Oleh : Zia Almira Yusfina
(Member Komunitas Pena Langit)Tahun



2020 telah berlalu, masa depan yang cerah sangat dinanti-nantikan oleh semua orang. Resolusi-resolusi di tahun 2021 pun banyak dipanjatkan oleh segenap umat tak terkeculi pemerintah. Ditahun baru ini pemerintah berencana akan mengaktifkan polisi siber, hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ia mengungkapkan bahwa serangan digital memang dilematisasi, tetapi kami sudah memutuskan ada polisi siber. Menurunya polisi siber akan diaktifkan secara sungguh-sungguh karna terlalu toleran juga akan berbahaya. Menanggapi rencana tersebut, pengamat media sosial Enda Nasution mengungkapkan bahwa sikap pemerintah untuk mengaktifkan polisi siber memang diperlukan pasalnya banyak konten negatif serta hoax yang banyak beredar di masyarakat yang menimbulkan kerugian. Selain itu ia berharap kepada pemerintah untuk tetap dalam koridor hukum dan semangat melindungi kebebasan serta kenyamanan berekspersi bukan melakukan represi (kompas.com).

Selama ini pemerintah telah mengatur permasalahan infomasi elektronik pada UU ITE, dimana selain informasi juga mengatur transaksi elektronik. Namun sebelum dan sesudah pengesahan UU ini mengalami penolakan sebab memunculkan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat di media sosial. Hal ini terbukti dengan sederet kasus penangkapan beberapa orang yang dituduh melanggar UU ITE, seperti Baiq Nuril yang menyebarkan rekaman suara telepon atasannya kepada dirinya, yang mengandung kalimat-kalimat asusila. Ia berniat mengungkap kejahatan dan membela harga diri namun justru dianggap melanggar UU ITE. Buni Yani yang memviralkan video penistaan Ahok hingga HRS yang dibelit berbagai perkara UU ITE. Hal lucu yang terjadi justru kritikan sepele dan aspirasi yang disampaikan dijadikan perkara di meja hijau. Undang-undang ini pun riskan dijadikan alat untuk mengkriminalisasi pihak lain.

Kondisi ini tentu menjadi standar ganda bermedia bila polisi siber akan diaktifkan, padahal konten-konten yang negatif berbau pornografi, pornoaksi, hoax kesehatan serta segudang informasi dunia maya yang gelap masih saja dapat diakses namun
pemerintah malah tanggap jika menghadapi kritik dari rakyatnya. Penguasa merasa terancam ketika rakyatnya mengkritik kebijakan yang memenangkan kepentingannya daripada kemaslahatan umat.

Inilah buah penerapan sistem sekuler kapitalisme yang berakar dari asas pemisahan agama dari kehidupan. Kapitalisme yang juga berasaskan materi telah menomor satukan jabatan sebagai salah satu cara melancarkan kepentingannya. Watak negara sekuler pun anti kritik. Aspirasi dan kebebasan berpendapat hanya diberikan selain pada kritik dan suara islam.

Kritik merupakan proses evaluasi kemudian menyampaikan pendapat untuk perbaikan suatu aktivitas di masa depan. Kritikan tidak selalu mengandung konten negatif apalagi julid. Islam memandang bahwa kritik merupakan salah satu muhasabah diri dan wadah untuk berbenah. Masyarakat peduli justru masyarakat yang aktif mengutarakan pendapatnya di tengah publik. Hal ini tentu sebagai cek ricek kebijakan penguasa pada saat itu agar tetap berjalan di jalurnya.

Dari Abu Sa’id Al Khudri ra. dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, hendaknya dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu lagi, maka dengan hatinya, sesungguhnya itulah selemah-lemah iman”. (HR. Muslim)

Negara islam memberikan kebebasan umat untuk menyampaikan pendapatnya secara gamblang kepada publik. Negara memberikan wadah untuk dapat menampung aspirasi mereka dengan adanya majelis umat. Majelis umat adalah orang-orang yang mewakili kaum muslim dalam menyampaikan pendapat sebagai bahan pertimbangan bagi khalifah. Orang yang mewakili diambil dari penduduk wilayah yang disebut Majelis Wilayah. Orang non muslim diperbolehkan menjadi anggota Majelis Umat untuk menyampaikan pengaduan kedzaliman dan penyelewengan penguasa. Dengan adanya wadah ini akan terwujud keselarasan dalam diri umat ataupun jalannya kebijakan penguasa.

Islam tidak melarang penyampaian pendapat jika pendapat itu disampaikan melalui media sosial, ruang publik tetap akan terbuka. Namun tetap menjalankan kaidah amar ma’ruf nahi mungkar bukan celaan yang tak berdasar. Sedang konten-konten negatif akan difilter dengan ketat oleh departemen penerangan negara islam sehingga konten negatif dan hoax tidak bertebaran dan merugikan masyarakat. Cara inilah yang akhirnya tidak menimbulkan polemik berkepanjangan yang terjadi di antara penguasa dan umat. inilah cara islam mewujudkan masyarakat no apatis. Waallahu’alam