Oleh : Umi Fia ( Aktifis Muslimah Peduli Umat )

Mentri Agama Yaqud Cholil Qaumas membuat pernyataan kontroversial sehari setelah pelantikannya. Ia mengatakan akan memberikan perlindungan kepada kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Dan hal itu dilakukannya dalam rangka memberikan perlindungan sebagai warga negara. Bahkan Kementrian Agama siap menjadi mediator jika ada kelompok tertentu yang bermasalah dengan dua kelompok tersebut. (nasional.tempo.co,25/12/2020).

Mentri Agama baru dengan “semangat” baru, semangat melindungi dua kelompok tersebut, dari tindakan diskriminasi. Jika benar hanya ingin melindungi apakah khusus bagi kedua kelompok tersebut. Bukannya sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negaranya?

Ketua pengurus besar Nahdhatul Ulama’ Robikin Emhas menyebut pernyataan Yaqud sangat jelas. “Setiap warga negara harus mendapat jaminan perlindungan hukum dan hak yang sama sebagai warga negara. Tidak boleh dibedakan, apalagi di diskriminasi,” ujarnya. Perbedaan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan agama sekalipun, kata Robikin, tidak membenarkan adanya sikap diskriminasi. ” Apalagi dijadikan alasan untuk persekusi, ” tuturnya.

Namun faktanya perbedaan suku, agama dan segala macam nya selalu menjadi masalah dalam sistem demokrasi. Munculnya berbagai aliran kepercayaan dalam sistem ini kerap kali menimbulkan konflik panjang yang entah dimana ujungnya.

Seperti itulah dalam sistem sekuler demokrasi, sistem yang menjauhkan agama dari kehidupan. Dengan ide kebebasan termasuk kebebasan beragama, akhirnya mereka membiarkan setiap warga negara menyebarkan atau melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinannya. Tidak dilihat lagi apakah itu sesat atau tidak, dapat membahayakan umat atau tidak. Semua itu dibiarkan menjamur bebas, atas nama toleransi beragama.

Berbeda dengan sistem Islam yakni Khilafah. Lalu bagaimana cara khilafah menjaga agama dan warga negaranya dari berbagai macam bentuk penyesatan? Khilafah memiliki kewajiban untuk menjaga agama, akal, kehormatan, harta, jiwa, dan keamanan warga negaranya.

Dalam menjaga agama, bagi setiap orang yang murtad dari Islam, khalifah akan memberikan sanksi tegas berupa hukuman mati. Sebab saat seseorang hendak masuk Islam, ia telah mengetahui konsekuensinya, apabila ia masuk Islam kemudian murtad, ia akan dihukum mati. Pemberian sanksi tersebut supaya memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah yang lain melakukan hal yang sama.

Akan tetapi didalam Islam tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Allah swt berfirman,” Tidak ada paksaan dalam beragama. Sungguh telah jelas antara petunjuk dan kesesatan”. ( QS. Al-baqarah : 256).

Kebebasan memilih agama bagi setiap warga negara Khilafah dijamin negara, tetapi dakwah kepada Islam tetap dilakukan. Dakwah kepada Islam adalah satu perkara, dan memaksakannya adalah perkara lain. Allah swt berfirman,” Serulah manusia kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, bantahlah mereka dengan cara yang baik”.(QS.An- Nahl:125).

Cerminan masyarakat saat ini yang hidup dalam sistem demokrasi adalah cerminan umat yang terdidik dengan kehidupan kapitalistik yang penuh syahwat materi, sehingga menjadikan umat mudah masuk ke dalam aliran sesat. Dalam sistem Islam seorang pemimpin yakni Khalifah akan melindungi umat dari aliran sesat dengan segera, melarang aliran tersebut dan membubarkan organisasinya. Tidak malah dilindungi dengan embel – embel hak warga negara, atau menjunjung tinggi toleransi beragama, sementara telah jelas sesat dari ajaran Islam. Kemudian orang- orang yang terjerumus ke dalamnya akan di bina agar kembali pada Islam.

Kepada mereka dijelaskan dan dibantah berbagai penyimpangan ajaran sesat nya. Akidah dan ajaran Islam yang benar dijelaskan kepada mereka disertai dengan bukti- bukti yang memuaskan akal menenteramkan jiwa. Sehingga akidah dan ajaran Islam tertanam kuat pada diri mereka. Selain itu akidahnya terjaga dari segala bentuk penyimpangan, pendangkalan, kekaburan, dan penodaan. Khalifah juga akan terus menerus membina keislaman seluruh rakyatnya, mengajarkan dan mendidik masyarakat tentang akidah dan ajaran Islam, baik secara formal maupun informal.

Sungguh sangat luar biasa penjagaan Khilafah terhadap agama dan warga negaranya. Khalifah sebagai penguasa tertinggi betul- betul memahami bahwa kekuasaan ini hanya untuk menjalankan amanah, riayah su’unil ummah, meriayah seluruh urusan umat agar manfaat dan kesejahteraan bisa dirasakan bersama oleh seluruh warga negara.

Maka dari itu masihkah kaum muslim saat ini masih berharap pada sistem demokrasi, berhenti berharap pada sistem demokrasi, berharaplah kepada sistem kehidupan buatan sang pencipta, yaitu sistem Khilafah. Karena hanya Allah swt yang maha tahu kebutuhan mahluk ciptaannya.

Wallahu a’lam bi as- sawab.