Oleh: Sri Widiyastuti
Aktivis Muslimah Karawang

Kedelai adalah salah satu bahan pangan yang sangat penting di negeri ini, dengan kedelai pun ada sebagian masyarakat yang menjadikannya sebagai sumber penghasilan seperti menjadi petani kedelai, tukang gorengan dan lain-lain. Dari kedelai bisa diolah berbagai makanan, berupa tahu, tempe, susu kedelai dan olahan makanan lainnya.

Namun akhir-akhir ini masyarakat dirisaukan dengan harga kedelai yang merangkak naik, yang lebih parah kedelai tersebut harus Impor. Ibu-ibu pun dibuat pusing karena mau membeli tahu tempe pun harganya naik, mending kalau ada barangnya, beberapa hari kemarin kedua barang tersebut langka di pasaran. Kenaikan harga tersebut bukan tanpa sebab Itu dikarenakan naiknya harga bahan baku kedelai impor. Membuat para perajin tahu di Bogor hingga se-Jabodetabek melakukan libur produksi massal mulai 31 Desember 2020 hingga 2 Januari 2021.(Republika 01/02/21).

Hal tersebut dilakukan sebagi bentuk protes kepada pemerintah namun hasilnya tidak memuaskan, pemerintah tidak bergeming.

Alih-alih impor kedelai memberi solusi yang ditawarkan pemerintah kepada para petani keledai disaat bahan baku tidak ada, namun kebijakan tersebut justru menjadikan ketergantungan dan biang dari kenaikan harga.

Jika sudah terjadi seperti ini rakyat yang selalu jadi korban kebijakan tersebut, mereka hanya diam seolah-olah tidak melihat dan mendengar. Sekalipun sudah ada protes dari masyarakat namun para penguasa pun menganggap enteng masalah tersebut.

Padahal ini masalah serius yang bisa merugikan masyarakat pada umumnya, ketika ada satu kebutuhan masyarakat yang naik harganya pasti bisa berpengaruh pada kebutuhan lainnya.

Lantas, mampukah negara menyelesaikan masalah tersebut? dan lebih menyedihkan lagi jika harga- harga tersebut diserahkan kepada pasar. Pemerintah tidam mempunyai patokan harga dan tidak mempunyai patokan standar pasar.

Seharusnya pemerintah mempunyai standar tentang harga-harga kebutuhan masyarakat, supaya tidak ada yang dirugikan, karena sejatinya pemerintah berperan mengontrol dan mencukupi kebutuhan Rakyat. Maka solusinya harga pangan tidak boleh diserahkan pada pasar.

Seharusnya pemerintah belajar dari sejarah bagaimana politik agraria dalam sistem Islam yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti menghentikan impor dan lebih memajukan petani lokal dengan cara memberikan fasilitas yang dibutuhkan petani. Membantu pengadaan mesin-mesin pertanian, benih unggul, pupuk, serta sarana produksi pertanian lainnya.

Ketika semua kebutuhan yang diperlukan oleh petani kedelai dicukupi dan dipermudah maka hasil produksi akan melimpah. Ketersediaan bahan baku pun tercukupi dan kebutuhan pangan setiap kelurga pun terpenuhi. Hanya dengan menerapkan Syariat Islam secara kaffah (sempurna) kemandirian pangan akan terwujud dan kesejahteraan akan didapat. Wallahua’alam.

Sri Widiyastuti
Aktivis Muslimah Karawang