidak mendapatkan bagian. Q.S Adz-Dzariyat 19.

Kedua: Pengelolaan pemilikan umum. Ada tiga aspek kepemilikan yaitu, kepemilikan umum, seperti tambang, minyak, hutan, sungai tidak boleh di berikan kepada swasta atau di kelola asing. Kepemilikan individu, yaitu memungkinkan siapa saja yang mencari harta untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang di perbolehkan islam. Dan kepemilikan negara. Yaitu, di kelola oleh negara dan di kembalikan kepada rakyat.

Ketiga: Distribusi kekayaan yang merata. Negara berkewajiban mendistribusikan harta kepada individu rakyat secara langsung.

Keempat: Penyediaan lapangan pekerjaan. Negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan yang terutama bagi kaum laki-laki.

Kelima: Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan. Negara akan menyelenggarakan pendidikan secara gratis dan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. Pengaturan seperti tidak akan pernah kita dapatkan di sistem kapitalis saat ini. Ini hanya akan kita dapatkan dalam sistem negara khilafah. Wallahu a’lam bisawab.