Oleh: Nurhidayati

Hampir satu tahun pandemi menguasai negeri ini. Pun di lain belahan bumi. Diawali pada bulan Maret 2020 hingga detik ini, belum menunjukkan tanda-tanda akan segera reda. Lamanya pandemi tentu merubah kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Perubahan kehidupan ini juga berdampak pada tingginya angka kejahatan yang terjadi. Di antaranya penggunaan narkoba, pencurian kendaraan bermotor, kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan lainnya.

Tingginya angka pengangguran sebagai dampak dari PHK massal yang diambil karena perusahaan merugi efek pandemi, juga banyaknya usaha kecil yang gulung tikar. Ini hanya sebagian yang dialami masyarakat karena pandemi ini. Sedangkan kebutuhan hidup semakin meningkat. Kebosanan yang dialami karena harus membatasi gerak demi menjauhkan diri dari pandemi, juga berpengaruh pada pola pikir masyarakat.

Apa yang terjadi mestinya tidak lepas dari tanggung jawab negara. Tidak akan terjadi tindak kejahatan seperti tersebut di atas, jika kepengurusan negara terhadap warganya benar-benar dijalankan. Tidak meratanya bantuan, dikorupsinya bantuan sosial untuk masyarakat, adalah dampak dari kurangnya pengawasan yang serius.

Penanganan pandemi yang setengah hati pun punya andil atas perubahan tatanan sosial dan ekonomi yang ada. Negara seharusnya lebih tegas dalam mengambil keputusan dan hanya fokus pada perlindungan masyarakat. Tanpa mempertimbangkan ambisi para pengusaha yang memohon status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) segera diakhiri agar ekonomi mereka segera pulih. Justru hal ini telah mengabaikan kesehatan masyarakat sehingga pandemi ini tak kunjung berhenti.