Oleh: Herawati,S.Pd.I

Hutang luar negri yang terus mengalami peningkatan terlebih dimasa pandemi, angkanya telah menunjukan pada tingkat yang sangat membahayakan negri. Namun, seolah tidak ada jalan lain, rezim saat ini masih mengandalkan hutang luar negri sebagai solusi untuk menutupi kekurang dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia (APBN RI ).

Sebagai mana dilansir dari m.republika.co.id Utang luar negeri yang tadinya berada pada level di bawah seribuan triliun rupiah, kini sudah nyaris menyentuh Rp 6.000 triliun per Oktober 2020.
Tak heran jika belum lama ini Bank Dunia memasukkan Indonesia sebagai 10 besar negara berpendapatan rendah dan menengah yang memiliki utang luar negeri terbesar pada tahun lalu. (27/12)

Bahaya Jerat Hutang Luar Negri

Pemerintahan Indonesia yang menerapkan sistem demokrasi sekuler, menjadikan pajak dan hutang luar negri sebagai sumber pemasukan utama bagi kas negara. Inilah akar masalah kenapa negri ini tidak akan terbebas dari hutang luar negri.

Sistem demokrasi sekuler adalah sistem pemerintahan yang telah memberikan jaminan terhadap kaum kapitalis untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya, Sehinga sumber daya alam yang seharusnya dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat diprivatisasi oleh pemilik modal asing, aseng dan asong.

Lewat UU investasi asing yang tertuang dalam Pasal 15 huruf b UU 25/2007 menjadi angin segar bagi kaum kapitalisme global dan nasional dalam mengelola sumber dalam alam nusantara untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tidak hanya itu, sistem demokrasi sekuler telah mengokohkan imperialisme global terhadap negara berkembang dan negara maju termasuk negara Indonesia.

Negara Indonesia tidak seharusnya terkena jerat hutang luar negri, karena faktanya wilayah Indonesia adalah negara yang kaya akan bahan tambang emas, minyak dan gas, ditambah lagi luasnya laut dan hutan yang membentang dari sabang sampai merauke. Kekayaan alam ini bisa mensejahterakan rakyat indonesia apabila dikelola dengan benar dengan sistem pemerintahan yang benar yang datang dari ilahi.

Sistem khilafah Islamiyah terbukti mampu mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya tanpa harus terjerat hutang luar negri yang haram karena mengandung Aqod riba didalamnya.
Allah SWT telah tegas mengharamkan riba dalam firmannya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.
(Al-Baqarah Ayat 278)

Sistem khilafah bisa mewujudkan kesejahteraan bagi setiap warganya, karena pemasukan kas negara (baitul mal) sumbernya beragam mulai dari fai’, ghanimah, anfal, kharaj, jizyah dan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya. Pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumus, rikaz, tambang, dan harta zakat.

Islam juga telah mengatur kepemilikan kepada tiga bagian. Yang pertama kepemilikan individu, kedua kepemilikan umum dan ketiga kepemilikan negara, hanya dengan penerapan sistem Islam secara kaffah maka jalan bagi kaum kapitalis untuk memprivatisasi kepemilikan umum tertutup rapat.

Maka seyogyanya pemerintah indonesia bisa belajar dari kesalahan negara lain seperti Zimbabwe, pakistan, dan venezuela yang kehilangan kedaulatan negaranya dan diambang kehancuran akibat hutang luar negri yang menggurita tidak terkendali. Pemerintah juga harus segera mengahiri hutang luar negri bukan malah sebaliknya menambah dan terus menambah hutangnya seperti saat ini.

Wallahualam Bissawab..