Oleh Dewi Asiya (Pemerhati masalah sosial)

Perbincangan tentang Ahmadiyah kembali mencuat di negeri Mayoritas muslim ini, setelah Mentri agama yang baru Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pendapat nya. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa tak pernah menyatakan akan memberikan perlindungan khusus kepada kelompok Syiah dan Ahmadiyah. “Tidak ada pernyataan saya melindungi organisasi atau kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Sikap saya sebagai Menteri Agama melindungi mereka sebagai warga negara,” kata Yaqut seperti dikutip dari kantor berita Antara, Jumat, 25 Desember 2020.(TEMPO.CO.Id)

Tentang Ahmadiyah sebenarnya telah diatur dalam SKB 3 Mentri tahun 2008, tentang Perintah Terhadap Penganut Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) menyatakan, memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuaan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.(detikNews.com)

Demikian juga telah ditegaskan oleh Kyai Ma’ruf Amin dalam wawancaranya dengan BBC Indonesia di kantor pusat MUI Jakarta, Februari 2018, “Ahmadiyah dilarang operasionalnya di Indonesia Karena Ahmadiyah menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu suatu pendapat yang tidak boleh dipersoalkan lagi”.(Wartawan BBC Indonesia 19 Februari 2018)

Dari sini jelas bahwa Ahmadiyah jika dia menyatakan sebagai bagian dari kelompok Islam berarti dia telah menyimpang dari aqidah/keyakinan dalam Islam, karena dia mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, aqidah seperti ini adalah aqidah yang cacat dan tidak layak disebut sebagai Islam. Oleh karena itu tidak boleh disebut sebagai bagian dari Islam.

Penangan negara saat ini terhadap Ahmadiyah adalah dari sisi memberikan perlindungan kepada pemeluknya sebagai bagian warga negara yang harus mendapatkan haknya yaitu dilindungi oleh negara, dan dalam memberikan perlindungan nya negara tidak boleh membeda bedakan Antar ras, suku, agama dan keyakinan .

Sementara ide, faham, keyakinan Ahmadiyah tetap dibiarkan, hal ini disebabkan karena asas yang digunakan dalam menyelesaikan masalah adalah sekulerisme demokrasi yang menjamin kebebasan beragama, kebebasan bertingkah laku dan kebebasan berpendapat sehingga pendapat apapun tetap dilindungi walaupun itu bertentangan dengan agama, dalam hal ini adalah Islam.

Melindungi hak setiap warga negara adalah menjadi kewajiban negara, sebagaimana yang dilakukan oleh Rosulullah, para sahabat, para pemimpin terdahulu yakni para Kholifah dalam melindungi kafir dzimmi yang sejatinya mereka adalah non muslim dan mau tunduk pada sistem Islam. Ini berbeda dengan pemeluk akhmadiyah, pemeluk akhmadiyah mengaku dirinya Islam padahal telah menyimpang dari aqidah Islam, dan bisa dikategorikan sebagai orang yang telah keluar dari agama Islam yakni murtad.

Seharusnya negara serius menangani masalah Ahmadiyah ini, karena jika tidak ditangani secara serius bukan tidak mungkin mereka akan terus menyebarkan keyakinannya yang rusak dan ini akan membahayakan aqidah umat Islam.

Peran Khilafah dalam melindungi Aqidah rakyat

Dalam Islam negara atau penguasa adalah perisai yang melindungi rakyat dari berbagai kerusakan, termasuk keruskan aqidah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Saw bersabda,

“Sesungguhnya seorang imam itu laksana perisai. Dia akan dijadikan perisai, di mana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/azab karenanya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Ibnu Khaldun menjelaskan hadis di atas, “Ketika kami jelaskan hakikat jabatan ini, dan bahwa jabatan ini merupakan substitusi (pengganti) dari pemilik syariah dalam menjaga agama dan mengurus dunia dengan agama, maka disebut Khilafah dan Imamah. Orang yang menjalankannya disebut Khalifah dan Imam.”

Keberadaan orang yang menyimpang dari ajaran Islam dan murtad sudah ada sejak Rosulullah SAW wafat dan kepemimpinan berganti pada kholifah Abu Bakar Asshiddiq. Pada saat itu banyak dari kaum Muslimin yang menolak untuk mengeluarkan zakat, maka oleh Abu Bakar mereka diperangi. Sebagaimana hadist Dari Abu Hurairah Radhiallahu’anhu, ia menuturkan Umar bin al-Khaththab Radhiallahu’anhu bertanya kepada Abu Bakar ash-Shiddiq Radhiallahu’anhu:

“Bagaimana bisa engkau memerangi orang-orang itu, padahal Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah bersabda: ‘Aku diperintahkan memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan syahadat La Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apabila orang-orang itu telah mengucapkannya, maka darah dan harta mereka terjaga dariku, kecuali jika mereka tidak menjaga hak Islam”.

Abu Bakar Radhiallahu’anhu menjawab: “Demi Allah, seandainya mereka enggan memberikan ‘anaq-dalam riwayat lain: ‘iqal- yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah, Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, niscaya aku akan memerangi mereka karena keengganan itu. Sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, aku akan memerangi mereka yang memisahkan antara shalat dan zakat.”

Pada kesempatan lain, Umar Radhiallahu’anhu menyatakan: “Kekukuhan Abu Bakar itu membuatku yakin ia berpendapat demikian karena Allah Azza Wa Jalla telah meneguhkan hatinya untuk melakukan penyerangan. Kemudian akau pun sadar itulah yang benar.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Demikianlah seharusnya yang dilakuakn oleh penguasa dalam melindungi aqidah rakyat, imam atau pemimpin dialah yang bertanggung jawab terhadap orang orang yang dipimpinnya dan di akhirat dia akan dimintai pertanggung jawaban. Sebagaimana hadits riwayat Muslim yang Artinya:

“Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesunggguhnya bersabda: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan membantu pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan melayani pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya”. (HR. Muslim).

Adapun mekanisme negara dalam menangani para pelaku penyimpangan aqidah dan murtad adalah, jika penyimpangan itu dilakukan oleh individu maka negara akan menasehatinya 3 kali nasehat, apabila dia berobat maka diterima taubatnya, namun jika dia tidak mau bertaubat untuk kembali ke dalam Islam maka dia dibunuh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang mengatakan:

“Siapa saja yang menukar agamanya (dari Islam kepada kafir), maka kamu bunuhlah ia” (HR. Jamaah kecuali Muslim).

Jika penyimpangan itu dilakukan oleh kelompok maka dilakukan pendekatan kepada kelompok tersebut dengan nasehat agar mereka mau bertaubat, jika mereka semuanya bertaubat maka diterima taubatnya, namun jika mereka menolak untuk taubat maka mereka diperangi sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar ash Shiddiq.

Perlindungan terhadap aqidah rakyat ini akan bisa didapatkan jika kehidupan ini diatur dalam aturan Islam yaitu khilafah yang merupakan perisai. Al imamu junnah, imam atau penguasa adalah junnah atau perisai yang akan menjaga rakyatnya dari berbagai kerusakan. Wallahu ‘alam bish showab