(Oleh : Fatimah Aqilah_Aktivis Muslimah Batam)

Tahun baru semangat baru. Begitu slogan yang biasa kita dengar. Tapi rupanya tidak dengan kondisi rakyat di negeri ini. Tahun baru 2021 kali ini diawali dengan keprihatinan hampir sebagian besar pedagang yang menggunakan bahan baku kedelai utamanya pengrajin tahu tempe, serta melonjaknya harga cabe beberapa pekan sebelumnya.

Sepekan sejak awal tahun ini, komoditas tahu tempe sebagai panganan sehat yang paling terjangkau harganya menghilang di pasaran. Para pengrajin tahu tempe melakukan aksi mogok produksi massal sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena harga kedelai impor sebagai bahan baku utama tahu tempe melambung tinggi.

Dilansir dari Republika.co.id, sekjen Sedulur Pengrajin Tahu Indonesia (SPTI), Musodik, mengatakan, sekitar 25 pengrajin tahu di Bogor yang tergabung dalam SPTI juga turut libur produksi. Mereka tersebar di daerah Parung, Jasinga, Cibinong, dan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Termasuk di Bogor, kenaikan harga kedelai juga terjadi. Musodik merincikan, dua bulan lalu harga bahan baku kedelai masih Rp 7.000 per kilogram. Namun, kini sudah meningkat hingga Rp 9.200-9.500 per kilogram. Dia menjelaskan, libur produksi atau mogok massal tidak hanya dilakukan oleh SPTI tetapi juga oleh pengrajin tahu dan juga tempe hampir di seluruh Indonesia.

UU Cipta Kerja dan Ketergantungan Impor

Dalam revisi UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan). UU Cipta Kerja menghapus frasa pasal 30 ayat (1) beleid itu yang berbunyi: “setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah.” Dalam UU Cipta Kerja versi 812 halaman, pasal 30 ayat (1) diubah menjadi: “Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor dengan tetap melindungi kepentingan petani.”

Sebelum disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibuslaw, Indonesia sudah dibanjiri produk impor terutama dari China hampir disemua sektor. Terlebih lagi saat UU tersebut disahkan 5 Oktober lalu, maka bisa dipastikan hampir semua sektor di negeri ini termasuk komoditas pangan akan didominasi oleh produk luar tanpa melihat lagi apakah ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi atau tidak. Itu artinya, impor akan tetap berjalan meskipun ketersediaan produk dalam negeri melimpah sehingga mematikan usaha petani dalam negeri karena produknya bersaing dengan produk impor.

Kapitalisme Gagal Menjaga Ketahanan Pangan
Naiknya beragam kebutuhan pokok masyarakat, terlebih diera pandemi seperti sekarang saat kondisi tubuh harus senantiasa terjaga imunitasnya, benar-benar membuat sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan berkali lipat. Kesulitan sebagian masyarakat mencari lapangan pekerjaan akibat PHK massal saat pandemi melanda, ditambah dengan harga berbagai kebutuhan pokok yang merangkak naik semakin melengkapi penderitaan rakyat diawal tahun yang seharusnya dimulai dengan semangat baru.
Sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini sejatinya adalah yang paling bertanggungjawab atas keterpurukan bangsa ini karena telah nyata gagal memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya terutama pemenuhan sandang pangan dan papan.
Naiknya berbagai macam harga kebutuhan pokok masyarakat akan senantiasa terjadi dalam sistem ini karena terbukti demokrasi kapitalisme sejak berdirinya telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada para pemilik modal untuk menguasai berbagai sektor vital ditengah masyarakat melalui pengesahan berbagai UU yang jelas-jelas merugikan masyarakat.
Pemerintah dalam sistem kapitalisme demokrasi hanya berperan sebagai regulator yang mengeluarkan berbagai aturan yang berpihak kepada para pengusaha tanpa memperhatikan apakah setiap aturan yang dikeluarkan tersebut merugikan masyarakat atau tidak.
Saatnya Kembali Kepada Aturan Islam
Islam adalah sebuah agama yang sama sekali berbeda dengan agama-agama yang ada. Islam tidak hanya mengatur bagaimana kita menyembah penciptanya saja, yakni Allah SWT. Tetapi Islam adalah sebuah ideologi yang mampu menjadi problem solving atas setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.
Dalam sistem pemerintahan Islam, pemerintah wajib memastikan ketersediaan kebutuhan vital masyarakat seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Islam juga mengatur bagaimana pemerintah wajib memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat publik seperti transportasi, keamanan dan lainnya secara mudah, murah dan berkualitas.
Ketahanan pangan dalam sistem Islam diatur sedemikian rupa dengan memaksimalkan kemampuan dalam negeri melalui pembekalan kepada para petani oleh para penyuluh yang kompeten di bidangnya disertai pengembangan teknologi agar dapat menghasilkan swasembada pangan untuk meminimalisir ketergantungan kepada produk impor.
Prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam adalah pelayanan. Penguasa melayani seluruh kebutuhan masyarakat baik muslim maupun non muslim tanpa memandang untung dan rugi sehingga setiap kebijakan yang diambil sudah barang tentu ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Sudah saatnya kita sebagai seorang muslim memperjuangkan sistem yang jelas telah terbukti pernah memberikan kemaslahatan bagi umat manusia selama 13 abad lebih sejak hijrahnya Rasulullah Saw dari Mekkah ke Madinah hingga berakhir 3 maret 1924 di Turki Usmani.
Wallahu a’lam bishshowab.