Oleh: Sherly Agustina, M.Ag
(Kontributor media dan pemerhati kebijakan publik)

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 219: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang kesulitan ketika akan mencanangkan wilayah zero alkohol di daerah. Karena, hal itu bertentangan dengan aturan pemerintah pusat yang memperbolehkan minuman beralkohol dijual di Hotel Berbintang. Menurut Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang Ajat Sudrajat, beberapa waktu lalu DPRD Kabupaten Serang sudah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat). Pemkab Serang dan DPRD ingin minuman beralkohol tidak beredar di wilayah Kabupaten Serang atau menjadikan daerah zero alkohol (Radar Banten, 4/1/20).

Mengapa kebijakan tersebut bisa kontradiksi? Bukankah harusnya saling mendukung dan menguatkan antara kebijakan daerah dan pusat. Apalagi jika menyangkut kemaslahatan umum, karena minol ini bisa membuat resah di tengah-tengah masyarakat. Tarik-menarik kepentingan nyatanya bisa membuat kebijakan berbeda satu dengan yang lain. Karena asas kepentingan ini eksis dalam sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

Asas kepentingan nyatanya menjadi salah satu dasar penetapan kebijakan dalam sistem ini, padahal jika yang digunakan asas kepentingan pasti akan selalu kontradiksi. Satu kebijakan dipandang baik oleh yang memiliki kepentingan, tapi di sisi lain merugikan bagi yang tak punya kepentingan. Jika demikian, satu aturan di suatu tempat bisa berbeda di tempat yang lain.

Masyarakat akan bingung, mana yang benar dan mana yang harus diambil karena dipandang inkonsisten. Hal ini tidak bisa dibiarkan, karena tidak ada standar yang jelas untuk dipakai dalam kehidupan. Kehidupan bisa kacau, karena di satu tempat boleh namun di tempat lain tidak boleh.
Berbeda dengan Islam, standar di dalam Islam jelas yaitu dalil syariah. Apakah boleh atau tidak, halal atau tidak dalam pandangan syariah karena manusia di dunia harus taat pada syariah. Ini sebuah konsekwensi logis, karena manusia ciptaan Allah maka harus patuh pada perintah Allah. Jika ingin kehidupan di dunia berjalan teratur dan tidak rusak.

Sama seperti ketika membeli mobil, ada buku panduannya. Penggunaan mobil tersebut, wajib terikat pada buku pedoman dan panduan dari dealer mobil tersebut. Jika tidak, maka mobil tersebut akan rusak. Lalu, apa pandangan syariah mengenai minol atau khamr?

Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan (Abdurrahman al-Maliki, Nizhamul ‘Uqubat, hal.49). Tidak ada perbedaan pendapat di ulama, bahwa khamr hukumnya haram. Di antara dalil keharamannya yaitu firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya [minum] khamr (minuman beralkohol), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS Al Maaidah [5] : 90)

Qarinah (indikasi / petunjuk) keharaman khamr dalam ayat tersebut dapat dilihat dari banyaknya penegasan (takiid) antara lain: (1) menggunakan taukid (kata penegas) “innama”; (2) disejajarkan dengan penyembahan berhala; (3) khamr disebut rijsun (najis); (4) meminumnya disebut perbuatan setan; (5) ada perintah untuk menjauhinya; (6) ada harapan keberuntungan bagi yang menjauhinya; (7) ada berbagai dampak buruknya (QS Al Maaidah: 91) (Abdurrahman al-Maliki, Nizhamul ‘Uqubat, hal.24-25)

Berdasarkan dalil syariah, maka aturan dibuat dan semua sama baik di pusat atau daerah. Aturan yang ada tidak akan saling kontradiktif, yang ada saling bersinergi satu sama lain. Sehingga tercipta suasana yang damai dan tentram. Tak ada polemik, di satu tempat boleh tapi di tempat lain tidak boleh. Umat butuh pengarahan aturan yang benar agar hidup sesuai syariah.

Sabda Rasulullah Saw.: “Khamr adalah induk kejahatan dan paling besarnya dosa-dosa besar”. (HR Thabrani)

Khamr mengakibatkan hilangnya akal, jika akal sudah hilang orang tidak sadar melakukan apa saja. Tak sadar melakukan zina, kekerasan, bahkan membunuh. Peminum khamr bisa melakukan berbagai kejahatan dan lebih dari satu dosa. Ini sangat berbahaya, oleh karenanya hukum yang berkaitan dengan khamr atau minol harus sama tak boleh ada yang beda. Antara satu tempat dengan yang lain, di pusat atau daerah.

Akankah manusia bertahan dan mempertahankan aturan yang selalu kontradiktif, yang membawa keresahan dan membingungkan? Tidakkah mulai berfikir dan berubah pada aturan yang tidak kontradiktif, yaitu aturan dari Allah yang dibuat untuk kebaikan ciptaan-Nya. Firman-Nya: “Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki, hukum siapakah yang lebih baik dari pada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?” (TQS. Al Maidah: 50)

Allahu A’lam Bi Ash Shawab.