Oleh: Nurmawilis Nasution, S.Pi

Konsumen di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, mengeluhkan hilangnya stok tahu dan tempe di lapak pedagang dalam dua hari terakhir. Kejadian ini imbas mogok produksi di kalangan perajin kedelai. (www.merdeka.com 4/1/2021).
Hal ini bukan hanya terjadi di Jakarta bahkan dibeberapa pasar tradisional di Kota Tangerang, Banten, tahu dan tempe tidak lagi dijual. Ternyata, penyebab tahu dan tempe menghilang karena harga kedelai yang tinggi. Naiknya harga bahan baku impor kedelai membuat para perajin tahu di Bogor hingga se-Jabodetabek melakukan libur produksi massal mulai 31 Desember 2020 hingga 2 Januari 2021. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemrintah karena tidak ada perhatian pada perajin tahu dan tempe mengenai kenaikan harga kedelai. (www.republika.com 2/1/2021).
Padahal tahu dan tempe merupakan makanan yang biasa dikonsumsi mayoritas masyarakat Indonesia. Selain harganya murah, kandungan gizi didalamnya juga tak murahan. Kandungan gizi tempe terbilang sangat lengkap. Tak hanya protein, melainkan juga sejumlah vitamin dan mineral didalamnya. Jika harga tempe mahal apa yang tersisa untuk rakyat untuk mengakses daging atau makanan mewah lainnya juga susah. Selain itu, jika terjadi dalam jangka panjang maka akan berdampak pada permasalahan lainnya seperti meningkatnya angka kelaparan, gizi buruk, kemiskinan dan lain sebagainya.


Kelangkaan pangan ini bisa muncul akibat minimnya ketersediaan bahan pangan dipasaran. Biasanya hal ini terjadi karna stok pangan menipis dan harga melambung tinggi. Namun kebijkaan yang diberikan pemerintah merupakan kebijakan yang instan tiada lain yaitu impor pangan. Jika ingin meminimalisir atau bahkan supaya hal seperti ini tidak terus terulang kembali pemerintah bisa melakukan upaya swasembada pangan agar tidak menjadi negara yang tergantung pada impor.
Indonesia bukanlah negara yang kekurangan lahan, namun perhatian diwilayah pertanian sangat kurang. Pemerintah lebih tertarik pada sektor industri sehingga lahan pertanianpun kerap digusur untuk disulap menjadi bisnis real estate dan profesi petanipun kian langka seiring penggusuran lahan sawah milik petani. Ini semua disebabkan oleh sistem kapitalisme yang bercokol dinegeri ini. Apa yang menguntungkan pemodal, itu yang diterapkan sekalipun rakyat harus menjadi korban. Adakah solusi dari permasalahan ketersedian pangan ini.
Rasulullah SAW sudah pernah mencontohkan bagaimana politik agraria yang berkeadilan. Yaitu, mengkalisifikasi kepemilikan harta serta menghidupkan tanah mati untuk dimanfaatkan dan dikelola masyarakat. Kebijakan yang dapat diambil negara jika mau menerapkan sistem islam diantaranya:
Pertama, menghentikan impor, berdayakan sektor pertanian dengan menutup penggusuran yang mengakibatkan Indonesia kehilangan banyak lahan pertanian.


Kedua, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia. Negara dapat mengupayakan dengan penyebarluasan dan teknologi budidaya terbaru dikalangan para petani; membantu pengadaan mesin-mesin pertanian, benih unggul, pupuk serta sarana produksi pertanian lainnya.
Pengembangan Iptek pertanian ini penting agar negara secara mandiri melakukan produktivitas pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Negara tidak boleh ekspor pangan sampai kebutuhan pokok setiap individu terpenuhi dengan baik. Negara harus memberi modal bagi siapa saja yang tidak mampu. Hal ini pernah dicontohkan Khalifah Umar bin Khaththab dengan memberikan harta dari Baitulmal (kas negara) kepada para petani di Irak, yang dapat membantu mereka menggarap tanah pertanian serta memenuhi hajat hidup mereka, tanpa meminta imbalan. Negara juga harus memberikan akses air secara gratis kepada para petani. Sebab, air adalah milik umum serta air merupakan faktor penting bagi irigasi pertanian.
Adapun ekstensifikasi dapat dilakukan dengan: (1) membuka lahan-lahan baru dan menghidupkan tanah mati. Tanah mati artinya menjadikan tanah tersebut siap untuk langsung ditanami. Setiap tanah yang mati, jika telah dihidupkan oleh seseorang, adalah menjadi milik yang bersangkutan. Rasulullah SAW, sebagaimana dituturkan oleh Umar bin Khaththab “Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu adalah miliknya.” [HR. Bukhari, Tirmidzi dan Abu Daud]
(2) setiap orang yang memiliki tanah akan diperintahkan untuk mengelola tanahnya. Siapa saja yang membutuhkan biaya mengelola tanah, negara akan memberinya modal dari Baitulmal. Namun, apabila orang yang bersangkutan mengabaikannya selama 3 tahun, maka tanah tersebut akan diambil alih dan diberikan kepada yang lain. Khalifah Umar pernah berkata,”Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang telah dipagarinya) setelah (membiarkannya) selama tiga tahun.”


Ketiga, kebijakan industri pangan yang adil dan merata. Islam melarang penimbunan barang dan permainan harga dipasar. Negara juga memastikan tidak adanya kelangkaan barang akibat larangan Islam menimbun barang. Kebijakan distribusi pangan dilakukan dengan melihat setiap kebutuhan pangan per kepala. Dengan begitu, akan diketahui berapa banyak kebutuhan yang harus dipenuhi setiap keluarga.
Maka dengan mengambil kebijakan pangan dalam sistem Islam, kemandirian pangan dapat terwujud. Namun jika tetap dengan kebijakan ideologi kapitalisme dalam kemandirian pangan ibarat jauh panggang daripada api.